Categories BudayaHindu

WEDAKARNA PAHAMI MAKSUD BAIK PENGEMPON SEMBARI INGATKAN HAK UMAT HINDU MELUKAT

SATYAGRAHA – Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS IIIS Bersama Kepala Disbud Kab. Gianyar, Kepala Istana Presiden Tampaksiring, Camat Kintamani, Perbekel, Bendesa Adat Dan Prajuru Di Tirta Empul

SENATOR RI TURUN KE TIRTA EMPUL TERKAIT KASUS “BOOKING PURA”

Senator DPD RI, Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III akhirnya langsung turun ke Pura Tirta Empul untuk menyelesaikan isu yang viral dimedia sosial yakni terkait pelarangan umat Hindu untuk melukat di Pura  Tirta Empul dengan alasan tempat melukat sedang “dibooking” oleh “tamu negara”. Pertemuan Senator Arya Wedakarna ( AWK ) langsung dihadiri oleh I Gusti Ngurah Wijana  ( Kepala Dinas Kebudayaan Kab. Gianyar ), Dewa Made Artawan ( Kepala Istana Kepresidenan RI Tampaksiring) Drs. I Kadek Alit Wirawan, M.AD ( Camat Tampaksiring ), Dewa Putu Kencana ( Perbekel Manukaya ),  Made Mawi Arnatha ( Bendesa Adat Manukaya ), PHDI Tampaksiring serta Klian Adat lan Klian Dinas yang mengempon Pura Tirta Empul. Dalam kesempatan itu, Senator AWK menerima klarifikasi dari pihak Bendesa Adat sekaligus Kepala Istana Presiden Tampaksiring  terkait dengan kebenaran perihal “booking” dan juga istilah “tamu negara” yang disebut – sebut di Media Sosial. “Tiang sudah menerima klarifikasi bahwa kata Booking itu adalah benar adanya, namun itu semua spontanitas karena pihak panitia meminta secara mendadak, dan semata – mata menghargai tamu. Itupun hanya 50 Menit menurut pengempon. Selain itu, pihak pengempon menjamin tidak ada pungutan atau pungli apapun terkait dengan prioritas terhadap tamu asing tersebut. Begitu juga dengan istilah “tamu negara” kita cross check kepada Kepala Istana Kepresidenan, dan ternyata tamu tersebut hanya tergolong tamu dalam program Istana Untuk Rakyat ( Istura ), bukan tamu negara seperti yang disebut dimedia sosial. Karena kalau tamu negara pasti ditangani oleh Sekretariat Negara, Kemenlu atau minimal Pemprov.  Ternyata hanya serombongan delegasi pengusaha muda internasional. Dan memang benar pihak istana membukakan pintu masuk belakang delegasi itu dari dalam istana. Saya kira semua pihak harus lebih hati hati kedepan. “ungkap Shri Arya Wedakarna. Terkait dengan hal itu, pihak Bendesa juga sudah menyampaikan permohonan maaf kepada umat Hindu yang merasa dirugikan, dan berkomitmen untuk tidak mengulangi kejadian tersebut. “Tugas tiang sebagai pengawas UU memberikan nasihat pada Pengempon Pura, bahwa kedepan tidak boleh lagi ada pelarangan, penghalangan atau spontanitas “booking” kepada umat Hindu, mengingat umat memiliki hak didepan hukum dan UU untuk beribadah. Selain itu, wawasan terhadap UUD 1945, UU Anti Diskriminasi, UU Pidana dan juga UU Cagar Budaya termasuk Peraturan Presiden terkait dengan Saber Pungli dapat menjerat pengempon pura jika ada laporan terhadap umat yang merasa dihalangani dalam beribadah termasuk melukat. Kecuali memang seorang VVIP seperti Presiden hadir, maka perlu  steril walau tanpa harus menutup pura. Tiang minta kedepan berhati hati dan berikan juga pelajaran untuk para prajuru dan petugas jaga yang ada di Tirta Empul.”ungkap Shri Arya Wedakarna yang juga President The Hindu Center Of Indonesia ini. Ia juga berpesan bahwa jika ada delegasi internasional datang, maka biarkanlah delegasi tersebut berbaur bersama pemedek lainnya dalam hal melukat. “Saya ingatkan kepada event organizer, agen, penyelenggara tirta yatra termasuk EO dari acara melukat yang ada dihotel – hotel, agar tidak meminta prioritas pada pengempon untuk mendapatkan pelayanan prioritas dipura, karena bisa dijerat sanksi sesuai UU. Pura itu esensinya tempat ibadah, bukan objek wisata. Jadi wisatawan itu bonus dari kehidupan ritual Hindu. Jangan sebaliknya pura dijadikan objek wisata, akhirnya jadi fitnah begini. Semoga semua bisa diluruskan.”ungkap Gusti Wedakarna. Selain membahas sejumlah hal terkait isu diatas, AWK juga membahas 1) agar areal utamaning mandala Pura Tirta Empul steril dari aktivitas wisatawan untuk menjaga pura tidak cemar 2) permasalahan terkait PDAM Tampaksiring yang dinilai merugikan warga kecamatan Tampaksiring 3) permasalahan banyak jalan didesa – desa di Tampaksiring yang berstatus jalan nasional namun penanganannya sangat lambat untuk perbaikan 4) Sistem bagi hasil tiket antara Desa / Pengempon dengan Pemkab Gianyar yang dianggap  tidak adil. ( humas )

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *