Categories Nasional

WEDAKARNA YAKIN VISI SATU JALUR, PEMERINTAH PUSAT GELONTORKAN BANTUAN MAKSIMAL PADA BALI

SINERGI – Senator Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III usai mengucapkan selamat atas penghargaan yang diraih Kabupaten Tabanan sebagai peringkat 1 di Musrenbang Bali

SENATOR RI HADIRI MUSRENBANG PEMPROV BALI 2018

Seorang negarawan, akan selalu mengambil keputusan yang mengedepankan kepentingan yang lebih luas, dibandingkan hanya kepentingan sesaat untuk individu maupun kelompoknya. Termasuk kepentingan politik untuk eksistensi Bali Dwipa. Pencerahan demi pencerahan kepada publik dan kaum marhaen selalu diajarkan oleh Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III, politisi muda Bali yang juga anggota DPD RI Utusan Provinsi Bali. Salah satunya, pandangan untuk pembangunan Bali kedepan. Ini ia sampaikan usai mengikuti kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang ) Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Provinsi Bali Tahun 2019 di Kantor Gubernur Bali. Ditanya tentang potensi bantuan dan perhatian pemerintah pusat terhadap Bali kedepan, Senator Wedakarna menyampaikan bahwa semua itu tergantung pada hasil Pemilihan Gubernur 2018. “Rakyat Bali jangan lupa bahwa dalam ilmu politik itu ada namanya Political Will dan Good Will. Ini akan berpengaruh pada warna politik dan juga tingkat suka atau tidaknya  pemimpin politik pada warna warna politik didaerah. Ini terjadi diseluruh dunia dan wajar. Maka akan sangat masuk akal, jika nanti seandainya jika rakyat Bali memilih Gubernur dengan visi dan jalur yang sama dengan pemerintah pusat, maka Bali akan mudah mendapatkan glontoran dana dan bantuan. Tapi jika rakyat Bali memilih Gubernur Bali yang misalkan diusung oleh partai oposisi, maka lihat saja, perkiraan saya 5 tahun kedepan Bali akan sulit secara maksimal mendapatkan alokasi anggaran. Ini dinamakan dengan politik anggaran. Suka  tidak suka, walau tindakan ini tidak patut, tapi bagi partai politik dan elit di Jakarta itu sah – sah saja. Maka rakyat Bali harus cerdas memilih pemimpin di Pemilihan Gubernur Bali 2018 ini.”ungkap Gusti Wedakarna. Iapun menyatakan bahwa dalam pengalamannya menjadi anggota DPD RI sejak 2014, ia menemukan banyak  kebijakan untuk Bali yang dirasa masih dilakukan setengah hati karena perbedaan warna politik. “Coba anda perhatikan selama 5 tahun terakhir ini, apa sih prestasi Bali dalam bidang infrastruktur ? Atau apakah ada ide ide besar Bali yang direspon antusias oleh pemerintah pusat  ? saya rasa tidak banyak yang bisa kita raih. Contoh kecil bagaimana ide Airport Buleleng ini seperti ditarik ulur oleh pusat, benar kan ? Ya mungkin saja karena penguasa di Bali berasal dari partai oposisi,  bisa jadi semua ide itu rontok. Jadi jika ada sejumlah kalangan yang menyatakan bahwa program satu jalur akan mempermudah semua urusan Bali, ya secara politik itu ada benarnya.Sebagai perbandingan dinegara besar seperti Amerika Serikat saja masih ada masalah komunikasi antara pusat ( federal ) dengan daerah ( states ), apalagi di Indonesia yang politik balas dendamnya sangat terasa. Ini resiko karena  kita belum dewasa berpolitik, akhirnya rakyat dan daerah jadi korban. Dan tugas DPD RI yang netral dan independen ini adalah menjembatani. “ungkap Wedakarna. Lalu apa yang harus dilakukan oleh rakyat Bali terkait Pilgub 2018 ? “Saya kira masyarakat Bali berhak tidak puas dengan calon yang ada saat ini, tapi di Pilgub kita harus lihat kepentingan Bali yang lebih besar. Saya masih berkeyakinan bahwa partai politik masih sangat berpengaruh pada sistem politik anggaran dan juga bantuan pusat ke daerah. Maka dari itu visi dan misi satu jalur, satu warna dan satu program bisa dijadikan pertimbangan untuk memilih calon. Faktor figur memang  penting, tapi apa gunanya Bali  mendapatkan figur yang dianggap baik tapi tidak didukung oleh parlemen yang kuat dan juga lobi politik ditingkat nasional. Apalagi jika yang menang dari oposisi, bisa dipastikan Bali kelelahan sendiri selama 5 tahun. Membangun itu butuh dana, dan yang punya dana itu ya pemerintah pusat. Mengandalkan dana APBD tidak cukup untuk Bali. Mohon direnungkan. “ungkap Gusti Wedakarna. Menurut  Senator AWK masih banyak PR yang harus dia perjuangkan dengan Gubernur Baru diantaranya Revisi UU No.33/2004 tentang Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dan Penggantian UU No.69 Tahun 1958 tentang Provinsi Bali sebagai solusi atas kegagalan OTSUS pada periode 2009-2014 ( humas )

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *