Categories Nasional

SENATOR WEDAKARNA INGATKAN STAH MPU KUTURAN SINGARAJA AKAN POTENSI TUNTUTAN HUKUM

Senator RI Dr. Arya Wedakarna bersama Kadek Mustika, Ombudsman Bali, KPI Bali, Kemenag Provinsi Bali, Utusan Stah Mpu Kuturan di kantor DPD RI

KADEK MUSTIKA MASADU KE DPD RI  TERKAIT MALADMINITRASI CPNS 2017

“Pemerintah harus akuntabel dan transparan” Tegas Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah Utusan Provinsi Bali Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III, SE (MThru), MSi saat pimpin gelaran Rapat Dengar Pendapat  terbatas di Ruang Rapat Gedung DPD RI Jl. Cok Agung Tresna Renon Denpasar guna menindaklanjuti aspirasi Kadek Mustika terkait dugaan Maladminitrasi atas hasil seleksi penerimaan CAPNS 2017 Kementerian Agama di Lingkungan STAH Mpu Kuturan Singaraja 2017 lalu yang di hadiri oleh Ni Nyoman Sri Widhiyanti ( Ombudsman ), Widiana Kepakisan ( Komisi Informasi Publik Provinsi Bali ) I Ketut Merta ( Kementrian Agama ) I.G.M. Sunartha ( Stah Mpu Kuturan). Saat ditanyai terkait dengan aspirasi yang disampaikan ke DPD RI, Kadek Mustika menyampaikan bahwa dirinya sangat kecewa atas tindakan oknum STAH Mpu Kuturan Singaraja yang terkesan sepihak dan tidak transparan dengan tidak memasukkan namanya dalam formasi dosen PNS sesuai hasil kelulusan seleksi perekrutan CPNS Dosen Tahun 2017 di lingkungan STAH Mpu Kuturan Singaraja. Ia juga menjelaskan dalam rekrutmen CPNS dosen di Sekolah Tinggi Agama Hindu  (STAH) Mpu Kuturan Singaraja berdasarkan informasi resmi penerimaan CPNS Kementerian Agama tahun 2017 bahwa  dirinya telah mengikuti berbagai tahapan seleksi dan berhasil serta dinyatakan lulus atas seluruh tahapan test kompetensi yang ditetapkan oleh Panselnas (Panitia Penyelenggara Seleksi Nasional) melalui sistem CAT (Computer Assisted Test) yakni, mulai dari test kompetensi awal hingga kompetensi akhir, akan tetapi  dirinya merasa dirugikan oleh STAH Mpu Kuturan Singaraja yang mana hal tersebut disebabkan oleh karena dirinya dinilai tidak memiliki dan memenuhi standard kualifikasi serta tidak dikirimnya berkas kelengkapan syarat akhir ke Panitia Pusat sehingga dirinya tidak diterima masuk dalam formasi tersebut walaupun telah lulus dalam mekanisme sebelumnya.” Kata Mustika. Menanggapi hal tersebut, Dr. Wedakarna  sangat menyayangkan atas tindakan STAH Mpu Kuturan tersebut. Menurutnya, “ Saat ini kontroversi tentang hasil perekrutan CPNS harus disesuaikan, karena ditenggarai ada permainan tidak fair yang diduga dilakukan oleh berbagai oknum yang memiliki kepentingan. Tentu perlu  dilakukan pembenahan dalam penerimaan CPNS sehingga tidak terjadi kesemrawutan. Kalau kita cermati secara seksama, semestinya hal ini tidak perlu terjadi, mengingat tindakan yang dilakukan STAH Mpu Kuturan yang membatalkan Kadek Mustika sebagai Dosen pasca kelulusan yang telah ditetapkan penyelenggara CPNS dinilai tidak memiliki kompetensi dan dasar hukum yang jelas baik pedoman penyelenggaraan seleksi yang telah ditetapkan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga tindakan yang dilakukan STAH Mpu Kuturan ini merupakan tindakan maladminitrasi. Dan apabila dicermati dengan seksama, tentunya saya melihat masalah ini dapat berimplikasi dan menciderai kredibiltas atas sistim perekrutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.” Ungkap Senator Wedakarna. Lebih lanjut, Wedakarna juga menjelaskan bahwa secara substansial ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara implisit, rekrutmen CPNS seyogyanya dilaksanakan dengan prinsip netral, objektif, transparan, accuntable dan bebas dari KKN. Dan dalam hal ini kita harus  bicara prinsip “good and clean governance” yang mana aspek keterbukaan kepada publik adalah unsur utama untuk dijunjung tinggi disamping aspek “accountability”, “transparancy”, efektif dan efesiensi”. Tentunya berangkat dari apa yang dialami Kadek Mustika, Saya juga berencana akan membawa masalah ini dalam agenda pembahasan ketingkat pusat mengingat tidak hanya di Bali akan tetapi saya juga merasa mungkin hampir seluruh Daerah di Indonesia terselimuti dengan kasus yang sama, dan semoga dengan menasionalnya kasus ini tentunya akan segera terselesaikan. Ungkap Dr.Wedakarna. Wedakarna juga memberikan masukan ada komunikasi yang baik dan intens antara keduanya sehingga permasalahan dapat diselesaikan melalui proses mediasi.Ia juga mengingatkan bahwa Kadek Mustika masih memiliki upaya hukum terkait dengan masalah tersebut. Dan tentunya saya mendukung apakah itu melalui proses penyidikan maupun gugatan peradilan Tata Usaha Negara.”  Pungkas Dr. Wedakarna . Disisi lain, Ombusdman RI Bali dan Komisi Informasi Publik juga siap untuk mengawal permasalahan yang dialami Kadek Mustika agar terselesaikan dengan segera.

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *