Categories BudayaHindu

WEDAKARNA INGATKAN PEMBONGKARAN PURA KUNO BERPOTENSI PIDANA SESUAI UU NO.11/2010 

Peresmian – Senator Arya Wedakarna bersama Ida Pedanda Gde Wayahan Bun, Bakti Yasa ( Ketua BPJ ), Direktorat Kebudayaan Kemendikbud RI di Pejeng Gianyar

SENATOR RESMIKAN ORGANISASI PELINDUNG SITUS BAKTI PERTIWI JATI

Kini, prajuru desa dan pengempon pura tidak bisa lagi sembarangan membongkar situs kuno berupa bangunan bangunan kuno didalam kompleks pura atas alasan renovasi atau revitalisasi. Ancaman penjara dan ganti rugi secara material sesungguhnya dengan tegas tercantum dalam UU No.11/2010 tentang Cagar Budaya. Pihak yang terlibat dan penanggung jawab pemberian bantuan hibah / bansos seperti Gubernur, Bupati, Walikota, hingga kepala desa termasuk Bendesa Adat dan Kontraktor pun bisa dipenjara jika terlibat pembongkaran pura khususnya yang  berusia diatas 50 tahun. Hal ini disampaikan oleh Senator DPD RI Utusan Provinsi Bali, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III saat meresmikan organisasi Bhakti Pertiwi Jati ( BPJ ) di Wantilan Balai Pelestari Cagar Budaya ( BPCB ) di Pejeg, Gianyar. Dalam acara yang dihadiri oleh Ida Pedanda Gde Wayahan Bun ( Griya Sanur Pejeng ), Judi Mahyudin ( Direktorat Kebudayaan Kementrian Pendidikan Kebudayaan RI ), I Wayan Muliarsa ( Kepala BPCB ), Bakti Yasa ( Ketua BPCB ), Dinas Kebudayaan Se-Bali serta ratusan komunitas pencinta situs kuno. Dalam sambutannya, Ida Pedanda Gde Wayahan Bun menyampaikan bahwa pelestarian situs kuno di Bali adalah mutlak dan sepatutnya para prajuru dan pengempon pura tidak sembarangan membongkar pura dengan alasan apapun, karena hal itu dianggap sebagai penghapusan sejarah leluhur. “Ratu Pedanda mendukung organisasi BPJ ini, dan berharap anak anak muda yang idealis ini bisa melindungi situs situs leluhur. Ratu restui organisasi ini dan teruslah bergerak, karena saat ini pembongkaran pura pura di Bali sudah sangat memprihatinkan. “ungkap Ida Pedanda. Hal senada juga diungkapkan oleh Senator Arya Wedakarna yang berharap ada sanksi tegas kepada pihak pihak yang selama ini melanggar UU termasuk pemerintah di Bali yang menjadi sponsor akan pembongkaran pura publik di Bali. “Sesuai UU jelas bahwa situs yang berusia 50 tahun keatas dilindungi oleh UU. Apalagi jika yang dibongkar adalah pura khayangan, pura didesa milik publik dan pura umum lainnya. Saya harap masyarakat pecinta pura, bisa melaporkan pejabat baik itu Gubernur, Bupati, Walikota, oknum anggota DPRD termasuk Kepala Desa yang terlibat dalam pembongkaran pura kuno.Perlu ada efek jera agar pemerintah tidak sembarangan menjadi sponsor pembongkaran pura, apalagi terhadap masyarakat didesa yang pengetahuannya rendah. Dan saya harap BPJ mengedepankan fungsi advokasi. Mulai hari ini , kalau ada yang membongkar pura kuno, maka akan berhadapan dengan hukum. “ungkap Gusti Wedakarna. Senator termuda dari Bali ini menyampaikan bahwa sah sah saja ada Bupati / Walikota memberikan bantuan hibah atau bansos kepada pura atau balai banjar, tapi mereka harus paham dengan UU Cagar Budaya. “Memberikan bantuan silahkan saja, dan saya senang jika ada pejabat beri bantuan. Tapi harus ada pedoman dulu, harus ada protap dulu, agar masyarakat didesa paham, mana yang boleh dan tidak. Bagi situs diatas 50 tahun, harus ada pendampingan dari tim ahli sejarah, dari Badan Arkeologi dan BPCB. Mengganti bahan juga tidak boleh sembarangan, termasuk asal bongkar. Apalagi yang bongkar pura bukan semeton Hindu, tapi memakai tukang dari luar Bali yang tidak memiliki pengetahuan  tentang  bangunan suci. Banyak yang salah kaprah. Makanya saya dukung BPJ dan kita resmikan organisasi ini agar menjadi mitra DPD RI Bali untuk berjuang. “ungkap Gusti Wedakarna. Langkah selanjuitnya, DPD RI Bali meminta kepada Kemendikbud RI untuk segera mengadakan program sertifikasi secara bersamaan di Bali dengan mengundang para ahli budaya di sjeumlah kabupaten / kota yang dianggap malas berprogram sertifikasi, mengingat permintaan masyarakat sangat besar terhadap pendampingan ini. ( humas )

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *