Categories Hindu

HINDARI PENYELESAIAN HUKUM, SENATOR WEDAKARNA BERI SOLUSI ANTARA WARGA DAN INVESTOR

Senator DPD RI, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III Saat Meninjau Lokasi Peternakan Babi Didampingi  Para Pejabat Kabupaten Buleleng dan Pihak Investor di Dusun Kawana Desa Bila Kubutambahan Buleleng

DPD RI UTUSAN BALI MEDIASI PENOLAKAN WARGA TERKAIT PERTERNAKAN BABI DI BULELENG

Senator Wedakarna saat meninjau perternakan babi di Desa Bila Kecamatan Kubutambahan Buleleng didampingi pejabat Kabupaten dan Warga Desa. Menindaklanjuti hasil audiensi warga penyanding asal Dusun Kawana Desa Bila Kecamatan Kubutambahan Buleleng di Istana Mancawarna Tampaksiring, Senator DPD RI asal Bali Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III. Terkait dengan penolakan penyanding tentang adanya peternakan babi membuat Senator asal Bali turun langsung ke lokasi. Didampingi oleh para pejabat kabupaten Buleleng yakni Dewa Nyoman Margawirana ( Dinas PU Buleleng ), Ketut Suseni Indrawati ( Dinas Lingkungan Hidup Buleleng ), Putu Suastika ( Bagian Hukum ), I Made Carma ( Dinas Pertanian Buleleng), I Komang Budiarsana ( Dinas PM-PTSP Buleleng ), I Ketut Citarja Yudiarta ( Perbekel Desa Bila ),  I Made Widiana,SH,M.BA ( Perwakilan Investor PT. ABS ), Nyoman Aryadana ( Kadus Kawana ), I Komang Dena Sutarta ( Kadus Kanginan ), I Made Bagia ( Kasi Linmas Trantib Kubutambahan ), I Km. Sura M,SH ( Kapolsek Kubutambahan ), dan klian adat serta perwakilan warga yang berkeberatan. Dalam mediasi tersebut Senator Bali mengunjungi lokasi pabrik serta mengadakan rapat di Kantor Desa Bila. Dalam kesempatan itu Gusti Wedakarna mendengar penjelasan dan klarifikasi dari semua pihak. ” Saya hanya ingin agar masalah ini diselesaikan dengan musyawarah mufakat, dan jangan sampai ke masalah hukum. Dari dokumen yang ada, semua pihak kalau mau dicari kesalahannya juga ada. Pihak investor misalnya ada beberapa catatan dan dokumen yang kurang lengkap misalkan terkait tandatangan dan penyanding. Selain itu dari penjelasan dan bukti adanya aktivitas membangun fisik padahal IMB belum turun. Disatu sisi pihak pemerintah Buleleng juga wanprestasi  karena mengeluarkan sejumlah izin tapi beberapa dokumen tidak lengkap selain sosialisasi kurang maksimal. Disatu sisi pihak warga yang keberatan juga salah karena ada beberapa hal yang tidak patut secara tertib administrasi. Ini semua bisa ke gugatan hukum. Dan kita ingin semua selesai ” ungkap Gusti Wedakarna. Untuk itu ia memberikan sejumlah solusi dan menempatkan diri sebagai wakil rakyat yang bersifat netral.” Setiap pihak memiliki hak hukum. Dan saya minta agar diselesaikan ditingkat desa. Saya beri waktu 3 x 24 jam agar selesai. Saya minta perbekel  agar jadi mediator dan nanti dilaporkan pada saya segera. Jalan apapun baik. Baik lewat penyelesaian politik, hukum atau mediasi musyawarah. Yang penting demi kebaikan Bali ” ungkap Gusti Wedakarna. Iapun berpandangan bahwa siapapun investor di Bali harus memenuhi aturan dan dampak sosial budaya harus dipertimbangkan. ” Saya minta warga Bali melek hukum. Semua tindakan kita akan dinilai oleh hukum. Dan berhati – hati menghadapi investor. Disatu sisi pemerintah harus memenuhi aturan dan jangan ada oknum terlibat dalam kongkalikong. Dan lainnya investor harus memperhatikan warga. Baik lewat CSR dan memperkejakan mayoritas orang lokal. Semua harus sesuai dengan aturan dan UU ” ungkap Gusti Wedakarna. ( Humas )

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *