Categories NasionalSatyagraha

SHRI GUSTI WEDAKARNA MENDORONG PENYELESAIKAN MASALAH TOWER TELEKOMUNIKASI

Foto- Senator RI Utusan Provinsi Bali Bersama Masyarakat Adat Banjar Tektek Peguyangan Denpasar Usai Membahas Permasalahan Izin Tower Telekomunikasi

MENERIMA AUDENSI WARGA ADAT BANJAR TEKTEK PEGUYANGAN DENPASAR TERKAIT MASALAH TOWER DI ISTANA MANCAWARNA TAMPAKSIRING GIANYAR

Anggota Komite III DPD/MPR RI Utusan Provinsi Bali yang membidangi Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kebudayaan dan Agama Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III, SE, (MTru), M.Si menerima keluh kesah sejumlah Warga Adat Banjar Tektek Peguyangan Kota Denpasar yang merasa dirugikan oleh oknum tertentu. Dari informasi yang disampaikan oleh I Ketut Saniawan (Ketua Rombongan) sampai saat ini permasalahan Tower Telekomunikasi yang ada di Banjar Tektek belum kunjung selesai, padahal dari pemerintah Kota Denpasar dan aparat Penegak Hukum sudah menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan menggelar rapat secara resmi beberapa kali, tetapi sampai saat ini menurut kepala rombongan Banjar Tektek upaya itu belum juga bersifat final, dikarenakan izin perpanjangan pendirian Tower Telekomunikasi belum dicabut. Padahal berdasarkan perjanjian sebelumnya izin pendirian Tower Telekomunikasi berakhir pada bulan Oktober Tahun 2017 kemarin, tetapi tanpa sepengetahuan oleh masyarakat Adat Banjar Tektek sekaligus sebagai penyanding tiba-tiba izin perpanjangan pendirian Tower Telekomunikasi itu sudah turun dan diperpanjang selama 10 Tahun, sehingga menyikapi hal tersebut pihak masyarakat Adat Tektek telah menduga izin yang turun itu dilakukan dengan birokrasi yang tidak bersih dan di duga adanya permainan tanpa sepengetahuan masyarakat Adat Banjar Tektek atau Penyanding, hal itu dikuatkan dengan beberapa bukti yang mereka miliki, karena sepengetahuan masyarakat Desa Adat selaku penyanding pihaknya tidak pernah menandatangani izin perpanjangan, sehingga merasa dikagetkan dengan dikeluarkanya izin perpanjangan pendirian Tower Telekomunikasi, dan dibalik semua itu mereka selaku penyanding menduga telah ada pemalsuan dokumen oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, sebab setelah mengetahui keluarnya izin perpanjangan pendirian Tower Telekomunikasi pihaknya langsung mendatangi dinas yang mengeluarkan izin untuk meminta dokumen-dokumen terkait perpanjangan izin pendirian Tower, tetapi upaya yang dilakukan oleh pihak masyarakat Adat Banjar Tektek sekaligus penyanding tidak mendapatkan hasil yang baik, karena sepengetahuan mereka sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan dan Pengendalian Perangkat Menara Telekomunikasi sebelum izin perpanjangan itu dikeluarkan seharusnya diketahui oleh penyanding terlebih dahulu serta harus ada tanda tangan dari semua penyanding.  Menanggapi hal tersebut Senator Indonesia Shri Gusti Wedakarna sangat menyayangkan hal itu terjadi, menurutnya hal semacam ini harus ditanggapi dengan serius oleh Pemerintah setempat, karena menyangkut  kesejahteraan rakyat Bali dan berkaitan juga dengan faktor kesehatan masyarakat Adat setempat,’’Saya akan tindaklanjuti masalah ini dengan merapatkan pihak terkait, karena menurut Saya perjuangan warga Adat ini bukan saja untuk materi, tetapi Saya rasa ini lebih kepada perjuangan keluarga dan kesehatan warga yang tinggal disekitar Tower,’’Ungkap Gusti Wedakarna MWS III selaku Anggota DPD/MPR RI Utusan Provinsi Bali. Sambungnya lagi sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, seharusnya instansi-instansi terkait harus memberikan informasi yang terbuka kepada seluruh elemen masyarakat khususnya warga Adat Banjar Tektek, biarpun ada batasan-batasan yang diatur oleh Undang-Undang, ia juga ingatkan kepada Pemerintah setempat untuk lebih berhati-hati saat memberikan izin, karena apabila ada kekeliaruan sedikit saja, maka akan berdampak besar. Tak lupa juga Ia ingatkan masyarakat Adat Bali khususnya Desa Adat seluruh Bali, untuk nantinya lebih berhati-hati terhadap tawaran-tawaran untuk pendirian Tower Telekomunikasi, kecuali dengan prosedur yang sesuai dengan Undang-Undang dan yang lebih mementingkan kesejahteraan seluruh masyarakat setempat. (Sindhu Gautama, Hms).

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *