Categories HinduSatyagraha

WEDAKARNA INGATKAN PENGURUS LPD HINDARI PASAL 368 & 372 HUKUM PIDANA DALAM PENANGANAN NASABAH

MEDIASI -Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III Bersama Polres Jembrana, Polsek Melayan, Perbekel, Bendesa Adat, Ketua LPD di Melaya

MEDIASI KASUS KREDIT MACET DI LPD DESA NUSA SARI MELAYA JEMBRANA

Menindaklanjuti audiensi masyarakat Desa Nusa Sari, Melaya, Jembrana terkait dengan dugaan kerugian baik materil dan non-materil akibat tindakan wanprestasi pengurus LPD di Desa Nusa Sari, termasuk sistem mekanisme perhitungan hutang ( kredit ) sejak tahun 2009 hingga 2018, membuat Senator DPD RI utusan Provinsi Bali, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III turun tangan ke Kantor Desa Nusa Sari Melaya. Diterima oleh Wayan Ardana ( Perbekel Desa Nusa Sari ), I Wayan Dandrayasa ( Bendesa Adat ), I Putu Gede Eka Pastika, SE ( Ketua LPD ) dan puluhan unsur masyarakat baik BPD, Klian dan Pegawai LPD. Dalam pertemuan tersebut, Senator Arya Wedakarna ditemani oleh M. Didik W,SH, MH ( Kabab Ops Kapolres Jembrana ) dan I Ketut Wijaya,SH,MH ( Kapolsek Melaya ) dan langsung menerima aspirasi dari pelapor yakni I Ketut Kresna dan I Kadek Veri Krisnadi, pihak keluarga yang merasa dirugikan. Dalam kesempatan itu, Senator Wedakarna mendengar langsung penjelasan dua arah baik dari nasabah maupun dari Ketua LPD termasuk juga penjelasan dari mantan Ketua LPD yang lama. Terkait dengan hal itu, Senator Arya Wedakarna menyimpulkan bahwa kedua pihak tersebut sama sama memiliki kelemahan dan kesalahan. “Saya perhatikan, bahwa LPD Nusa Sari memiliki kelemahan yakni bahwa catatan dan laporan kredit yang seharusnya menjadi hak dari nasabah ternyata tidak diberikan dengan lengkap. Begitu juga ada tindakan dari pengurus LPD Nusa Sari yang melakukan transaksi pembayara bukan dikantor LPD serta dibawah tangan dan pengurus LPD justru menghubungi anak atau keluarga dari nasabah, ini agak berbahaya jika disepakati oleh keluarga. Dalam hukum, hutang piutang itu tidak bisa dilimpahkan ke siapapun kecuali ada kesepakatan keluarga. Tindakan pengurus LPN ini mencederai prinsip prinsip good governance LPD. Saya periksa langsung catatan sederhana yang didapat oleh nasabah, ternyata sangat sederhana sekali. Belum lagi ada oknum yang mengancam nasabah terkait dengan ancaman yang akan dikeluarkan dari Desa Adat, ini masih rancu. Saya ingatkan bahwa harus dibedakan, mana ranah LPD dan mana ranah Desa Adat. Saya kira fungsi pengawasan saja kurang.  “ungkap Gusti Wedakarna. Kedepan, Wedakarna juga memberikan pandangan bahwa siapapun nasabah di LPD di Bali harus mengetahui wawasan terkait hukum dan juga simpan pinjam. “Nasabah juga punya kelemahan, bahwa tidak memiliki catatan lengkap terkait hak dan kewajibannya. Seharusnya, Nasabah tidak mudah menandatangani dokumen jika belum paham benar, selain itu sifat polos masih banyak merugikan nasabah kita, termasuk ketidaktahuan tentang suku bunga yang dibebankan. “ungkap Gusti Wedakarna. Dalam kesempatan tersebut, pihak Polres dan Kapolsek juga mengingatkan dampak hukum baik secara Perdata dan Pidana jika kasus itu berlanjut, sehingga sebaiknya masalah tersebut diselesaikan secara internal kekeluargaan. “Atas nasihat dari Polri dan juga menelaah masalah diatas agar terhindar dari Pasal 368 KUHP ( Pemerasan ) dan Pasal 372 ( Penggelapan ) dengan total ancaman penjara 13 tahun, saya minta agar Desa Adat memberikan keputusan menyelesaikan masalah secara internal dan menyetujui masukan DPD. Ada sebagian kredit khususnya Bunga yang diputihkan, yang penting nasabah berkenan membayar dengan berbagai kemudahan. Selain itu tidak boleh ada ancaman kasepekang dan pengusiran. Saya minta umat Hindu dan warga Bali ini bersatu padu. Urusan ini selesai disini. “ungkap Gusti Wedakarna ( humas )

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *