Categories BudayaNasional

BISA DIPIDANA, STAF DISCAPIL DAN KANTOR DESA TIDAK BERHAK PERTANYAKAN ASAL USUL PERGANTIAN GELAR SESEORANG

SINERGI – Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III Memimpin Rapat Komite III Bali Terkait Catatan Sipil dan Kesra di Kantor Gubernur Bali

SENATOR RI GELAR RDP TERKAIT PELAYANAN CATATAN SIPIL       

Komite III DPD RI Bidang Kesra Utusan Provinsi Bali menyelenggarakan acara Rapat Dengar Pendapat ( RDP ) tentang pelaksanaan terkait pelayanan Dinas Catatan Sipil diwilayah Provinsi Bali. Hal ini terekam saat Senator DPD RI Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III menggelar pertemuan di Kantor Gubernur Bali dengan jajaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Se-Bali. Tampak hadir Drs. I Wayan Sudana,M.Si ( Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Bali ), Bodhi Giri Ratana ( Pembimas Agama Buddha Kemenag Bali ), Kadiscapil Se-Bali serta masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Adapun sejumlah masalah dibahas oleh Senator Arya Wedakarna diantaranya terkait dengan pelayanan E-KTP, permasalahan nomenklatur Buddha dikolom KTP, tindaklanjut keputusan MK terkait dibolehkannya penghayat kepercayaan mencantumkan kolom agama lokal di KTP, aspirasi terkait adanya kesulitan dari warga masyarakat terkait dengan pendaftaran nama baru ( gelar ) disejumlah wilayah di Bali serta terkait program KB. “Dari laporan Kadiscapil Bali bahwa saat ini sudah 94 persen pelayanan E-KTP sudah terlaksana. Dan semoga sebelum Pemilu 2019, urusan E-KTP sudah lancar. Jangan sampai ada masyarakat yang terlewati. Saya baru mendapat laporan dari beberapa kabupaten bahwa masih ada kendala dilapangan terkait dengan fasilitas internet dan fasilitas. Belum lagi alat yang digunakan masih belum terupdate. Saya salut petugas Discapil melayani masyarakat dihari Sabtu / Minggu, dan juga bagaimana staf didinas harus lembur karena internet yang digunakan baru mendapatkan sinyal kuat saat sore hari. Saya akan minta Gubernur, Walikota, Bupati menaikkan anggarannya ditahun mendatang. “ungkap Shri Arya Wedakarna. Selain itu, terkait dengan permintaan pelayanan perumahan nama dan gelar khususnya gelar kebangsawanan yang kerap terkendala, bahwa ia meminta staf Discapil untuk memberikan pelayanan. “Secara aturan, harus dibedakan antara warga yang mengganti nama setelah memiliki akta kelahiran dengan seseorang anak yang baru lahir dengan menggunakan nama baru yang diberikan orang tuanya. Contoh ada bayi yang orang tuanya bernama Nyoman tapi anaknya berganti Pregusti. Begitu juga ada warga yang awalnya SI berubah jadi I atau NI. Atau dari gelar bangsawan Anak Agung menjadi Cokorda. Jadi jika bayi itu baru lahir, selama berkas dari  desa sudah beres, maka Discapil bertugas hanya mencatat saja, bahkan tidak bisa bertanya karena bisa melanggar hak seseorang dan bisa bermasalah hukum. Itu intinya disana. Lain halnya jika ada seseorang yang sudah memiliki akta, KK, ijazah tapi ditengah jalan berganti nama, tentu diperlukan keputusan pengadilan. Dan diproses sesuai prosedur disistem ( SIAK ). Ini wawasan yang harus dipahami. “ungkap Shri Arya Wedakarna. Terkait nomenklatur agama Buddha dikolom KTP, pihak DPD RI menyarankan kepada Walubi dan Pembimas Buddha di Kemenag Bali untuk meminta pengurus pusat mengirimkan surat ke Kemendagri. “Berdasarkan penjelasan dari Dinas, bahwa dalam sistem ketika seseorang mengisi form, maka yang muncul adalah nomenklatur Budha ( tanda double d ). Maka dari itu, sebaiknya WALUBI majelis agama Buddha dan Pembimas Buddha dikementerian agama menindaklanjuti hal ini kepusat. DPD RI siap memberikan rekomendasi pada Kementerian Dalam Negeri. Agar aspirasi ini memang benar murni dari arus bawah. “ungkap Gusti Wedakarna. Hal senada juga ia dukung bahwa Kemendagri harus segera membuat aturan terkait pencantuman penghayat kepercayaan dalam kolom agama di KTP. “Terkait masalah KB, saya tetap pada sikap bahwa saya mendukung KB Bali yakni Save Nyoman Ketut dengan sistem KB 4 Anak. Bali berhak menolak KB 2 Anak, karena dampaknya sangat merugikan bagi eksistensi budaya Bali. Logikanya jika kedepan orang Bali menjadi minoritas di Bali, lalu siapa yang melaksanakan nasihat Bung Karno yang berkepribadian dibidang kebudayaan ? karena melestarikan agama Hindu dan budaya Bali perlu orang dan manusia. Jadi saya tolak KB 2 Anak ini karena alasan kultur.”pungkas Shri Arya Wedakarna yang mantan Rektor Universitas Mahendradatta ini. ( humas )

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *