Categories Satyagraha

KUNJUNGI SMA WIDYA BRATA MENGWI, WEDAKARNA PERIKSA LANGSUNG DAMPAK AMBURADULNYA SISTEM ZONASI 2018

SATYAGRAHA – Senator DPD RI, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III Di SMK Pariwisata Mengwitani dan SMA Widya Brata Badung

SENATOR INSPEKSI JEMBATAN MOTOR DI SMK PARIWISATA MENGWITANI

Sesuai amanat UU MD3 tahun 2018, Senator DPD RI Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait dunia pendidikan dengan turun kelapangan. Adapun dua sekolah SMA/SMK di Kabupaten Badung langsung dikunjungi yakni SMK Pariwisata Mengwitani yakni terkait aspirasi tentang jembatan sepeda motor dari halaman ke lantai tiga gedung sekolah yang dilaporkan curam dan kunjungan ke SMA Widya Brata Mengwi terkait keluhan biaya sekolah dan fasilitas laboratorium. Dalam kunjungan di SMK Pariwisata Mengwitani, Senator Wedakarna mengadakan pertemuan langsung dengan jajaran sekolah dan memberikan pandangan terkait dengan laporan tersebut. “Sebelum rapat saya sempat melihat langsung keberadaan jembatan motor yang dianggap berbahaya, dan kami sudah menerima penjelasan dari pihak sekolah. Astungkara sampai sekarang tidak pernah terjadi kecelakaan atau musibah. Tapi sebagai pengawas UU, saya wajib memberikan nasihat kepada pihak sekolah. Ada dua hal yang kami rekomendasikan, yakni Opsi Pertama, jika memang jembatan ini dipertahankan, maka pihak sekolah agar menyiapkan seluruh dokumen terkait pembangunan jembatan yang dimaksud baik gambar, data kontraktor, juga sejumlah bukti uji ketahanan secara berkala dari tahun ketahun dan komitmen peningkatkan pengawasan oleh petugas jaga. Jika kedepan terjadi musibah, pasti pihak aparat hukum dan pengadilan akan meminta dokumen dokumen dimaksud. Istilahnya sedia payung sebelum hujan. Opsi Kedua, karena tadi pihak sekolah melaporkan  sudah memiliki lahan baru, sebaiknya jembatan dimaksud tidak dipakai lagi dilantai 3. Pindahkan saja parkir ke lantai 1 dan lantai 3 bisa digunakan untuk kegiatan belajar. Kesimpulannya DPD serahkan pada pihak sekolah, kami hanya menasehati termasuk konsekwensi dan resikonya termasuk pertimbangkan situasi gempa bumi yang akhir akhir ini marak terjadi. “ungkap Gusti Wedakarna. Lainnya saat berkunjung ke SMA Widya Brata Mengwi, Senator Wedakarna menyatakan keprihatinannya akan nasib sekolah sekolah swasta di Kabupaten Badung yang menjadi korban dari amburadulnya sistem zonasi khususnya di wilayah Badung Utara. “Mendapat penjelasan dari Kepala Sekolah, saya kaget, bagaimana dengan eksistensi sekolah di Badung ini setiap tahun selalu jumlah siswanya menurun. Tahun 2018 ini puncaknya, akibat kisruh zonasi yang terjadi saat penerimaan siswa baru. Bagaimana mungkin peraturan menteri dilanggar oleh pemerintah, belum juga intervensi dari oknum pejabat Badung. Ini tidak sehat ya, dan juga siswa di Badung yang tidak lolos SMA negeri diajarkan berbohong untuk mencari surat keterangan palsu, bahkan ada yang melakukan ancaman kepada SMA Swasta dari pihak orang tua demi sianak sekolah dinegeri. Ini bukan revolusi mental ala Bung Karno yang kita idamkan. Saya sudah kantongi nama SMA di Mengwi dan di Abiansemal yang overload sampai membuat kelas pagi dan sore. Saya akan  periksa juga kesejahteraan para guru apa sudah sepadan dengan jam kerja dengan sistem pagi sore ini.”ungkap Arya Wedakarna. Terhadap keberadaan sekolah swasta di Badung yang kini bersiap siap ditutup akibat tidak ada muridnya, Senator Wedakarna mengatakan bahwa hal ini tidak bisa lagi dibiarkan  terjadi, dan pemerintah harus ingat dengan pesan Bung Karno, JAS MERAH. “Pejabat pemerintahan baik di Provinsi Bali dan Kab/ Kota jangan hanya ingat ketika Badung kaya seperti sekarang dan SMA negeri berperan. Ingat zaman sulit dulu, bagaimana peran sekolah swasta baik SD, SMP , SMA mencerdaskan masyarakat. Saya tidak rela jika sekolah swasta sampai gulung tikar, itu sudah menjalankan prinsip prinsip Berdikari Bung Karno. Tugas pemerintah carikan solusi, beri subsidi, atur lokasi pendirian sekolah dan batasi siswa negeri. Didik masyarakat untuk jujur dan saya ingatkan jangan setiap kebijakan penataan sekolah selalu diintervensi politik. Nanti dari DPD RI Bali akan usulkan ke Menteri Pendidikan agar sistem zonasi dikembalikan ke sistem NEM saja. Saya malu melihat orang tua murid sampai demo, berbohong dan melanggar UU dan Peraturan. Populis boleh, tapi jangan berbohong.  “pungkas Senator Arya Wedakarna. ( humas ).

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *