Categories InternasionalNasionalSatyagraha

WEDAKARNA MINTA SEMETON BALI MULAI SIAPKAN DANA PENSIUN DI HARI TUA

SATYAGRAHA –  Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III Bersama Mr. Dorien Blommers ( Kementerian Kerajaan Belanda ) di Den Haag

TEMUI KEMENTRIAN KERAJAAN BELANDA TERKAIT RUU PENGUPAHAN

Selangkah lagi Indonesia akan memiliki UU Tentang Sistem Pengupahan, sebuah UU yang nantinya akan memperkuat UU Ketenagakerjaan yang sudah ada. Ini merupakan bagian dari prioritas perjuangan Komite III DPD RI Bidang tenaga kerja dan kesejahteraan rakyat untuk menjadi produk legislasi dari kamar parlemen DPD RI. Demikian ungkap Senator DPD RI asal Bali Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III dalam kunjungan kerja ke Kerajaan Belanda. Didampingi oleh Kedutaan Besar RI di Den Haag, Senator Wedakarna beserta Komite III menemui sejumlah institusi Kerajaan Belanda yakni Kementerian Sosial dan Tenaga Kerja RI, Social and Economic Council of The Netherlands ( SER ) dan Asosiasi Industri & Pengusaha Belanda ( VNO – NCW ). “ Belanda adalah salah satu negara terbaik didunia dalam sistem pengupahan. Tabungan dana pensiun mereka sangat tinggi dan tertinggi di Eropa. Ekonomi Belanda salah satu yang terkuat di Kawasan UE. Bahkan saat Perdana Menteri Belanda bertemu Presiden Jokowi akhir tahun lalu, pemerintah kerajaan Belanda menawarkan bantuan keuangan dari dana pensiunan. Ini yang seharusnya menjadi prioritas negara dalam menjadi sistem pengupahan didalam negeri. Memang tidak bisa membandingkan Belanda yang negara kecil dengan penduduk hanya 20 jutaan dengan Indonesia yang 250 juta, tapi buktinya banyak negara yang penduduknya lebih besar dari Indonesia seperti China, India, AS mereka mampu membuat UU. Ini semua tergantung kemauan (  good will ) dari pemimpin bangsanya. Kita berharap UU ini bisa disahkan dimasa Presiden Joko Widodo ini, dan akan sangat banyak membantu kaum Marhaen Indonesia. “ungkap Gusti Wedakarna. Bersama pemerintah dan DPR RI, pihak DPD RI akan memberikan masukan dan terlibat dalam sistem pembuatan RUU Pengupahan khususnya bagaimana melindungi kepentingan pekerja Indonesia termasuk mengatur jaminan hari tua. “Dalam skala domestik, saya ingin Bali menjadi provinsi yang memiliki kualitas hidup terbaik di Indonesia. Salah satunya bagaimana orang Bali sudah harus mempersiapkan tabungan dan dana pensiun untuk dihari tua. Selama ini yang punya pensiun kan hanya PNS dan Militer. Tapi diluar itu, pegawai swasta, pegawai honorer, pegawai kontrak ya tidak memiliki persiapan. Inilah penyebab banyaknya penjualan aset tanah dan warisan oleh manusia Bali karena tidak siap dengan hari tua. Sekecil apapun pemasukan orang Bali, tapi menyisihkan tabungan untuk hari tua sudah harus menjadi kultur. Tentu gaya hidup seperti ini juga harus ada perubahan karakter dari orang Bali sendiri termasuk menyederhanakan upacara, jangan jor – joran didesa adat, uang peturunan jangan diperbesar, stop renovasi yang mencekik krama adat termasuk gaya hidup belog ajum, dan suka pamer harus dihilangkan. Ini tantangan kita sesungguhnya. Disini peran Pemimpin Bali untuk memberikan guidance seharusnya. Harus ada kepemimpinan Bali yang kuat. Kalau pemimpin itu trustable, maka rakyat akan akan manut. Masalahnya tidak ada teladan, tidak ada motivasi dan pencerahan saat ini. Kita tidak bisa hanya mengandalkan UU semata tanpa eksekusi yang jelas. Saya temukan missing link” ungkap Gusti Wedakarna. Mulai pertengahan tahun 2017, melalui gerakan ekonomi satyagraha, Gusti Wedakarna sudah menyiapkan sejumlah program pemberdayaan ekonomi orang Bali. (humas)

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *