Categories NasionalSatyagraha

WEDAKARNA INGATKAN PELANGGARAN MPLS BERPOTENSI PIDANA DAN KRITIK SISTEM ZONASI

UJI SAHIH -Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III Bersama Senator RI dari 11 Provinsi di Kampus Univ. Mahasaraswati Denpasar

SENATOR RI ADAKAN SEMINAR UJI SAHIH RUU DOSEN DAN GURU

Perjuangan kaum guru dan dosen terkait dengan perlindungan hukum, peningkatan SDM dan juga peningkatan kesejahteraan akhirnya sampai ditangan Komite III DPD RI Bidang Pendidikan dan Pendidikan Tinggi. Provinsi Bali mendapatkan kehormatan sebagai tuan rumah tempat Uji Sahih terkait dengan RUU Tentang Perubahan UU No. 14 / 2005 tentang Guru dan Dosen. Acara uji sahih ini pun dilaksanakan di Kampus Univ. Mahasaraswasti Denpasar. Rombongan DPD RI dipimpin oleh Senator Delis Jurlkarson ( Wakil Ketua Komite III DPD RI / Asal Sulteng ) dan didampingi oleh Koordinator Acara Komite III di Bali, Senator  Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III. Dalam kesempatan tersebut dibahas sejumlah pasal pasal yang akan dibahas ditingkatan Tripartit yakni  Pemerintah, DPR dan DPD terkait perhatian terhadap guru dan dosen. “Ada 8 poin yang akan diperjuangkan DPD, baik terkait kesejahteraan guru, mempermudah sertifikasi dan promosi guru dan dosen  termasuk perlindungan guru dan dosen terhadap aksi kriminalisasi terkait disiplin siswa/ mahasiswa.  Dan masukan dari Bali sangat signifikan. Ketiga narasumber yakni I Wayan Suarna, SE, Msi ( Disdik Bali ), Dr. I Gede Wenten Aryasuda, M.Pd ( Ketua PGRI Bali ), dan Dr. Kt Lanang Putra Perbawa, SH, M.Hum ( Unmas ). “ungkap Shri Arya Wedakarna . Dan dalam kesempatan tersebut, Senator Arya Wedakarna juga menyoroti beberapa hal terkait kisruh sistem Zonasi dalam program PPDB yang terjadi di Bali. “Dari pandangan saya, percuma ada peraturan menteri tentang PPDB kalau dilanggar oleh Bali. Saya kurang setuju jika pemerintah, DPRD menekan sekolah termasuk mengajak masyarakat melanggar aturan. Tujuan Peraturan Zonasi ini baik, untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Tapi yang terjadi di Bali adalah kontradiktif. Jangan hanya karena ingin populis, tapi peraturan pusat dilabrak. Sekarang dengan kejadian PPDB di Bali ini, kini beban sekolah negeri bertambah. Masyarakat juga harus diedukasi, namanya sekolah negeri ya harus terbatas siswanya. Ini juga  merugikan sekolah sekolah swasta yang dianggap sebagai permainan aturan belaka. Saya sayangkan. Dan tahun depan kita minta Menteri Dikbud untuk kembali saja kesistem NEM dan jangan buat masalah didaerah. Jangan dijadikan ajang ajang percobaan sistem ini. “ungkap Shri Arya Wedakarna. Terkait proses penerimaan siswa baru di SMP/SMA/ dan SMK, Senator AWK mengingatkan kepada sekolah bahwa ada permendikbud No. 18/2016  yang harus dipatuhi oleh sekolah dan jangan sampai MPLS jadi ajang lading bisnis dan juga memberatkan siswa. “Saya akan sidak kebeberapa sekolah di Bali. Saya ingatkan jangan sampai ada pengojlokan, jangan ada pemberian tugas yang aneh aneh alias tidak masuk akal kepada siswa dan sudah harus selesai sebelum sandyakala. Dan juga panitia MPLS bukanlah siswa atau OSIS, tapi guru. Jadi jangan sampai ada pengojlokan kepada siswa siswa baru. Jika ada temuan yang melanggar, masyarakat silahkan lapor ke DPD RI Bali untuk kita proses. Kasihan orang tua siswa, sudah malah bayar biaya sekolah ditambah lagi dengan beban tugas yang berat. “ungkap Gusti Wedakarna yang juga mantan rektor Universitas Mahendradatta ini. Terkait dengan hal ini, pihaknya juga mendapat masukan bahwa pungutan pungutan liar yang diadakan oleh sekolah sekolah berpotensi dimasalahkan oleh Saber Pungli sesuai dengan Perpres No. 87 / 2016 dengan ancaman hukuman pidana bagi oknum yang melakukan pungutan liar. ( humas )

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *