Categories Hindu

HINDARI MASALAH HUKUM, WEDAKARNA INGATKAN CALON TKI BALI TIDAK GUNAKAN “HOLIDAY VISA”

MUHIBAH – Senator DPD RI Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III Bersama HE Dr Issa Bin Saad Al Jafali Al Nuaimi ( Menteri Pembangunan Tenaga Kerja dan Sosial Kerajaan Qatar ) di Doha, Qatar

TEMUI MENTERI QATAR TERKAIT PERLINDUNGAN WARGA BALI DI ARAB

Setiap tahun jumlah tenaga kerja Indonesia ( TKI ) asal Bali selalu meningkat, khususnya dinegara negara jazirah arab. Minat para pengusaha khususnya dibidang pariwisata  terhadap SDM Bali meningkat tajam dari tahun ketahun, hal ini dikarenakan SDM Bali memiliki keunggulan baik dalam pelayan dan juga karakter baik. Maka dari itu, dalam rangka pengawasan UU Tentang Ketenaga Kerjaan ( Pekerja Migran Indonesia / PMI ),  Senator DPD RI asal Bali Dr Shri I Gusti  Ngurah Arya Wedakarna MWS III menemui HE Dr Issa Bin Saad Al Jafali Al Nuaimi ( Menteri Pembangunan Tenaga Kerja dan Sosial Kerajaan Qatar ) di Doha. Pertemuan ini juga ingin mendorong implementasi terkait  kebijakan kerjasama khusus dibidang migrant worker diantaranya berpedoman pada pertemuan  antara Presiden RI Joko Widodo  dengan Raja Qatar di Jakarta pada tahun 2017. Dalam pertemuan tersebut, Senator Arya Wedakarna menyampaikan sejumlah masukan terkait dengan kepentingan Indonesia diantaranya tentang sistem baru perlindungan TKI disamping dorongan agar Qatar memenuhi aturan dan hak hak dasar dari TKI. “Saat beracara di Kedutaan Besar RI di Doha, saya mendapatkan laporan bahwa ada dua TKI asal Bali yang sempat ditampung di shelter KBRI karena sejumlah masalah, walau akhirnya mereka sudah bisa pulang ke tanah air. Oleh sebab itu, saya ingatkan kepada para calon TKI termasuk keluarga dan orang tua mereka agar lebih waspada alias jangan sesekali berangkat bekerja kenegeri orang, tanpa dokumen yang sah dan prosedur yang baik. Selain terancam jerat hukum sesuai UU di Indonesia, bisa juga dipenjara dinegara orang, jadi saya minta TKI belajar wawasan, periksa dokumen, pelajari negara tujuan karena sekali bekerja keluar negeri, ini masalah hidup dan mati anda. “ungkap Gusti Wedakarna yang anggota Komite III Bidang Tenaga Kerja dan Kesra ini. Ia juga mengingatkan bahwa jangan sampai TKI Bali menggunakan VISA Holiday saat berangkat bekerja ke luar negeri. “Sejak 2014 hingga kini, Komite III DPD Bali sangat sering menangangi kasus masalah TKI Non Prosedural, termasuk ada kasus TKI yang bermasalah hukum sampai terkena detention (detensi / kurungan) dinegara orang. Siapa yang salah ? Tentu manusianya, karena sistem dan UU kita sudah sangat protektif. Saya ingatkan, jangan sesekali pergi keluar negeri jika Visa dipaspor anda adalah Visa Holiday, termasuk jangan terperdaya dengan bujuk rayu agen illegal dan agen diluar negeri yang menjanjikan akan bisa mengurus VISA dinegara tujuan. Itu bohong besar. Lebih baik mengeluarkan biaya sedikit lebih mahal dan sabar menunggu waktu, daripada terjerat hukum. Disamping saya minta dari petugas imigrasi di airport agak lebih ketat dan selektif. Jika ada pemegang paspor orang Bali yang memakai holiday Visa ke negara favorit TKI seperti Turki, Maldives dan negara negara Arab termasuk TKI Kapal Pesiar, saya minta agar petugas Imigrasi tegas menahan paspor TKI dan proses secara UU. Lebih baik kita berikan sanksi kepada calon TKI yang nonprocedural dinegara sendiri, daripada mereka dipenjara dinegara orang. Jika ada masalah TKI diluar negeri, maka mereka akan membuat malu nama bangsa dan negara. “ungkap Gusti Wedakarna. Disamping itu terkait dengan agen – agen ilegal di Bali baik agen perusahaan dan agen individu, pihak DPD RI Bali meminta pada Pemerintah melalui Kedinasan Terkait untuk melakukan screening terhadap agen agen ilegal. “Sebenarnya gampang saja melacak agen illegal atau oknum pribadi yang menjadi penyalur TKI illegal, tinggal bawa saja keranah hukum, diintrograsi oleh aparat, pasti akan ketemu kontak agen ilegal tersebut. Itu bisa dijerat dengan UU Perdagangan Orang, UU Pidana terkait pemalsuan dan penggelapan dokumen atau di UU Tenaga Kerja juga banyak sanksi hukum. Termasuk merapikan sistem KTKLN dan badan urusan tenaga kerja di Bali. Jika ada oknum pegawai pemerintah membuat memeras, kita jerat dengan Perpres No. 87 / Tahun 2016 tentang Saber Pungli. Sudah ada beberapa laporan masuk ke DPD Bali, tinggal kita sidak “ pungkas Senator Arya Wedakarna yang mantan Rektor Universitas Mahendradatta Bali ini ( humas )

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *