Categories Internasional

WEDAKARNA TOLAK PARIWISATA BALI DI JUAL MURAH OLEH AGEN ASAL CHINA

MUHIBAH – Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III Bersama Wakil Gubernur Provinsi Guangdong di Republik Rakyat Tiongkok

SENATOR PASTIKAN KASUS MAFIA CHINA TIDAK PENGARUHI BILATERAL 

Satu lagi  amonisi tambahan datang dari anggota DPD RI agar pemerintah Provinsi Bali bisa secara tegas memberantas guid liar dan juga agen bisnis illegal yang diduga dilakukan oleh oknum pengusaha asal Tiongkok. Hal ini langsung disampaikan oleh Senator DPD RI Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III langsung dari Guangzhou, Guandong, Republik Rakyat Tiongkok disela sela kunjungan resmi yang difasilitasi oleh Pemerintah Tiongkok. Dalam kesempatan itu, Senator Wedakarna berpandangan bahwa hubuga baik antar Indonesia dan Tiongkok tidak bisa dicederai dengan hal hal kecil yang bisa mengganggu persahabatan dua negara, salah satunya masalah maraknya bisnis illegal dan juga jual kepala turis Tiongkok ke Bali. “Selama di Tiongkok saya banyak berbicara dengan tokoh masyarakat dan responnya sangat positif. Mereka justru mendukung jika ada penguaha asal Tiongkok yang beroperasi secara illegal di Bali. Secara bilateral, RRT sangan menghargai kedaulatan hukum di Indonesia, dan itu menandakan bahwa hubungan Indonesia – Tiongkok sama sekali tidak terganggu. Kan urusan hubungan kedua negara tidak hanya urusan pariwisata, tapi sangat luas. Tapi sebagai Senator dari Bali saya akan prioritaskan masalah ini, karena bagaimanapun turis asal China ini sudah menduduki peringkat 3 besar selain Australia dan India. Saya minta pengertiang bahwa tidak semua turis asal China itu turis murahan, ada juga yang berkualitas dan memang dari kalangan the have atau well educated. Ini yang harus kita luruskan. Sehingga bali juga tidak rugi akibat propaganda yang salah.” ungkap Senator Wedakarna. Iapun menyampaikan dukungannya keputusan dari Pemerintah Prov Bali yang dengan tegas menutup sejumlah tokoh illegal yang dianggap masuk dalam sistem mafia turisme China ini dan meminta agar ditertibkan. “ini ujian kepada Gubernur Bali. Apalagi kini Bali punya Wagub yang berasal dari orang pariwisata. Ini saatnya membuktikan dengan serius, dan aparat di bawah jangan hanya berani bekerja saat ada tekanan politik dari parlemen. Jika memang illegal ya harus ditutup dan dituntaskan, ajuka ke pengadilan dan agar jadi contoh (yurisprudensi) bagi pengusaha asing lainnya. Ketegasan itu perlu sekali, dan tidak saja hanya wacana dikoran, tapi terus menerus disampaikan warga masyarakat agar dipantau publik. Saya harap baik pemerintah Prov dan di Kab / Kota agar biasakan kerja tuntas. Kalau sudah tuntas, tanpa kampanye pun secara politik akan mendapat dukungan dari masyarakat. Saya nilai usaha yang dilakukan oleh Pemprov Bali sudah bagus. Cuma kurang maksimal saja. Dan kadang aparat dibawahnya termasuk komunikasi lintas kabupaten belum nyambung. Kita tunggu saja, karena sesuai UU yang berhak adalah pemerintah didaerah untuk penertiban.”ungkap Senator Arya Wedakarna. Iapun mengkritisi sejumlah hal termasuk tidak bersatunya komponen pariwisata dalam menyikapi hal ini, sehingga perjuangan dan agenda reformasi pariwisata tidak kunjung tuntas. “selaku anggota DPD RI ketika berkeliling ke daerah khususnya ke kalangan pariwisata, banyak masukan ke kami bahwa agak sulit menata regulasi pariwisata Bali yang berkualitas bisa terjadi, karena masing masing stakeholder, tokoh tokoh pariwisata dan juga banyak lembaga terkait termasuk komunitas pariwisata di Bali masih memikirkan ego sektoral dan tidak ada idealism. Kesepakatan dan gentle agreement yang seharusnya disepakati banyak yang berkhianat, termasuk masalah kasus mafia mafia pariwisata asal China ini. Banyak yang bermain dibawah tangan. Terlalu banyak kepentingan pragmatis sehingga merugikan kepariwisataan Bali. Misalkan peran tariff hotel, restoran dan transportasi. Banyak yang sepakat diatas kertas tapi demi urusan perut sendiri, demi kepentingan bisnis mereka, akhirnya melanggar kesepakatan itu. Tapi sudahlah, sekarang kita bekerjasama hanya dengan orang orang yang sevisi dan saya minta Gubernur / Wagub dengan dukungan politi DPD RI dan DPRD Bali, mari kita fokus agar bekerja dengan mereka yang sepaham. Yang mengganggu kita tinggalkan saja, pedoman kita aturan dan UU. Kita sudah tahu siapa siapa saja di Bali ini bisa diajak bekerjasama dan tidak. Yang melawan yang harus kita tinggalkan dan janggan dilibatkan. Save energy ya. Masalah TKA China dan mafia ini jadi test case apa kita serius atau tidak ngurus masalah. “ ungkap Gusti Wedakarna yang hadir di China bersama delegasi The Sukarno Center yang dipimpin Sukmawati Sukarno Putri. (humas)

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *