Categories BudayaSatyagraha

WEDAKARNA DUKUNG PUNGUTAN DESA ADAT DENGAN LANDASAN HUKUM CSR DAN DANA PUNIA KE PURA

SATYAGRAHA – Senator DPD RI Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III Bersama Lurah, Bendesa Adat, Ketua LPM, Klian Adat – Adat Di Kerobokan dan Tokoh Masyarakat di Kantor Lurah Kerobokan

SENATOR DUKUNG MOU DESA ADAT KEROBOKAN DENGAN BANK INDONESIA TERKAIT KUPVA

Menindaklanjuti aspirasi masyarakat adat Kerobokan terkait maraknya masalah valuta asing illegal dikawasan pariwisata di Kerobokan, Kuta Utara,  Senator DPD RI Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III akhirnya turun ke lapangan dan merapatkan hal itu bersama sejumlah stakeholder pariwisata di Kerobokan. Bertempat di Kantor Lurah Kerobokan Kelod, Senator Arya Wedakarna ( AWK ) bertemu dengan Lurah, Bendesa Adat, para Klian Adat, Ketua LPM serta aparat keamanan dan sejumlah pengusaha untuk membahas sejumlah permasalahan yang muncul dikawasan. “Salah satu masalah yang cukup menonjol adalah maraknya aktivitas KUPVA illegal atau adanya money changer tidak resmi. Kita akui bahwa UU tentang Bank Indonesia serta Peraturan BI No.18/2016 masih sangat lemah terkait dengan masalah KUPVA Ilegal. Dan solusinya adalah dengan mengadakan MOU antara Bank Indonesia dengan Desa Adat dan itu memungkinkan. Pada tahun 2016 sudah pernah dilakukan MOU antara BI dan Desa Adat Kuta dengan fasilitasi DPD RI. Kami sangat berkepentingan agar citra Bali tetap baik dimata turisme internasional terkait dengan KUPVA. “ungkap Gusti Wedakarna. Iapun menyatakan bahwa peran Desa Adat Kerobokan yang merupakan salah satu desa adat dengan jumlah banjar adat terbanyak di Bali, agar pihak Desa Adat memiiki Blue Print pembangunan, termasuk mengamankan pemasukan desa melalui pemberdayaan masyarakat dan pengusaha, baik krama nuwed, krama tamiu maupun tamiu. “Saya minta Desa Adat di Bali agar tidak takut dan khawatir dengan Saber Pungli, karena Saber Pungli diputuskan lewat Peraturan Presiden Nomer 87 Tahun 2016 dengan tugas utama sebenarnya membersihkan institusi Negara, Daerah dan Pelayanan kedinasan agar  bebas pungli. Jadi dari pandangan DPD RI Bali bahwa Saber Pungli tidak berhak masuk kewilayah domain Desa Adat, karena Desa Adat berlandaskan pada UUD 1945, UU Desa termasuk Perda Bali. Sehingga bagi saya, iuran dan pungutan yang dilakukan oleh Desa Adat selama dalam tujuan menjaga Parahyangam Pawongan dan Palemahan maka itu dapat dibenarkan. Kita sudah pernah rapatkan hal ini di Kantor DPD RI Bali dan juga di Kantor Gubernur Bali dengan menghadirkan Disbud Bali, Saber Pungli Polda Bali dan Kejaksaan dan sudah ada kesatuan pandangan serta kesepahaman. Ini tugas dari DPD RI sebagai pengawas UU untuk dapat membantu pemerintah daerah meminimalkan masalah didaerah. Jadi saya pastikan, silahkan Desa Adat di Bali laksanakan pemberdayaan warga. “ungkap Shri Arya Wedakarna.  Iapun menyatakan bahwa ada cara tersendiri agar Desa Adat bisa maksimal memanfaatkan iuran. “Saya minta semua desa adat di Bali tidak lagi menggunakan istilah iuran, restribusi, sumbangan untuk mengumpulkan dana masyarakat, tapi mulai saat ini diganti dengan “dana punia pura khayangan tiga desa”. Selanjutnya keputusan ini harus diketok palu lewat paruman dan awig / perarem yang jelas. Lainnya, proses pengumpulan dana punia harus dilakukan oleh petugas/prajuru/ jagabaya yang sah sesuai SK dari Desa Adat. Secara hukum positif, bisa memakai dasar UU PT tentang CSR yang dimana setiap perusahaan dan pengusaha diwilayah NKRI wajib menyisihkan sebagian keuntungan untuk CSR. Saya salut, malah desa pekraman di Denpasar, hampir semua iuran dan pungutan masih berjalan seperti biasa. Kini saya minta Desa Adat di Badung untuk menata kembali kebijakannya. “ungkap Gusti Wedakarna. Terkait dengan adanya pemeriksaan terhadap kaum pendatang ( tamiu ), pihak Wedakarna memberikan persetujuan dan meminta aparat desa semakin intens dalam mendata penduduk pendatang. “Kita tahu ada UU Kependudukan, dan pungutan terkait KIPEM agar tidak menuai masalah diganti dengan istilah Dana Punia. Dan saya minta desa desa di Bali untuk tetap melakukan sidak dengan menggandeng aparat keamanan, satpol PP termasuk pemerintah dinas dan kecamatan. Tidak ada yang salah dengan pemeriksaan pendatang, karena Bali punya sejarah Bom Bali I dan II. Namanya waspada, Jas Merah Bung Karno harus tetap diutamakan oleh karma desa. “ungkap Gusti Wedakarna. Rekomendasi lainnya dalam pertemuan tersebut yakni terkait 1) Pemberdayaan Dana LPD Kerobokan yang mencapai Rp 350 Milyar 2) Merapikan system pedagang di Peti Tenget dengan mengutamakan Pedagang Sukla 3) Rekomendasi agar Prajuru Adat dan Pemangku serta Majelis Subak / Nelayan mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan dengan ditanggung adat 4) Dukungan Festival Peti Tenget 2018 5) DPD RI Bali mendukung kepindahan LP Kerobokan untuk dijadikan Hutan Kota 8) Mendukung penyusunan sejarah 400 pura yang ada dikawasan Kerobokan serta digitalisasi peta batas desa. ( humas )

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *