Categories BudayaHindu

SHRI GUSTI WEDAKARNA MENDUKUNG DESA ADAT TEGAKKAN AWEG-AWEG DEMI KEDAULATAN DESA ADAT

Foto- Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III (Senator RI) Bersama Tokoh Desa Adat Legian Badung Usai Diskusi Tentang Eksestensi Desa Adat 

MENERIMA AUDENSI TOKOH DESA ADAT LEGIAN BADUNG DI ISTANA MANCAWARNA TAMPAK SIRING GIANYAR

SATYAGRAHA- Anggota Komite III DPD/MPR RI Utusan Provinsi Bali Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III, SE, (MTru), M.Si yang membidang Bidang Kesra, Agama dan Budaya menerima audensi tokoh Desa Adat Legian Badung di Istana Mancawarna Tampak Siring Gianyar yakni A.A Putu Oka, I Wayan Sunadi, Kadek Citarsa, Wayan Janji, Ngurah Badri, Kadek Chandra Buana dan Wayan Sumber. Pertemuan itupun membahas beberapa topik yaitu terkait dengan eksestensi awig-awig, masalah KUPVA Money Changer ilegal serta terkait dengan kebijakan saber pungli bagi pungutan Desa Adat, karena semenjak disahkan Peraturan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, saat ini cukup membuat resah kalangan pemimpin Adat di Bali. Pada kesempatan itu Dr. Shri Gusti Wedakarna MWS III merespon baik kedatangan Tokoh Desa Adat Legian untuk sharing-sharing terkait dengan timbulnya beberapa masalah di Desa Adat Legian, menanggapi hal tersebut ia menejelaskan dua hasil pertemuan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Bali, Satuan Saber Pungli Polda Bali dan Kejaksaan Provinsi Bali terkait dengan masalah Saber Pungli, ia pun menegaskan bahwa terkait dengan Saber Pungli yang perlu diketahui adalah bahwa sasaran daripada Saber Pungli bukanlah kepada Desa Adat, melainkan kepada aparat kedinasan, mengingat dan memperhatikan bahwa Desa Adat di lindungi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Desa Pakraman. Sehingga ia sampaikan kepada Desa Adat Legian tetap jalankan kegiatan untuk menyelenggarakan pungutan, karena selama pungutan diputuskan lewat paruman yang sah dan transparan serta bertujuan untuk menjaga adat budaya Bali khususnya di Desa Adat Legian. Saya sarankan yang terpenting sebelum meminta dana punia Saya ingaktan kepada Desa Adat untuk melaksanakan Paruman yang sah dulu dan harus transparan, agar dikemudian hari tidak ada lagi berita miring terhadap Desa Adat di Bali,’’Ungkap Senator RI Shri Gusti Wedakarna yang juga merupakan penggasan gerakan Satyagraha. Sambungnya terkait juga dengan KUPVA ilegal di kawasan Desa Adat Legian, kedepan ia dari Dewan Perakilan Daerah RI Utusan Provinsi Bali segera menggandeng Bank Indonesia untuk dapat membina Desa Adat Legian untuk masalah KUPVA ilegal yang saat ini sedang marak-maraknya, karena sebelumnya ia pernah menjembatani MOU Desa Adat Kuta dengan Bank Indonesia beberapa tahun lalu, yang mana sejauh ini berkat MOU itu, di daerah Desa Adat Kuta masalah KUPVA sudah bisa di tangani oleh pihak Bank Indonesia dan Desa Adat Kuta, sehingga ia berharap kedepan Desa Adat Legian juga dapat menangani masalah KUPVA ilegal. Di akhir juga ia menyarankan kepada Desa Adat legian terkait dana LPD yang ada yakni sebesar Rp. 390 Miliyar untuk dapat dikelola dan dialokasikan untuk ekonomi Satyagraha, dan ia juga minta untuk penyederhanaan upacara dan fokus kepada UKM serta pendidikan rakyat Desa Adat Legian. Dan selanjutnya ia akan mengadakan pertemuan dengan Polsek di Kawasan Kuta untuk menyelaraskan kebijakan tentang iuran, yang bertujuan untuk menghilangkan tindakan oknum penegak hukum yang mengintimidasi Desa Adat dan berupaya untuk memantapkan lagi pemahaman substansi daripada Prepres tentang pungli, yang dalam hal ini diharapkan kedepan seluruh Desa Adat di Bali akan tetap berdaulat di bidang budaya, dan sama halnya dengan ajaran Tri Sakti Bung Karno yaitu Berkepribadian di Bidang Budaya.

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *