Categories Nasional

ARYA WEDAKARNA SIAPKAN BEASISWA MAGISTER HUKUM UNTUK PRAJURIT TNI DI PROVINSI BALI

ANJANGSANA -Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III Bersama Danrem 163 / Wira Satya di Makorem

SENATOR RI TEMUI DANREM 163 WIRASATYA BAHAS UU ANTI TERORISME

Bangsa Indonesia khususnya warga Bali patut bersyukur, bahwa diera pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia akhirnya memiliki tiga produk hukum yang akan menguatkan ideologi Pancasila, yakni Keputusan Presiden Tahun 2016 Tentang Penetapan Hari Lahir Pancasila 1 Juni, Perppu yang telah menjadi UU terkait Ormas ( Salah satu tujuannya pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia / HTI ) dan UU Anti Terorisme yang secara hukum memberikan kewenangan terhadap aparat negara yakni  TNI dan Polri untuk menangani kejahatan luar biasa terorisme. Dan Bali sebagai provinsi yang memiliki trauma sejarah terkait adanya Bom Bali pada tahun 2002 dan 2005 sangat  berkepentingan dengan adanya Keppres dan UU, khususnya peran menguatkan TNI dalam penanganan Terorisme dan memberantas Radikalisme. Demikian diungkap oleh Senator DPD RI, Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III saat bertemu dengan Komandan Korem 163 / Wira Satya,Kolonel RH H Suharyadi di Makorem. Dalam pertemuan yang penuh kekeluargaan tersebut, Senator Arya Wedakarna ( AWK ) menyampaikan sejumlah hal terkait dengan pengamanan Bali secara semesta. “Sebagai pejabat negara dan wakil rakyat Bali di Senayan, saya berkewajiban untuk bersilakrama dengan pejabat keamanan diwilayah. Ini penting untuk menseralaskan agenda perjuangan Bali kedepan. Saya menitipkan pesan, bahwa Bali sampai kapanpun akan tetap menjadi target favorit dari gerakan biadab terorisme termasuk gerakan Islamic State ( ISIS ). Kita bersyukur, bahwa HTI sudah dibubarkan oleh pemerintah, dan kini agenda kedepan adalah membubarkan ormas ormas radikal dengan payung hukum UU yang ada. Saya sangat sepaham dengan pernyataan dari Panglima tempo hari, bahwa di Bali dan kawasan Nusa Tenggara ada banyak sel  – sel ISIS yang bertebaran. Ini yang perlu diwaspadai. Untuk itu peran TNI yang kini diperkuat dengan UU Anti Terorisme menjadi sangat strategis.”ungkap Arya Wedakarna yang juga Presiden The Sukarno Center ini. Khusus untuk Bali, Senator Arya Wedakarna memberikan gambaran bahwa sel – sel radikalisme sudah terasa diruang – ruang publik. “Di Bali ini saya kira kaum intoleran dan simpatisan radikalisme sudah bersatu. Mereka tidak lagi terpisah dengan sekat sekat kelompok atau aliran agama. Saya memberi masukan pada Danrem bahwa simpatisan radikal ini bisa dilihat dari masifnya gerakan ekonomi, penguasaan terhadap property, semakin meningkatnya paham paham radikal dikalangan anak muda dari kelompok tertentu, khususnya, hingga renggangnya hubungan masilakrama antar warga asli Bali ( nuwed ) dengan beberapa kelompok. Selama saya menjabat menjadi DPD RI, saya sering menangani kasus kasus intoleransi. Puncaknya saat kami deklarasikan Piagam Tantular untuk menolak gerakan ekonomi anti Pancasila. Belum lagi gerakan gerakan radikal ini sudah menjamah perguruan tinggi dan juga kini kelompok komunitas muda. Lainnya, pengkristalan dukukungan kelompok kelompok tertentu pada Pilgub 2018 tempo hari bisa diamati dan juga terkait dengan Pemilu 2019 nanti. Saya kira gerakan cyber army dari pendukung radikalisme di Bali ini sangat massif. Maka dari itu, sinergi antara komponen masyarakat Bali dengan semua pihak sangat diperlukan. Khususnya TNI. Semua demi keutuhan NKRI.“ungkap Arya Wedakarna. Diakhir acara pertemua, Shri Arya Wedakarna menyampaikan itikadnya untuk memberikan bantuan beasiswa penuh bebas biaya progam magister ( S2 ) khususnya Ilmu Hukum Pemerintahan kepada Prajurit TNI yang berminat, atas kerjasama The Sukarno Center dan Universitas Mahendradatta ( d/h Marhaen ). Selain itu, Senator AWK juga menyerahkan PIN Bung Karno dari The Sukarno Center Tampaksiring kepada Danrem 163 Wira Satya / 163.

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *