Categories NasionalSatyagraha

SENATOR WEDAKARNA MINTA ASDP SEGERA AJUKAN ANGGARAN DERMAGA TAMBAHAN DAN BREAK WATER

SATYAGRAHA – Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III Bersama Pejabat Pemkab Karangasem, Kementerian PU, ASDP, KSOP dan Pelabuhan Di Amlapura

PRIHATIN KAPAL TEROMBANG AMBIL LEBIH DARI 3 JAM UNTUK PARKIR 

Anggota DPD RI Utusan Bali Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III akhirnya merealisasikan harapan masyarakat Karangasem, khususnya di Padang Bai dan Tanah Ampo, agar fasilitas pembangunan pelabuhan di Karangasem tidak tertinggal jauh. Hal ini terekam dalam pertemuan DPD RI Utusan Bali yang diadakan di Kantor Bupati Karangasem yang dihadiri oleh sejumlah komponen terkait tentang pelabuhan baik di Tanah Ampo dan Padang Bai, diantaranya Asisten Pemkab, KSOP Padang Bai, ASDP Padang Bai, Dinas Perhubungan, Kementerian PU, Dinas Pertim, Dinas Pariwisata dan pejabat otoritas pelabuhan. Dalam pertemuan tersebut, mengemuka sejumlah hal yang menjadi perhatian dari Senator Arya Wedakarna yakni bagaimana agar pelayanan publik terkait dengan penyebrangan melalui Pelabuhan Padang Bai ( Rute Nusa Penida dan Lombok ) atau melalui pelabuhan rakyat ( Pelra ) dengan rute Gili Trawangan NTB menjadi lebih maksimal. “Beberapa bulan lalu saya sempat mengunjungi langsung kondisi pelra padang bai, saat itu dermaga sangat tidak layak untuk ukuran Bali. Tapi syukurlah, melalui sinergi investor dengan CSR pemilik kapal dan dukungan Pemkab, kini dermaga bisa dibangun lebih layak. Pola seperti ini akan dikembangkan. Tadi juga sudah disampaikan ada permintaan dari Pemkab karangasem yang meminta kepada pusat agar Pelra Padang Bai bisa dikelola oleh ASDP. Prinsipnya saya setuju saja, asal harus ada sinergi dengan desa adat karena faktor kesejarahan “ungkap Gusti Wedakarna. Terkait dengan waktu sandar kapal rute Lembar – Padang Bai yang kadang kala lebih dari 3 jam, Senator Wedakarna menyetujui program ASDP Padang Bai yakni mengajukan anggaran ke pusat untuk tambahan pembangunan dermaga baru dan juga break water.” Banyak rakyat mengeluh kenapa waktu sandar kapal sangat lama ? belum lagi waktu menyebrang sekitar 5 jam. Artinya kadang ada masyarakat habis waktu 8 jam untuk menyebrang. Ini tidak masuk akal dizaman sekarang dan sangat merugikan ekonomi dan waktu. Saya minta ASDP ajukan anggaran saja ke menteri ke Pusat. Tembuskan ke DPD RI kita kawal. Apalagi kapasitas pembangunan dermaga Padang Bai hanya mampu menampung satu dermaga lagi, ya silahkan saja. Kalau perlu kita minta Presiden Joko Widodo untuk membantu Bali. Sudah saatnya Provinsi Bali yang sudah memenangkan 72 % Jokowi di 2014 mendapat bagian APBN. Ini saatnya kita tagih janji pusat pada Bali. “ungkap Gusti Wedakarna. Sejumlah rekomendasi yang disetujui oleh Senator Arya Wedakarna yakni 1) DPD menyetujui blue print kedepan bahwa seluruh penyebrangan ke Gili akan diputuskan di Tanah Ampo 2) DPD mendukung penataan Pelra Padang Bai selain dikelola ASDP nanti melibatkan adat khususnya dizona ekonomi kreatif demi terjaga Ekonomi Satyagraha 3) DPD mendorong agar Perda Kabupaten yang telah mendapat sinyal disetujui oleh Kemendagri untuk segera diimplementasikan 4) DPD meminta dermaga Tanah Ampo untuk fokus terhadap segmen kapal Pesiar. Walau terdapat sejumlah kesalahan kajian teknis dan dimasa lalu, tapi DPD meminta agar tanah Ampo tidak disia – siakan 5) DPD mengapresiasi kinerja Kementrian PU yang membantu troarisasi dan pedestrian untuk kawasan pelabuhan Padangbai, namun ditahun 2019, Senator Arya wedakarna meminta agar program ini juga menyasar pada kawasan dalam pelabuhan termasuk merapikan sistem pedestrian didermaga Pelra, sehungga Pelabuhan tertata secara estetika dengan baik. 6) DPD meminta agar pelabuhan Padang Bai berbenah dan semakin merapikan sistem pelabuhan dengan baik, termasuk penataan warung – warung yang dianggap kumuh, fasilitas toilet dan juga berharap agar dipasang speaker Puja Tri Sandya diareal pelabuhan. “Dalam waktu dekat saya akan selidiki ke Pelabuhan di Karangasem untuk melihat perkembangan manajemen dan proyek ini. Kita akan laporkan kepusat. Kalau pejabatnya tidak bisa diajak kerjasama dan mendengar nasihat, tentu solusinya adalah mutasi. Menurut UU MD3, DPD RI bisa mengevaluasi kinerja aparat didaerah. “pungkas Senator AWK. (humas)

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *