Categories Nasional

WEDAKARNA SIDAK PELAKSANAAN UNBK, MINTA GUBERNUR BARU EVALUASI DISKDIK PROVINSI BALI

Senator RI Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III bersama Sejumlah Guru Honor di SMA Negeri 2 Kuta Badung Disela sela Meninjau UNBK

GURU HONOR MESADU KE SENATOR TERKAIT HONOR TIDAK CAIR 4 BULAN

Komite III DPD RI Bidang Pendidikan, Tenaga Kerja dan Kesra Utusan Provinsi Bali, Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III melakukan inspeksi ke sejumlah sekolah SMA di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung terkait dengan pelaksanaan UNBK. Sejumlah temuan dilapangan dirangkum oleh Senator termuda dari Bali ini, yang akan ditindaklajuti secara politik. Salah satunya adalah sebagaimana di temukan di SMA Negeri 1 Mengwi, yang dimana seluruh siswa di SMA 1 Mengwi justru melakukan UNBK di SMP Negeri 1 Mengwi akibat terbatasnya fasilitas komputer. Ini tentu menjadi pertanyaan, khususnya di Kabupaten Badung dengan APBD berlimpah namun minim fasilitas. Kekecewaan pun di sampaikan oleh Senator Wedakarna di hadapan para guru dan pengawas yang ada. “Hampir semua penyelanggara UNBK tingkat SMA / SMK mengeluhkan kepada DPD bahwa fasilitas dan kesiapan dari tingkat Provinsi Bali yang di rasa kurang maksimal. Maka dari itu tiang turun untuk mengcrosschek, dan ternyata benar adanya. Ada temuan masalah fasilitas masih banyak meminjam, ada juga yang komputernya baru disiapkan dua hari sebelum UNBK, belum lagi ada ruang yang ber-AC dan ada yang cukup gerah. Begitu juga adanya kebingungan terkait jadwal pengawas yang menurut pedoman agak multi tafsir. Ini harus diperbaiki kedepan. Tapi secara umum, saya malah salut dengan kesiapan siswa yang  sangat siap dalam menghadapi UN. Bagi saya, Bali sebagai teladan nasional seharusnya menjadi terbaik di Indonesia. Agak kecewa juga, dan  harus ada perbaikan maksimal  tahun depan. “ungkap Shri Arya Wedakarna. Yang menarik, disela sela sidak UNBK, sejumlah guru honor juga curhat ( mesadu ) pada wakil rakyat DPD ini, bahwa gaji Honor mereka ada yang belum dibayarkan oleh Provinsi sejak Januari hingga April 2018 dan meminta DPD RI untuk menjebatani hal ini. “Saya kaget juga jika proses administrasi gaji honor di sejumlah sekolah belum dibayarkan oleh Provinsi hampir 4 bulan. Saya akan periksa dimana kendalanya. Seharusnya hal ini tidak bisa terjadi. Ini Bali ya, daerah Internasional yang APBD sudah hampir 6 Triliyun pertahun. Kok kesannya seperti daerah terpinggir Indonesia. Saya kecewa, gaji Guru honor yang tidak seberapa malah ditunda selama 4 bulan. Saya minta segera dicairkan dan diselesaikan. “ungkap Shri Gusti Wedakarna. Iapun berjanji bahwa temuan DPD ini akan disampaikan secara apa adanya kepada Gubernur Bali yang baru. “Saya minta Guru – guru di Bali bersabar saja. Nanti Agustus / September 2018 kita sudah punya Gubernur Bali yang baru. Semoga nanti Gubernur yang baru mampu menempatkan SDM yang tepat untuk unit unit pendidikan dasar dan menengah di Bali. Bukan saja urusan pendidikan tapi juga SKPD SKPD yang lainnya.  Harus ada revolusi mental para birokrat di Bali ini agar pelayanan diutamakan. Sabar manten, secara politik saya akan berbuat sesuatu untuk memperbaiki ini. “ungkap Gusti Wedakarna yang juga Mantan Rektor Universitas Mahendradatta Bali. ( humas )

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *