Categories BudayaHindu

RAMALAN WEDAKARNA TERBUKTI, MASALAH OTT SABER PUNGLI AKIBAT PEJABAT DI BALI MENOLAK JENIS DESA ADAT DI UU DESA TAHUN 2014

KUNKER  – Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III Bersama ( Putu Arta ( Bupati Jembrana ), Dr. IGA Diah Werdhi Srikandi WS ( DPRD Provinsi Bali ) di Desa Budeng dan saat bertemu tokoh masyarakat Desa Gumbrih Jembrana

SENATOR RI KUNJUNGI DESA ADAT BUDENG DAN DESA GUMBRIH 

Mengakhiri masa reses DPD RI dimasa sidang November 2018 ini, Senator RI Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedateraputra Suyasa III, menyambangi tanah kelahiran di Jembrana. Dalam kunjungan kali ini, Wedakarna hadir dikarya Yadnya di Desa Pekraman Budeng dan menyambangi masyarakat di Desa Gumbrih Pekutatan. Dalam acara di Desa Budeng, juga hadir Putu Artha ( Bupati Jembrana ), Kembang Hartawan ( Wabup Jembrana ) dan Dr. IGA Diah Werdhi Srikandi WS ( Anggota DPRD Provinsi Bali dapil Jembrana Fraksi PDI Perjuangan ) serta pejabat daerah. Dalam kunjungan selama di Jembrana, Senator Arya Wedakarna ( AWK ) menyampaikan keprihatinannya terhadap dengan masalah yang diduga terkait dengan pelaksanaan Perpres 87 Tahun 2016 yakni tentang Saber Pungli, temasuk kasus di Jungut Batu Nusa Penida Klungkung, Tirta Empul Tampaksiring Gianyar dan juga Sanur Denpasar. Terhadap hal ini, Senator DPD RI termuda dari Bali menyampaikan keprihatinannya, mengingat aksi dari Tim Saber Pungli telah menuai kontro versi dimasyarakat dan kemungkinan ada persepsi berbeda terkait pelaksanaan Perpres No. 87 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 ini. “UU mengamanatkan DPD RI untuk mengawasi produk perundang – undangan dan peraturan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan alat negara, dan dalam kasus Saber Pungli yang kini mulai menyasar desa adat, saya nilai salah sasaran. Seharusnya Tim Saber lebih banyak menindak para ASN dan staf kedinasan yang korupsi, bukan menyasar pada desa adat. Kenapa ? selain salah sasaran, juga tidak efektif, karena justru desa adat inilah benteng terakhir Bali. Seharusnya aparat merasa terbantu dengan peran alamiah desa adat membentengi jagat Bali. Bali ini memiliki kekhususan, dan mari hormati kekhususan yang dinaungi oleh UUD 1945, UU Desa dan juga Perda Desa Pekraman  ini dihormati oleh semua pejabat pendatang di Bali. Hal ini juga sudah saya sampaikan juga pada tanggal 28 Februari 2018 saat pertemuan DPD RI Bali di Kantor Gubernur yang mengundang Saber Pungli Polda, Kejaksaan, Dinas Kebudayaan Provinsi, Ketua MUDP Bali dan juga perwakilan Desa Adat Se-Bali. Bahkan DPD RI Bali merekomendasikan agar ada Gubernur Bali saat itu membuat kesepahaman antar MUDP, Polda dan juga Kejaksaan tentang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Saya kira ditingkatan elit sudah sangat memahami.” ungkap Gusti Wedakarna. Iapun menilai bahwa akibat pelaksanaan Saber Pungli yang salah sasaran, kini Desa Adat di Bali kewalahan menangani masalah manusia ( Pawongan ) seperti masalah begal, pendatang yang tidak tersentuh KIPEM, kasus penculikan anak, aksi kriminalitas tinggi, serta maraknya gerakan pendukung Radikalisme di Bali. Lalu langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Bali saat ini termasuk lembaga legislatif agar kejadian ini tidak berulang? “Jangka pendek, Gubenur Bali harus mengeluarkan peraturan dan payung hukum tentang sah nya pungutan yang dilakukan desa adat. Pungutan itu dikemas dengan nama Dana Punia Tri Khayangan Desa, sehingga tidak seorangpun di Republik ini bisa menganggu karena sifatnya dana punia. Pura, seni, budaya dan adat Hindu perlu dijaga, dan itu tidaklah murah.  Jangka menengah tapi urgen, kita minta agar Gubernur Bali dan DPRD Bali segera mengesahkan Revisi Perda Tahun 2003 tentang Desa Pekraman, dan ada pasal yang mengatur tentang keuangan desa adat termasuk pungutan, saya harap 2019 bisa disahkan.  Jangka panjang ya Pemprov Bali bersama DPD RI, DPR RI, DPRD Bali dan Kemendagri harus serius menggolkan RUU Bali Dwipa  sebagai pengganti UU No.69 Tahun1958, disana diisi tentang kewenangan Desa Adat sehingga kekuasannya setara UU. Kita akui Desa Adat di Bali masih lemah payung hukumnya. Saya saat itu bersama Bapak Wayan Koster ( saat itu anggota DPR RI ) pada tahun 2014 sudah keliling Bali meminta agar Desa Adat didaftarkan jadi jenis desa sesuai UU Desa 2014, tapi kenyataannya kan ditolak oleh  Gubenur, Bupati dan Walikota saat itu. Jadi ya jangan menyesal jika Desa Adat jadi lemah kan ? Sudahlah, kini kita tinggal harapan ada di Gubernur Bali yang baru agar masalah ini tuntas, karena payung hukum itu harus Perda yang detail dan UU yang jelas. Kita redam dulu agar Bali tidak ribut “pungkas Shri Arya Wedakarna yang juga Presiden The Sukarno Center Tampaksiring ini. ( humas )

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *