Categories Nasional

WEDAKARNA DUKUNG SABER PUNGLI TANPA HARUS MENGORBANKAN KEPENTINGAN DESA ADAT

SINERGI – Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III Bersama Kadisbud Bali, Saber Pungli Polda Bali, Kejaksaan Tinggi, Ketua MUDP Bali di Wiswasabha Bali

SENATOR RI DESAK PEMPROV BALI SUSUN MOU TERKAIT SABER PUNGLI     

Menindaklanjuti hasil FGD terkait Saber Pungli yang diadakan di Kantor DPD RI Prov Bali beberapa waktu lalu, Senator RI Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III mengadakan pertemuan final dengan stakeholder terkait di Bali yang fokus membahas tentang dorongan DPD RI Bali untuk menciptakan payung hukum terkait dengan keresehan 1493 Desa Adat di Bali tentang pelaksanaan kegiatan Saber Pungli. Pertemuan yang dikemas dalam Rapat Dengar Pendapat ( RDP ) ini diadakan di Kantor Gubernur Bali yang dihadiri oleh Andimusti Panggabean ( Saber Pungli Polda Bali ), Putu Indrianti ( Kejaksaan Tinggi Bali ), Drs. Dewa Putu Berata M.Si  ( Kepala Dinas Kebudayaan Prov Bali ), Jro Gede Putus  ( Bendesa Agung MUDP Bali ) dan dihadiri oleh pengurus majelis desa pekraman Se-Bali, Kejaksaan Negeri Se-Bali serta kalangan akademis. Tampak hadir pula akademisi Prof. Dr. Arya Utama, SH. MH  ( Dekan FH Unud ), Ni Ketut Wiratny,SH,MH  ( Dekan FH Univ Mahendradatta ) serta akademisi dari Unhi,  IHDN, Univ Mahasaraswati Undwi, Unmar. Dalam pertemuan tersebut, secara prinsip semua pihak mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden ( Perpres ) No. 87 Tahun 2016   Terkait Saber Pungli, namun juga tetap harus menjaga kedaulatan desa adat di Bali. Sebagaimana misalkan pendapat dari Kejaksaan Tinggi Bali yang menyatakan bahwa tidak semua kasus pungli harus diselesaikan dipengadilan, namun bisa juga diselesaikan oleh adat dan lembaga adat. Hal lainnya disampaikan oleh MUDP bahwa keberadaan Saber Pungli jangan sampai mematikan potensi pelestarian kebudayaan Bali khususnya ditingkatan adat dan diperlukan adanya sinergi. Terkait dengan hal ini, setelah mendengar masukan dari banyak pihak, Senator RI Arya Wedakarna menyatakan bahwa solusi jangka pendek diperlukan adalah mendorong Pemerintah Provinsi Bali untuk segera menginsiasi adanya MOU antara pihak Dinas Kebudayaan, MUDP dengan Polda dan Kejaksaan terkait dengan pelaksanaan Perpres Saber Pungli di Bali. “Secara aturan dan perundang – undangan sangat dimungkinkan. Pelaksaan Perpres yang berlaku nasional tentu harus mempertimbangkan kebutuhan daerah. Apalagi Bali sangat spesifik terhadap budaya dan adat istiadat. Saya usulkan sejumlah pasal dalam MOU ini diantaranya tentang definisi tentang pungli itu seperti apa, kemudian ada batasan batasan yang jelas terkait jangkauan Saber Pungli. Misalkan jika ada oknum diluar Prajuru Adat melakukan pungutan, itu bisa dimasalahkan, tapi jika ada aturan baik itu iuran untuk pemayuh jagat, pelestarian pecalang dan kegiatan Yadnya untuk menjaga desa adat, selama hasil perarem diputuskan melalui paruman yang sah,  dengan berita acara yang jelas serta pertanggung jawaban transparan maka tidak ada yang perlu dimasalahkan. Diatas Perpres ini kan ada UUD 1945 Pasal 18 B yang dimana kesatuan hukum adat dilindungi oleh negara. Jadi Desa Adat tidak harus khawatir, apalagi sudah ada penjelasan dari Kejaksaan bahwa saat ini belum ada desa adat yang menjadi sasaran. Ini cukup melegakan. “ungkap Senator Wedakarna. Terkait dengan MOU dimaksud, pihaknya kini menyerahkan kepada Gubernur Bali untuk menindaklanjuti rekomendasi DPD RI.. “Saya minta agar Gubernur Bali Made Mangku Pastika, untuk bisa mendorong aktif MOU melalui Disbud. Jika ini ditanggapi, maka akan menjadi legacy dan kenang – kenangan baik dari Mangku Pastika terhadap Desa Adat di Bali sebelum Gubernur Lengser Keprabon ditahun 2018 ini. MOU ini akan menenangkan semua pihak, dan  juga agar mengikat pihak terkait dan oknum tidak bertanggung jawab untuk tidak melakukan tindakan abuse of power terhadap desa adat di Bali. Selain itu, Bali juga mendukung penuh Saber Pungli sesuai dengan isi Perpres, sehingga dengan ada MOU ini tidak ada fitnah yang dilayangkan kepada aparat negara, termasuk sudah ada rambu – rambu yang jelas. Saya minta isi MOU inifokus pada Pencegahan, Sosialisasi, Pembinaan terhadap masyarakat. Saya minta segera tandatangani MOU dan tembuskan keseluruh desa adat di Bali, sehingga Desa Adat di Bali merasa diayomi.”ungkap Shri Arya Wedakarna.

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *