Categories Nasional

ARYA WEDAKARNA SETUJUI PEMBEBASAN LAHAN UNTUK WARGA SUMBER KELAMPOK DAN BONIAN TABANAN

SINERGI – Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III Bersama Asisten Pemprov Bali, Ketua Biro Aset Provinsi dan Pejabat Lintas Sektorat dan juga Perwakilan Warga di Kantor Gubernur Bali

SENATOR DUKUNG KEBIJAKAN PRESIDEN JOKOWI TERKAIT AGRARIA

Senator DPD RI Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III yang mengurusi hal terkait dengan bagian Kesejahteraan Rakyat ( Kesra ), kembali menindaklanjuti aspirasi Warga Sumber Kelampok Gerokgak Buleleng dengan warga Bonian Tabanan terkait dengan status tanah Negara yang dimohonkan untuk kepentingan kesra. Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur Bali, RDP DPD RI Bali dihadiri oleh Ida Bagus Subhiksu ( Asisten Prov Bali ),  Jaya, SH. MH.  ( Ketua Badan Pertahanan Nasional / BPN Bali ), Drs. Ida Bagus Ngurah Arda, MSi  (Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah), serta peserta rapat dari kedua belah pihak yakni Desa Sumber Kelampok dan Desa Bonian. Terkait dengan permintaan Desa Bonian untuk meminta pengelolaan lahan provinsi untuk kepentingan pembangunan Pura, Senator RI pada prinsipnya menyetujui, namun perlu ada proses yang harus dihormati. “Saya sudah mendapat penjelasan dari pihak Prov Bali bahwa lahan di Desa Bonian yang terdiri dari 60.000 meter persegi, ternyata sudah dikerjasamakan dengan Pemkab Tabanan terkait pendirian instalasi kesehatan. Sedangkan sisanya bisa saja diserahkan pada Desa, namun dari 7 item permintaan yang kita bisa rekomendasikan hanya ada 2 item yakni untuk kepentingan pura. Namun kendalanya lahan ini dulunya masih dibawah Kementrian Kesehatan RI karena lahan dimaksud bekas RS Kusta Lepra. Sekarang kita proses agar segera menjadi wewenang provinsi Bali. Solusinya, pihak desa saya minta mengirimkan surat permohonan per-2018. Saya minta rubah surat yang dibuat 2015, nanti kita kawal. Jika urusan kemenkes beres, seharusnya tidak ada kendala. Sekarang tergantung good will Gubernur Bali. “ungkap Senator Wedakarna. Terkait dengan masalah tanah di Sumber Kelampok, sebelumnya para Prajuru Desa dan tokoh sudah menghadap Shri Arya Wedakarna di Istana Mancawarna Tampaksiring, dan Senator AWK pun sudah turun ke Desa Sumber Kelampok untuk bersembahyang. “Saya sudah banyak dengar masalah tanah Negara yang dimintakan oleh kurang lebih 801 Kepala Keluarga untuk di sertifikatkan. Sebenarnya masalahnya mudah saja, karena tanah Sumber Kelampok ini dihuni puluhan tahun, apalagi ada saudara kita yang eks Tim Tim. Namun sudah ganti Gubernur berapa kali sejak Zaman Orde Baru hingga kini, masalah juga belum selesai. Maka dari itu saya minta agar pihak Pemprov, BPN Bali ikut menyelesaikan masalah ini. Momentumnya tepat, karena program Presiden Joko Widodo terkait dengan Prona dan Kebijakan Agraria sudah sangat pro rakyat, dan saya pastikan Bali menjadi cluster utama, pilot project untuk kesuksesan program dikabinet kerja ini. Jadi kesempatan ini dimanfaatkan dan tentu Pemprov Bali dan BPN bisa maksimal kalau dari desa mampu bersinergi terkait dengan penyediaan data dan juga membantu kerja Tim. Saya juga sudah dengar dimasa lalu bahwa banyak miss komunikasi terjadi antara tokoh Desa Sumber Kelampok dengan Tim yang datang dan tadi sudah disampaikan diatas meja rapat ini. Sekarang saya minta tutup buku masalah konflik dan miss manajemen, miss komunikasi dimasa lalu. Sekarang fokus bagaimana agar perjuangan ini berhasil. DPD sebagai pengawas UU juga akan mengawasi kinerja aparat di Bali. “ungkap Gusti Wedakarna. Sebagai wujud keseriusan, ia meminta agar Pemprov Bali dan BPN segera membentuk Tim Baru untuk menggantikan SK yang sudah dibentuk sebelumnya. “Saya minta Gubernur Bali segera menerbitkan SK Tim Pendataan yang baru. Nanti pejabat BPN bisa ikuti didalamnya. Saya minta segera selesaikan agar tahun ini bisa tuntas Pendataan lahan yang sekian ribu hektar itu. Dan berharap awal 2019, Presiden Joko Widodo bisa membagikan sertifikat tanah Sumber Kelampok kepada rakyat dan kaum Marhaen disana. Mari kita bantu program Joko Widodo dan ini saatnya Bali Berdaulat dibidang Agraria. Secara politisi, jika Gubernur Mangku Pastika berhasil membereskan hal ini sebelum lengser keprabon, maka ini akan menjadi catatan sejarah. Ada Gubernur dari Buleleng yang sukses berjuangnya untuk Buleleng. Rapat Final DPD RI Bali ini sudah mengikat dan sekarang tergantung eksekutif. “ungkap Gusti Wedakarna yang mantan Rektor Universitas Mahendradatta ini. (humas)

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *