Categories Internasional

PARLEMEN KUWAIT BERHARAP HUBUNGAN INDONESIA-KUWAIT SEMAKIN KUAT MELALUI PENGIRIMAN TENAGA KERJA PROFFESIONAL DAN FORMAL

Senator Bali, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III Bersama Komite III DPD RI Pada Rapat Bersama Di Kantor Parlemen Kuwait

PARLEMEN KUWAIT BERHARAP HUBUNGAN

Senator Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna bersama dengan rombongan delegasi Komite III DPD RI berkunjung ke Negara Kuwait tepatnya ke Kantor Parlemen Kuwait (Nasional Asembly Of Kuwait) dalam rangka Pengawasan atas implementasi UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Kedatangan dari delegasi Komite III DPD RI adalah sebagai bentuk kunjungan kerja terkait tenaga kerja yang dipimpin Bapak Hardi Selamat Hood didampingi Duta Besar LB & BP Republik Indonesia, Bapak Tatang Budie Utama Rajak dan Atase Tenaga Kerja Republik Indonesia di Kuwait, Bapak decky Haedar Ulum, disambut hangat oleh Parlemen Kuwait, yang diwakili oleh Ketua Komisi yang membidangi Ketenagakerjaan di Kuwait. Dalam Ruang Rapat Kantor Parlemen Kuwait dimulai diskusi antara Parlemen Kuwait dan delegasi DPD RI, didampingi Duta Besar LB & BP Republik Indonesia  dan Atase Tenaga Kerja RI. Pada Diskusi ini membahas tengtang permakluman parlemen kuwait pada tindakan Pemerintah Indonesia yang telah melakukan moratorium pengiriman TKI Pekerja Rumah Tangga yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, disamping itu Parlemen kuwait yang dalam sejarah bangsa indonesia telah adanya hubungan bilateral yang baik antara Indonesia dan Kuwait namun perlu ada penguatan khusus agar tidak sebatas hanya pada pengiriman TKI yang telah dimoratoriumkan, tetapi dapat berlanjut dengan pengiriman tenaga kerja Indonesia yang professional dan formal. Senator Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakaran MWS III, mengakui bahwa sulitnya proses dan informasi yang didapat dari Tenaga Kerja yang ingin bekerja di luar negeri menjadi salah satu kendala mengapa jumlah dari TKI yang bisa bekerja ke Kuwait dibawah dari jumlah yang diharapkan, dengan melihat permasalahan tersebut maka menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia melalui Kementerian Tenaga Kerja untuk lebih sigap dan lebih aktif dalam melakukan komunikasi bilateral Indonesia-Kuwait untuk dapat memaksimalkan jumlah angka TKI yang dapat bekerja di Kuwait, baik itu PRT atau tenaga proffesioanal dan formal. Dalam konteks ini, maka keinginan parlemen kuwait yang ditujukan kepada Pemerintah Indonesia untuk dapat menyediakan tenaga kerja Indonesia yang proffesional dan formal adalah tantangan khusus agar proses implementasi di lapangan dapat segera direalisasikan. Disamping itu, kunjungan kerja Komita III DPD Ri ini dapat dijadikan jembatan penghubung untuk membantu mendorong Kemneterian terkait yakni Kemendikti, Kemenaker, dan BNP2TKI, serta Duta Besar Republik Indonesia agar lebih bersinergi mengatasi permasalahan tentang TKI dan upaya penyediaan Tenaga Proffesional dan Formal. Dalam konteks ini, maka keinginan Parlemen Kuwait ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Indonesia melalui Kementerian terkait dalam penyediaan tenaga kerja Indonesia yang profesional. Komite III DPD RI akan menjadikan hasil Kunker ini untuk mendorong Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Tinggi (Kemendikti), Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dan BNP2TKI, serta Duta Besar Republik Indonesia agar bersinergis penyiapan tenaga kerja Indonesia yang profesional.

 

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *