Categories BudayaSatyagraha

POTENSI CSR BUMN CAPAI RP 50 MILYAR / TAHUN, WEDAKARNA MINTA BUMN FOKUS PADA PEMBINAAN SDM KRAMA BALI 

AWARD – Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS IIIS Bersama Pimpinan BUMN Peraih GOLD Category BUMN CSR Award 2018 didampingi Kementrian Keuangan RI, Gubernur Bali, OJK, MUDP, PHDI, Konsul Jepang di Gedung Keuangan Negara

DPD RI GELAR “ BUMN CSR AWARD 2018 “ DI GEDUNG KEUANGAN NEGARA

Untuk kali pertama, kantor DPD RI Provinsi Bali bekerjasama dengan ASEAN Bali Entrepeneur Center, LSP MSDM BALIASEAN INTL, Motivator Bali, dan Fakultas Ekonomi Universitas Mahendradatta menggelar “Penganugrahan BUMN CSR Award Prov Bali 2018”, kegiatan yang dihelat di Aula Gedung Keuangan Negara dibawah Kementrian Keuangan RI merupakan gagasan dari anggota DPD RI utusan Provinsi Bali, Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III. Tampak hadir : Nengah Laba ( Utusan Gubernur Bali ), Handi ( OJK Bali ), Kusumaningtyas ( Kepala Balai Diklat GKN ), Bendesa Agung MUDP, Jero Swastika ( PHDI Bali ), Hirohisa Chiba ( Konsul Jepang ), dan pimpinan divisi CSR dari BUMN di Bali. Dalam pemarannya, Dra. Ni Wayan Suartini, MM ( Ketua Panitia ) menyampaikan bahwa masih kendala dalam penyaluran CSR di Bali, salah satunya adalah terbatasnya akses informasi penerima CSR termasuk keterbatasan wewenang CSR dari pusat.  “Tim penilai telah hadir berkunjung ke kantor kantor BUMN di Bali dan kami menilai kinerja CSR BUMN melalui beberapa parameter. Dan akhirnya kita simpulkan ada 11 penerima kategori GOLD, 11 kategori SILVER dan 10 Kategori Bronze. Semoga ini bisa memacu untuk lebih berprestasi lagi.”ungkap Ni Wayan Suartini yang juga Wakil Rektor IV Universitas Mahendradatta yang didampingi sejumlah Dewa Juri lainnya  yakni Dr. Putri Anggreni, SE, M.Pd, MBa, Dr. Ketut Sukerta MP, AA Elik Astari,SE,MM, I Ketut Merta, SE, MM, Ni Made Yudhaningsih, SE,MM, Ni Putu Ari Setiawati, SE, MM, Ni Luh Ketut Ayu Sudha Sucandrawati, SH,MH dan Wayan Ardani, SS,MM.  Terkait dengan kinerja BUMN di Bali, Senator Arya Wedakarna menyampaikan aspirasinya dengan baik dan berharap kantor induk BUMN di Jakarta lebih memberikan wewenang kepada kantor cabang di Bali untuk mengelola BUMN. “Saat ini Parlemen sedang menggodok rancangan UU Tanggung Jawab Sosial Lingkungan ( CSR ). Komite III sudah studi banding hingga Prancis tentang hal ini dan kita sesuaikan CSR Indonesia ini berstandar internasional. Semoga segera disahkan oleh DPR RI karena selama ini CSR hanya dipayungi terbatas oleh sejumlah UU termasuk UU Perseroan Terbatas. Ini langkah awal dari Bali. “ungkap Senator Wedakarna. Iapun meminta kepada BUMN di Bali agar lebih mengutamakan pembinaan dan penyaluran CSR dibidang pemberdayaan manusia, bukan sekedar membangun fisik semata. “Menurut pandangan DPD RI, penyaluran CSR BUMN di Bali masih belum ideal. Kedepan penyaluran CSR harus diprioritaskan untuk sumber daya manusia, misalkan Beasiswa, Bantuan Biaya Sertifikasi Profesi atau membantu pengurusan Hak Paten bagi wira usaha. Semoga ada perubahan paradigm, karena di Bali ada potensi dana CSR hingga Rp 50 Milyar per-tahun, jangan sampai salah sasaran.”ungkap Senator Arya Wedakarna. Adapun Penerima GOLD Award  ( PLN, TELKOM, Pertamina, Taspen, BRI, Mandiri, BNI, Pelindo III, ITDC, The Patra Bali. ) , Penerima SILVER Award ( Pos Indonesia, Jasa Marga, Jamkrindo, Jasindo, Askrindo, BTN, Jiwasraya, Nindya Karya, Bulog, PNM, PT. Angkasa Pura ), dan Penerima Bronze Award ( Kimia Farma, Adhi Karya, Damri, PPI, Garuda Indonesia, ASDP, Waskita Karya, Sucofindo, Jasa Raharja ).  Sedangkan BUMN di Bali yang mendapatkan peringkat terbawah alias tidak kompeten dari sisi penyaluran CSR maupun tidak kooperatif dalam supply data adalah PPI, Pertani, PT. Perikanan Indonesia, INNA Hotel Group, PT. Pelni. “Bagi BUMN yang dianggap terburuk dari sisi CSR akan ada rekomendasi langsung ke Jakarta. Ada yang kita minta diganti pejabat atau GM nya dan bagi BUMN yang tidak ada wewenang CSR akan didorong anggaran khusus untuk CSR di Bali  tahun depan. Ini sesuai fungsi anggota DPD RI sebagai pengawas UU. Yang baik harus ada Reward dan yang kurang baik tentu ada punishment dan pembinaan ”ungkap Gusti Wedakarna.  (humas )

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *