Categories NasionalSatyagraha

SHRI ARYA WEDAKARNA DUKUNG PENYUSUNAN PEDOMAN LAMBANG SAKRAL HINDU DI PENYIARAN

SATYAGRAHA – Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS IIIS Saat Menyerahkan Rekomendasi DPD Bali untuk penyelesaian kasus pelecehan Tari Kecak di SCTV di Kantor Komisi Penyiaran Indonesia ( KPI )

SENATOR RI LAPORKAN KASUS KECAK KE KOMISI PENYIARAN 

Setelah sejumlah komponen umat Hindu di Bali melaporkan kasus dugaan pelecehan simbol Hindu yakni Tari Kecak Tidak Sesuai Pakem yang ditarikan oleh seniman Non-Hindu dalam acara Grand Master Asia di SCTV, kini giliran Senator DPD RI UItusan Provinsi Bali Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III yang menyatakan sikap. Menemui Ketua KPID Bali yakni I Made Sunarsa yang didampingi oleh IGN Murthana ( Wakil Ketua, I Wayan Sudiarsa ( Koord Pengawasan Siaran ), I Nyoman Karta Widnyana ( Koord Bidang Kelembagaan ), Senator Arya Wedakarna ( AWK ) membawa surat tembusan DPD Bali terkait rekomendasi atas aspirasi umat Hindu yang berkeberatan terhadap pelecehan tari Bali yakni tari kecak yang ditarikan oleh seniman Non Hindu dengan mengganti tampilan figur tidak sesuai dengan pakem asli. “Sesuai dengan amanat UU MD 3, setiap anggota DPD RI wajib untuk menindaklanjuti aspirasi konstituennya. Kita bantu pemerintah agar negeri ini bebas dari masalah SARA, khususnya yang melibatkan simbol simbol agama dan budaya Hindu. Kita akan sampaikan keberatan juga ke SCTV, Produser dan juga KPI Pusat. Menurut UU Nomer : 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sudah diatur itu. Bali dan umat Hindu walau minoritas di Indonesia, tapi harus  bersikap. Semua sama kedudukan dihadapan NKRI “ungkap Shri Arya Wedakarna yang juga anggota Komite III DPD RI Bidang Agama dan Budaya. Iapun menilai bahwa sejumlah kasus dugaan pelecehan tari Bali yang tidak sesuai pakem yang pernah terjadi untuk menjadi instrospeksi bahwa simbol simbol budaya dan agama sebaiknya tidak dipermainkan atau dicampuradukkan atas nama nasionalisme. “Saya ini orang PNI, saya ini Sukarnois sejati dan paham bahwa Kebhinnekaan itu mutlak. Bhinneka dan Demokrasi bukan berarti harus mencampuradukkan dan mengganti pakem tari atas nama tolerasi atau nasionalisme berkedok mayoritas misalnya. Setiap adat, budaya, seni suatu daerah agar dihargai sesuai pakem masing – masing. Tari Aceh, Tari Jawa, Tari Papua tentu sudah ada pakemnya dan hargailah budaya lokal. Sama dengan tari Bali yang mendunia. Apalagi tari kecak yang ditayangkan oleh seniman ini adalah tari yang esensinya diambil dari Kitab Suci Weda yakni Itihasa  Ramayana. Belum lagi ada pelecehan patung Rangde yang yang sangat disakralkan di Bali. Saya juga ingatkan dulu Pemkab di Bali sudah menangani kejadian di Loloan Jembrana dan di Meliling Tabanan. Disini dibutuhkan Pedoman oleh lembaga umat Hindu. Saya dorong PHDI, MUDP, dan Listibya “ungkap Shri Arya Wedakarna. Ia juga mengapresi bahwa sejumlah komponen umat Hindu sudah melaporkan kejadian ini ke KPID Bali, hal ini menunjukkan bahwa semakin hari masyarakat sudah paham saluran – saluran aspirasi secara resmi. “Bali harus menjadi contoh dan teladan penyelesaian masalah tanpa kekerasan dan damai (ahimsa). Syukurlah rakyat sudah datang ke DPD dan KPID untuk bisa menyalurkan aspirasi. Kita berjalan sesuai UU saja. Ini pembelajaran “ungkap Gusti Wedakarna. Dalam pertemuan dengan KPI Bali, Senator AWK sangat setuju dengan ide dari KPI Bali untuk merumuskan Pedoman Lambang – Lambang Suci Hindu dan Bali sebagai pedoman Lembaga Penyiaran ( LP ). “Saya dorong agar KPI Bali, mengundang MUPD, PHDI, Listibya, ISI dan ahli agama Hindu untuk merumuskan hal ini. Nanti tiang tunggu hasilnya dan akan tiang  bahas ditingkatan nasional. Ini penting sebagai formula, dan agar jangan energi bangsa ini habis untuk hal – hal yang tidak produktif seperti isu SARA. Kita bantu pemerintahan Presiden Joko Widodo ini. Kita khawatirkan isu isu agama dibawa dengan kepentingan politik. Kita perjuangkan benar prinsip prinsi Satyagraha “ungkap Senator AWK. Hal lain yang sempat dibahas dengan KPI 1) Masukan terkait dengan kewenangan KPID menurut UU dan PP yang dianggap tumpang tindih terutama dengan adanya UU No. 23  tentang Otda 2) Dukungan AWK terkait KPID Award 2018 3) Apresiasi AWK kepada KPID yang telah banyak membantu dan memberikan pandangan tentang diputusnya saluran televisi, TV Kabel dan juga terkait dengan pemutusan jaringan hiburan via internet di Nyepi 2018. 4) Rencana revitalisasi program Bali Music Award yang akan mengangkat seniman Bali. ( humas )

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *