Categories BudayaHindu

PERTAHANKAN KEARIFAN LOKAL, DR.WEDAKARNA DUKUNG GUBERNUR KOSTER TERBITKAN PERGUB BALI SIASATI KB NASIONAL

Foto – Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III (Anggota DPD/MPR RI Utusan Provinsi Bali), Bersama Pasangan I Wayan Subagiarta, SE, MM  Dengan Ni Ketut Tika Saraswati,SE

HADIRI RESEPSI PAWIWAHAN  I WAYAN SUBAGIARTA, SE, MM DENGAN NI KETUT TIKA SARASWATI,SE DI SANUR 

Komitmen menjalankan swadharmanya sebagai putera Bali dengan mempertahankan kedaulatan bali dan menjaga nilai-nilai kearifan lokal terus dilakukan, hal ini yang terus dilakukan Dr. Shri I Gusti Ngurah Wedakarna MWS III, salah satunya dengan melakukan kampanye sosial dan edukasi masyarakat di seluruh wilayah Bali. Sebagai seorang tokoh muda hindu yang saat ini juga berswadharma sebagai seorang Anggota Parlemen di Dewan Perwakilan Daerah Daerah Republik Indonesia, ditengah-tengah kesibukannya,  Dr. Wedakarna menyempatkan  waktunya  untuk tetap menyama braya ke khalayak masyarakat Bali. Hal ini dapat dilihat saat dirinya hadir di Graha Cakra Bali Hotel untuk menghadiri resepsi pawiwahan putri keempat dari Ni Ketut Nesa Santini, SE dan I Wayan Robby yang merupakan rekan seperjuangannya di gerakan Marhaenisme. Kedatangan Gusti Wedakarna disambut dengan baik oleh kedua mempelai berserta keluarga yang turut hadir pada kesempatan tersebut. Kedua mempelai menyampaikan terima kasih kepada Dr. Wedakarna  atas kesempatan waktu yang diluangkan untuk dapat hadir diresepsi pawiwahannya. Dihadapan seluruh tamu undangan, Dr. Wedakarna berkesempatan untuk memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai, tak lupa ia juga berpesan kepada kedua mempelai agar kelak keduanya saling membangun komitmen yang kuat dalam menjalankan bahtera rumah tangga sebagai pasangan suami istri serta terus melakukan karma baik dengan jenana untuk anak yang nantinya dilahirkan nantinya. Semoga nantinya anak yang dilahirkan menjadi anak yang hebat dan suputra.” Kata Wedakarna .Selain itu, ia juga memesankan, agar tetap menguatkan nilai-nilai ajaran tradisi yang ditinggalkan leluhur sebagai bentuk perwujudan komitmen dalam mempertahankan kedaulatan kebudayaan kita di Bali, salah satunya dengan ikut serta melestarikan program KB Bali 4 sebagai sasana  orang bali yang memiliki 4 orang anak sesuai dengan konsep catur warna (Brahmana, Ksatria, Weisya dan Sudra) sebagai bentuk pertahanan dan kelestarian dalam menjaga keberadaan umat Hindu Bali. Menurutnya, KB Nasional yang saat ini terus disosialisasikan keseluruh wilayah Indonesia untuk membatasi angka kecepatan pertumbuhan penduduk dengan program 2 Anak, dalam pratiknya masih bertentangan dengan tradisi, adat dan budaya Bali. Tentu, lahirnya sebuah regulasi yang dirancang dan ditetapkan harus dilandasi dengan pertimbangan nilai sosiologis dan filosofis, mengingat secara demografis penduduk Indonesia tidak bisa terpisahkan dari lingkungan kesatuan masyarakat hukum adat yang masih kental menjalankan tradisi keleluhuran atau nenek moyang, tentu Bali sebagai Daerah yang memiliki brand budaya sebagai gerbong dan simbol pariwisata Indonesia dengan keberadaan masyarakat hukum adatnya tidak akan mudah menerima program tersebut. “ Selama ini Bali merupakan salah satu daerah yang memiliki budaya kepatuhan yang cukup tinggi dan masyarakatnya sangat patuh dalam menjalankan kebijakan pemerintah, akan tetapi apabila program ini terus diterapkan di Bali, maka mau tidak mau secara tidak langsung akan memutus rantai generasi dan budaya Bali secara perlahan dan 5 atau 10 tahun kedepan tidak akan ada lagi masyarakat Bali yang akan menyebutkan panggilan ketut dan nyoman.” Sambung Wedakarna. Tidak hanya itu, selain hilangnya kebudayaan, tentu kita juga akan dirugikan dalam aspek anggaran pembangunan, bayangkan saja apabila jumlah umat atau krama adat kita di Bali berkurang dengan aspek jumlah/komposisi penduduk, maka jumlah anggaran belanja kita sebagai penghasil devisa terbesar di Indonesia tentu akan semakin sedikit dan ini bisa dilihat bagaimana dengan kondisi anggaran pembinaan Umat Hindu di Indonesia di Kementerian yang cukup minim yang disebabkan oleh data penduduk Hindu Indonesia di BPS yang tidak bertambah. Tentu melihat hal ini, perlu adanya sebuah kebijakan desentralisasi yang nantinya dapat dijadikan pedoman oleh seluruh masyarakat Bali, dan sebagai wakil Bali saya mendukung Gubernur Bali untuk segera mengeluarkan Keputusan atau Peraturan yang mengatur hal tersebut sehingga nantinya tradisi dan kebudayaan yang kita miliki terus terjaga.” Tegasnya. (hms)

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *