Categories Nasional

SENATOR WEDAKARNA MINTA GUBERNUR ANGGARKAN KEGIATAN PURNA PASKIBRAKA

NASIONALIS – Senator Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III Bersama Panitia LKBB Purna Paskibraka Jelang Penutupan Acara

DPD RI SERAHKAN PIALA KE LKBB DI GOR NGURAH RAI

Peran pemuda di Bali hingga saat ini masih dianggap sebelah mata oleh sejumlah tokoh pemerintahan di Bali, hal ini dilihat dari perhatian pemerintah baik di Provinsi dan Kabupaten / Kota terhadap kaum mudanya. Banyak organisasi di Bali yang pontang panting kesana kesini mencari sumbangan dan donasi untuk bisa menjalankan program idealismenya dan hal ini dianggap sebagai tindakan tidak patut dari Guru Wisesa ( Pemeirntah ) yang seharusnya mengayomi seluruh unsur kepemudaan. Hal ini diungkapkan oleh Senator DPD RI Bidang Pemuda dan Olah Raga Dr, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III saat hadir disela sela kegiatan Lomba Ketrampilan Baris Berbaris ( LKBB ) yang diadakan oleh organisasi Purna Paskibraka Indonesia ( PPI ) Provinsi Bali di GOR Ngurah Rai. Sebelumnya panitia PPI Bali telah mengadakan audiensi kehadapan Gusti Wedakarna bertempat di Perpustakaan Agung Bung Karno di Niti Mandala Renon. “Sejak saya menjadi aktivis mahasiswa hingga kini menjadi pejabat negara RI, saya belum menemukan ada Gubernur di Bali termasuk Bupati dan Walikota di Bali ini yang pro dan maksimal terhadap gerakan anak muda. Seakan – akan apapun kegiatan anak muda adalah ajang persaingan untuk para politisi tua. Ini disebut sebagai mandegnya kaderisasi. Kemarin saya tanya, apakah sudah dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali dan Kab/ Kota khususnya lewat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga. Ternyata jawabannya adalah tidak ada kontribusi. Apa susahnya Gubernur menganggarkan dana untuk mendukung organisasi ini ? Apalagi saya sudah periksa bahwa organisasi ini adalah resmi yang berasal dari alumni pengibar bendera pusaka, kelengkapan legal standing nya lengkap dan organisasinya rapi. Ini harus segera ditindaklanjuti agar kedepan organisasi pemuda seperti ini diayomi dan dibantu. Bali perlu pemimpin yang bisa mengayomi kaum muda”ungkap Gusti Wedakarna. Iapun menyayangkan bahwa sebagian pikiran dari para birokrat di Bali termasuk pemerintah Kabupaten / Kota yang masih setengah hati memberdayakan anak muda sebagai calon pemimpin. “Orang tua harus sadar, bahwa mereka akan pensiun, akan purna tugas dan mati. Jika kaderisasi pemuda tidak dilakukan sekarang juga, lalu kapan kita bisa memberikan estafet kepemimpinan pada yang muda. Ini yang menjadi acuan kita kedepan dalam menjaga Bali. Seharusnya anak – anak diorganisasi kepemudaan itu fokus pada karakter, pada program, pada persaingan global, tapi yang terjadi hampir semua pengurus organisasi kepemudaan bertindak sebagai agen penyalur proposal, sibuk audiensi kesana kesini hanya untuk mencari dana dan sumbangan. Ini tidak baik. Bali ini punya uang hampir 6 Trilyun lewat APBN, masak memberikan anggaran Cuma Rp 100 juta saja tidak mampu ? DPRD di Provinsi dan Kabupaten / Kota juga harus mendukung. Jangan anak anak muda Cuma dimanfaatkan saat menjelang Pemilu, tapi setelah Pemilu mereka dilupakan. Saya minta 2018, agar dianggarkan dana rakyat untuk organisasi PPI ini. Nanti saya akan rapatkan resmi di Kantor DPD. “ungkap Gusti Wedakarna. Lainnya, Dr Wedakarna juga menerima aspirasi tentang tidak adanya kegiatan pengibaran bendera pusaka saat 17 Agustus di Kota Denpasar, mengingat informasi dari PPI, ada SKB dari Pemprov dan Pemkot Denpasar terkait tidak adanya kegiatan dimaksud. “Inti dari pengibaran bendera pusaka 17 Agustus adalah tentang kaderisasi, proses kebangsaan,,bukan alasan teknis efisiensi dan kemalasan pemerintah mengadakan upacara. Kita harap Pemkot mengadakan upacara proklamasi di Kota dan jangan digabung dengan Provinsi.”ungkap Gusti Wedakarna yang juga President The Sukarno Center ( humas ).

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *