Categories BudayaInternasional

WEDAKARNA MINTA PEMBANGUNAN DERMAGA RAKYAT MENJADI PRIORITAS SEBELUM PELABUHAN

INTERNATIONAL  – Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III Bersama Pejabat Provinsi, Pemkot, Bendesa Adat, YPS, ASDP Benoa dan Bali Tourism Board, Pejabat Desa di Kantor Walikota Denpasar

GELAR RDP DI KANTOR WALIKOTA TERKAIT DERMAGA DI SANUR  

Rencana pembangunan dermaga dikawasan pariwisata Sanur Denpasar, memasuki babak baru. Lembaga negara DPD RI melalui utusan Provinsi Bali, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III akhirnya  ikut memberikan perhatian terhadap aspirasi masyarakat tentang pentingnya membangun dermaga rakyat khususnya dermaga untuk fasilitasi penyebrangan kapal boat yang melayani rute Sanur ke Nusa Penida atau Nusa Lembongan. Pertemuan RDP diadakan di Kantor Walikota Denpasar yang dihadiri oleh Drs. I Wayan Lemesnawa M.Si ( Kadishub Denpasar ), IB Suardana ( Dishub Bali),  I Made Sudana ( Perbekel Sanur Kaja ), I Gusti Agung Alit Kencana ( Bendesa Adat Intaran), Komang Wiweka ( Dinas PUPR Denpasar), Dewa Kandel ( Camat Densel ), I.B. Eka Jayana ( DPKPP )   Agus Prio Sudara ( ASDP Pelabuhan Benoa Wilker Sanur ), Ida Bagus Gede Sidharta Putra ( Ketua Yayasan Pembangunan Sanur ), Ida Bagus Alit Sudewa ( Ketua BPD Desa Sanur Kaja ), Ida Bagus Paramartha ( Bendesa Adat Sanur ) dan Pejabat terkait lainnya. Keseriusan DPD mendorong dibangunnya dermaga Sanur ini langsung disampaikan oleh Senator Arya Wedakarna ( AWK ) saat memimpin pertemuan langsung. “Ide membangun dermaga rakyat di Sanur ini sejak dari dulu sudah tercetus, tapi saya bisa maklum karena peraturan dan regulasi baik ditingkatan pusat dan deerah berubah terus. Apalagi sejak adanya UU Otda, ada pembagian wewenang sekarang baik di Pusat dan Provinsi. Dan sejak 5 tahun terakhir ini, perkembangan penyeberangan dari Sanur ke Nusa meningkat tajam. Tapi sayang sekali di Sanur tidak ada dermaga yang memadai, kadang kala kapal boat juga bersandar dipantai yang berbeda beda karena tergantung pada cuaca. Dan ini tidak bisa dibiarkan terus, apalagi menyangkut nyawa manusia. Untuk naik boat saat ini, wisatawan dan umat Hindu ( pemedek ) harus rela berbasah basahan dan nyebur ke laut. Dan ini tidak baik untuk citra Bali yang katanya destinasi wisata terbaik didunia. Seharusnya pelayanan dipelabuhan kita, sama standarnya dengan pelabuhan udara          ( airport ) dan hari ini kita cari akar masalahnya dimana  kenapa sampai ide dermaga ini tertunda.”ungkap Gusti Wedakarna. Iapun mengapresiasi bahwa pihak Desa Adat Sanur dan tokoh di YPS telah menyatakan mampu dan mau membiayai secara swadaya terkait dengan ide ini, dan pihaknya mendukung agar Pemprov dan Pemkot memberikan kemudahan dan bimbingan teknis terkait hal hal teknis yang diperlukan. “Saya tegaskan bahwa beda program antara membangun dermaga dan membangun pelabuhan. Jika sekelas dermaya rakyat, membuat tempat bersandar dan loading passenger dari daratan dan kekapal termasuk bridge saya rasa tidak perlu iin pusat, asal peruntukanya untuk hal – hal khusus. Nanti kita namakan ini pelabuhan rakyat ( dermaga rakyat ) dan masuk kategori Tersus  ( terminal khusus pariwisata ). Tapi jangka panjangnya tentu Sanur harus memiliki Pelabuhan standar internasional, dan ini tentu bisa memanfaatkan tanah milik desa adat. Ini jangka panjang. “ungkap Gusti Wedakarna. Maka dari sejumlah rekomendasi Senator Arya Wedakarna dari hasil pertemuan itu yakni 1) DPD merekomendasikan pembangunan jangka pendek yakni pembangunan dermaga rakyat khusus melayani penyebrangan Sanur – Nusa dengan konsentrasi di Pantai Matahari Terbit 2) DPD akan mengawal terkait izin yang diperlukan yakni cukup izin tingkat kota dan pemprov untuk pembangunan dermaga 3) Rencana jangka panjang tentang Pelabuhan Standar Regional akan didukung sejalan dengan penataan aset tanah milik desa adat dikawasan 4) DPD meminta agar Desa Adat Sanur segera mengurus hak komunal tentang pemanfaatan tanah negara yang dikelola desa adat ke Kementrian Agraria / BPN dan jika memungkinkan dimasukkan dalam program Prona Presiden Joko Widodo sebelum 2019, sehingga kedepan mendapatkan kepastian hukum yang jelas 5) Terkait dengan pelabuhan Intaran Sanur, Pihak DPD RI mendukung eksistensi Desa Adat Intaran termasuk adanya masalah klaim sepihak dari pihak Kehutanan tentang hutan bakau. “Saya berharap, sinergi Pemprov, Pemkot,  Desa Adat , YPS, ASDP dan pihak terkait bisa mewujudkan dermaga rakyat. Ini urusan nyawa, karena tiap hari ada ratusan penumpang yang perlu diselamatkan. Ini juga akan memberikan citra baik untuk Sanur. “ungkap Gusti Wedakarna ( humas )

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *