Categories BudayaHinduNasional

SHRI ARYA WEDAKARNA MINTA PEMKAB DI BALI NAIKKAN ANGGARAN UNTUK GURU HONORIUM

Dengar Pendat – Senator DPD RI Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III Dihadapan Kepala Sekolah SD dan SMP Se-Jembrana

SENATOR BERI TARGET JEMBRANA DIRIKAN SEKOLAH BERBASIS HINDU

Senator DPD RI Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasterapura Suyasa III menggandeng Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Jembrana dan Kementrian Agama Kab. Jembrana mengadakan pertemuan dengan hampir dua ratus Kepala Sekolah SD dan SMP Negeri Swasta Se-Kabupaten Jembrana. Bertempat di  Gedung Kesenian Bung Karno, Kota Negara, Senator Arya Wedakarna menyampaikan sejumlah permasalahan tenaga pendidik di Indonesia, hal ini terkait dengan pengawasan UU tentang Guru dan Dosen. Ia menyatakan bahwa saat ini DPD RI Khususnya Komite III Bidang Pendidikan terus mendorong Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI terkait perbaikan sistem dalam hal kesejahteraan Guru disamping mempertegas wewenang tenaga pendidik dengan pimpinan sekolah baik di Peraturan Pemerintah ( PP ) dan Perpres. “Saya akui bahwa banyak kebijakan tentang Guru yang harus disempurnakan. Terkait dengan peran Kepala Sekolah yang tidak mengajar dikelas misalkan, ini terus didorong agar Kepala Sekolah fokus pada pengembangan prestasi akademik dan non akademik para siswa. Disatu sisi juga kesejahteraan guru perlu ditingkatkan. Selama ini kesejahteraan antara guru PNS dan guru Honorium sangat jauh berbeda. Saya ingin semuanya diperhatikan. Khusus untuk Guru Honor, saya minta agar Pemerintah Kabupaten / Kota bisa meningkatkan jumlah anggaran APBD untuk membantu guru honor yang kini rata – rata antara Rp 250.000 – Rp 600.000 per bulan. Saya kira secara aturan hal itu dimungkinkan. Ada ribuan guru Honorium yang saat ini sedang diperlakukan tidak adil oleh sistem. Ini jadi perhatian dari DPD RI. “ungkap Gusti Wedakarna. Terkait dengan dana BOS, pihak DPD RI terus mendesak pemerintah untuk memperbaiki sistem dana BOS khusus untuk wilayah Provinsi Bali. “Sampai hari ini Dana BOS tidak bisa digunakan untuk mendukung proses kegiatan agama, ritual dan kebudayaan disekolah.. Ini yang saya keberatan, sehingga ketika ada upacara agama disekolah, pihak sekolah terpaksa memungut iuran. Seharusnya pemerintah peka dengan kebutuhan daerah, tidak bisa seluruh wilayah disama ratakan. Kita akan bereskan itu dalam rapat kerja dengan Menteri ditahun sidang 2018 ini, begitu juga pembuatan LPJ dana operasional dan BOS yang standarnya terus berubah berubah, sehingga banyak Kepala Sekolah sekarang lebih fokus mengurus LPJ keuangan karena takut kena BPK dan KPK dibanding mempekrhatikan prestasi anak didiknya. Ini perlu ketegasan dipusat. “ungkap Gusti Wedakarna. Dalam pertemuan  tersebut juga mengemuka kritik Senator Arya Wedakarna terkait dengan lambatnya langkah Pemkab Jembrana untuk segera mengajukan sekolah berbasis Hindu baik tingkat SD, SMP dan SMA sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 56 Tahun 2014. “Jembrana jangan kalah dengan Gianyar yang sudah punya SMP Hindu, juga dengan Buleleng yang sudah punya STAH. Jembrana ini tanah banyak, lalu apa sulitnya membangun sekolah Hindu ? Saya prihatin dengan Jembrana, seakan akan Jembrana ini sudah kehilangan ciri khas Bali dan Kehinduannya. Jangan sampai umat lain berhasil membuat sekolah berbasis agama dengan semangat, tapi umat Hindu malah tertinggal. Saya minta kepada Bupati Jembrana dan Kepala Kemenag Jembrana segera tindaklanjuti. Ajukan saja SD, SMP dan SMA, urusan lobi – lobi ke Presiden, ke Menteri, ke Dirjen itu urusan Senayan. Jangan sampai Jembrana tertinggal, ini otokritik saya untuk Jembrana khususnya dalam  urusan pendirian sekolah Hindu. Saya maunya SD, SMP dan SMA Hindu, bukan sekedar Pesraman atau TK, ini penting karena Jembrana adalah pintu gerbang Bali. Saya minta 2018 sudah diajukan. Ini hak Kabupaten, kita harus rebut anggaran pendidikan di pusat. Jangan memble. “ungkap Shri Arya Wedakarna yang mantan Rektor Universitas Mahendradatta ini.

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *