Categories BudayaHinduSatyagraha

WEDAKARNA INGATKAN DAMPAK PIDANA BAGI PERUSAK BENDA CAGAR BUDAYA SESUAI UU 11/2010

SEMINAR -Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III Bersama Seniman I Made Bakti Wiyasa ( Ketua Forum Masyarakat Pelestari Situs Indonesia), I Made Manah ( Bendesa Adat Pemanis ) dan Meninjau Lumbung Kuno Yang Akan Dibongkar di Pemanis Penebel Tabanan

SENATOR MINTA WARGA HENTIKAN  PERUSAKAN PURA DAN SITUS KUNO

Senator DPD RI Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III sebagai pengawas UU Khususnya dibidang agama dan budaya, akhirnya turun ke Desa Adat Pemanis, Desa Biaung Penebel Tabanan. Atas laporan dari Seniman Bali, Made Baktiyasa ( Forum Masyarakat Pelestarian Situs Indonesia ), Komite III DPD RI Bali turun pada masa reses sebagai mana amanat UU, dan langsung meninjau rencana pembongkaran dua bangunan kuno di Pura Puseh Desa diwilayah tersebut. Dihadapan I Made Manah ( Bendesa Adat ) dan juga sejumlah tokoh adat, Senator Arya Wedakarna menyampaikan bahwa ada konsekwensi hukum bagi siapapun yang merusak benda cagar budaya sesuai UU dan hal itu kemungkinan bisa menjerat pemerintah kabupaten, kepala desa, maupun bendesa yang mengambil keputusan yang salah terkait situs kuno. “Tiang ini sudah sering keliling dipura pura di Bali nggih, dan begitu melihat Bale Kulkul, Bale Agung dan Lumbung yang ada dipura ini, tiang langsung merasa takjub karena ini merupakan peninggalan  leluhur yang sangat kuno. Vibrasinya juga luar biasa. Tiang menolak jika desa atau pengempon ingin membongkar bangunan kuno ini, bisa dikategorikan melanggar UU dan bisa dipidanakan. Jadi mohon berhati – hati. “ungkap Wedakarna. Iapun menyatakan bahwa sangat berbeda makna membangun, merenovasi dan merestorasi. “Tiang sayangkan pemerintah di Bali tidak memiliki acuan jelas terkait dengan program pemanfaatan dana untuk membangun pura. Jika sudah sifatnya hibah, secara aturan pasti pura itu akan dibongkar dari awal, dan tentu ini akan menghilangkan taksu Bali. Sebaiknya pura itu direstorasi / renovasi dan itupun harus didampingi ahli dari Balai Cagar Budaya Tidak bisa sepihak urusan kontraktor proyek. Dari kacamata arkeologi, membongkar pura berarti menghilangkan sejarah, peradaban  dan jejak leluhur. Ini yang harus ditangani oleh Dinas Kebudayaan se-Bali yakni menyusun pedoman apa yang boleh dan tidak, karena Indonesia negara hukum ya harusnya mengacu pada UU diatasnya. “ungkap Wedakarna. Iapun memberikan peringatan bahwa jangan sesekali memakai standar duniawi terhadap hal – hal niskala. “Jika ada pengempon menganggap bahwa situs dan pelinggih yang berlumut dan usang itu tidak layak untuk para Dewa, maka itu pandangan yang salah. Jangan sekali kali memandang kebutuhan niskala dari sisi manusia. Leluhur dulu  membangun pura dengan duwasa baik, sepat siku siku yang detail dan juga dengan energi positif. Dan pura kuno itu sudah disembah selama ribuan yadnya selama puluhan tahun. Jadi tidak semudah itu mengganti pura kuno dengan pura khas Bali masa kini. Tiang minta buka pikiran dan hati, bahwa jangan semua diukur karena uang atau jumlah hibah / bansos. Manfaatkan uang yang ada untuk menata palemahan, bukan merusak inti dari pura tersebut. Saya tolak penghancuran pura pura kuno dan pemerintah harus segera mengerem hal ini. “ungkap Wedakarna. Iapun meminta kepada masyarakat yang keberatan untuk dapat melaporkan jika ada oknum didesa adat dan desa yang nekat untuk membongkar pura – pura kuno, termasuk jika ada Bupati/Walikota yang merestui dana hibah/bansos tanpa adanya keterlibatan ahli cagar budaya. Dalam UU Cagar Budaya No.11/2010 tercantum bahwa setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau  menggagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000 ( Sepuluh Juta Rupiah ) dan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). (humas)

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *