Categories Nasional

GOLKAN UU, ARYA WEDAKARNA SARANKAN GANTI STRATEGI PENGARUHI KETUM PARTAI POLITIK

SINERGI – Senator Arya Wedakarna bersama Gung Astrid ( Anggota DPR RI Fraksi PDIP ), Ketua LBH Apik Jakarta, Ketua LBH Apik Bali dan penggiat perempuan anak saat acara

SENATOR DISKUSI DENGAN LBH APIK DAN AKTIVIS PEREMPUAN BALI

Perjuangan agar Rancangan Undang Undang ( RUU ) Penghapusan Kekerasan Seksual ( -PKS ) mendapatkan dukungan penuh dari anggota DPD RI Utusan Provinsi Bali, Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III. Dukungan ini pun sudah melalui proses penggodokan di tingkatan DPD RI khususnya Komite III Bidang Perempuan, Anak dan Kesehatan, dan kini hanya tinggal menunggu inisiatif DPR RI dan Pemerintah yang seakan akan menghabat tercapainya kata sepakat dalam RUU P-KS ini, salah satunya dengan dihilangkannya lebih dari 100 pasal RUU ini oleh pihak eksekutif serta adanya dugaan intervensi partai – partai berbau agama terkait dengan RUU ini. Dorongan dan motivasi positif kepada aktivis dan penggiat pelayanan perlindungan perempuan dan anak diberikan oleh Senator Arya Wedakarna ( AWK ) saat hadir dalam acara Serial Media tentang RUU P-KS yang digelar oleh Lembaga Bantuan Hukum ( LBH ) Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan ( LBH APIK ). Acara ini pun dihadiri oleh Gung Astrid ( Anggota DPR RI Komisi VIII Fraksi PDI P ), Venni Siregar ( LBH Apik Jakarta ), Ni Luh Putu Nilawati ( Ketua LBH APIK Bali ), Dr. Riniti Rahayu dan sejumlah aktivis perempuan lainnya. “Walau proses legislasi RUU P-KS ini sedikit mendapatkan hambatan dipemerintah dan DPR RI, tapi sebagai bagian dari DPD RI, kita harus optimis. Kebiasaan politik dibangsa ini, yakni parlemen hanya bersemangat membahas dan mengesahkan UU jika ada kejadian luar biasa tentu kebiasaan itu harus dirubah. Contohnya saat Perppu Ormas dan RUU Anti Terorisme disahkan DPR RI, itu akan terpacu karena ada kejadian Bom Surabaya. Dan kembali ke RUU P-KS ini, apakah harus ada kekerasan seksual dulu skala nasional baru bisa didorong menjadi UU?. Rakyat harus tahu bahwa ternyata selama ini fungsi legislasi parlemen khususnya di DPR sangat berjalan lambat. Tapi secara kelembagaan DPD terdepan mengawal RUU ini, karena inisiatifnya awalnya datang dari DPD dengan Kaukus Perempuan Politik. “ungkap Gusti Wedakarna. Maka dari itu, Senator Gusti Wedakarna menyampaikan agar para penggiat perempuan dan anak merubah pola perjuangan dan lobi – lobi politik, yakni tidak saja mempengaruhi anggota DPR dan Fraksi di DPR RI, tapi bisa mempengaruhi para Ketua Umum partai politik. “Saya kira selevel Ketua Umum Partai tidak terlalu masuk kedalam ranah teknis sebuah RUU, tapi dibanding lelah berhubungan, melobi dan mengundang anggota DPR dan DPD kesana kesini, kini mari kita rubah pola perjuangan dengan langsung menyampaikan usulan kepada  para Ketum Parpol. Ibaratnya, jika sekali saja Ketum Parpol menyetujui RUU menjadi UU, maka Fraksi dan seluruh anggotanya manut. Apalagi di Indonesia ini sejumlah parpol diketuai oleh perempuan, ya seharusnya jika konsisten ya harus mendukung. Mari kita manfaatkan lobi – lobi tingkat elit, karena RUU ini urgent, dan dibutuhkan oleh kaum perempuan khususnya korban kekerasan seksual. We are so buying time. “ungkap Wedakarna. Sejumlah pandangan AWK dalam pertemuan tersebut yakni 1) DPD mendukung adanya Shelter Korban Kekerasan Seksual. Senator akan mengumpulkan Dinas Sosial di Bali dalam waktu dekat. 2) Meminta kepada LBH Apik dan NGO menginventaris aturan UU, PP, Permen, Perda yang dirasa tumpang tindih terkait perlindungan anak dan perempuan untuk dicarikan solusi. 3) DPD menyetujui agar pihak Kementrian Hukum HAM juga menyediakan alokasi anggaran terhadap Korban  dipersidangan, karena selama ini negara hanya menganggung pihak pelaku. 4) Menyempurnakan UU KUHP terkait dengan kekerasan seksual yang masih dianggap merugikan korban. 5) Sepakat bahwa goal RUU P-KS ini tidak ada hubungannya dengan isu LGBT dan Pro Barat. Dan meminta pihak agamawan menahan diri. 6) Mendukung dibentuknya UPTD untuk memperkuat peran advokasi didaerah terkait dengan perlindungan perempuan dan anak. TP2 yang adapun seharusnya bisa didukung secara anggaran terutama Bali yang cukup tinggi kasus kekerasan seksualnya. ( humas )

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *