Categories Nasional

SENATOR WEDAKARNA DITITIPI ASPIRASI RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL ( PKS )

 DEKLARASI – ShriI Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS IIIS Bersama Aktivis Perempuan dan Anak di Wantilan DPRD Bali.

PERINGATAN 16 HARI TANPA KEKERASAN SEKSUAL INTERNASIONAL

Senator DPD RI Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III hadir ditengah tengah ratusan aktivis perempuan dan sosial Bali dalam rangka peringatan 16 Hari Tanpa Kekerasan Seksual bertempat di Wantilan DPRD Bali. Tampak hadir, Hutmami Suryadi ( Anggota DPR Bali Fraksi Demokrat), Luh Haryani (Kadis Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi  Bali ), Agung Witrawati ( Dinas P2AP Kota Denpasar ), Luh Putu Nilawati, SH,MH ( Ketua LBH Apik Bali ), Luh Putu Anggreni, Ade ( Bali Deaf Community ) serta ratusan peserta dari seluruh Bali. Dalam kegiatan tersebut, agenda utama yang diusung panitia adalah mendorong parlemen pusat ( DPR ) untuk segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ( PKS ) di DPR  RI, mengingat urgennya perlindungan terhadap warga negara khususnya kaum perempuan terhadap RUU ini, apalagi baru baru ini muncul kasus hukum seorang guru yakni Baiq Nuril yang dihukum karena mencoba melindungi diri dari pelecehan seksual yang dilakukan oleh atasannya, hal inipun bagi sebagian pengamat termasuk dalam pelecehan seksual melalui jejak digital. Dukungan akan gerakan ini langsung diberikan oleh Senator DPD RI Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III yang didaulat menjadi Keynote Speaker. “Publik harus tahu bahwa sejak tahun 2015, DPD RI telah menginisiasi dan mendorong terus RUU PKS ini segera dituntaskan. Tapi karena wewenang dalam pengesahan UU ini ada di DPR RI, entah apa yang terjadi hingga kini DPR RI belum bisa menyelesaikan produk legislasi ini. Tapi yakinlah DPD RI selalu terdepan dalam memperjuangkan hal ini, dan kini harapannya ada ditangan eksekutif, semoga pemerintah pusat bisa mendukung RUU ini, logikanya, jika pemerintah pusat mendukung, maka RUU ini akan mudah lolos. Selain itu ya butuh political will dari seluruh partai politik di Indonesia. “ungkap Gusti Wedakarna. Sejumlah hal terkait hukum pun disampaikan oleh Senator Wedakarna, termmasuk kelemahan dari KUHP yang dirasa belum sempurna untuk melindungi korban kekersan seksual. “Kita paham bahwa perangkat UU saat ini termasuk KUHP, UU ITE dan UU Perlindungan Anak masih sangat lemah dalam hal detail terkait kekerasan seksual. Saat diskusi di LBH Apik dari Jakarta, kami sudah banyak mendapatkan masukan.Untuk beradaptasi dengan modus kejahatan yang serba modern termasuk kejahatan digital, maka diperlukan perangkat UU yang detail. Dan harapan itu ada sedikit pada RUU PKS ini. Semoga kawan kawan di DPR RI termasuk dipemerintah pusat tergerak untuk bisa menyelesaikan RUU sebelum habis masa legislasi hingga 2019 ini. Ini salah satu revolusi yang disebut Bung Karno belum selesai. “ungkap Gusti Wedakarna. Dan terkait dengan sejumlah agenda perjuangan Bali,Senator Wedakarna menilai bahwa banyak regulasi regulasi turunan dari UU yang seharusnya bisa diimplementasikan lebih detail dalam pembangunan semesta berencana di Provinsi Bali, salah satunya adalah lebih ditingkatkannya anggaran atau kebijakan terkait perlindungan anak misalkan. “Saya cukup surprise bahwa di Bali ini banyak masalah yang melibatkan kekerasan seksual pada anak, termasuk yang melibatkan siswa dan guru. Belum lagi sejumlah kasus yang merugikan kaum perempuan. Disatu sisi, peran organisasi pendamping terkait perlindungan anak dan perempuan juga terbatas karena masalah anggaran dan juga wilayah kerja. Lainnya, untuk menggolkan kawasan ramah anak, kawasan ramah disabilitas juga banyak menemui kendala. Termasuk mereka yang tuna rungu dan wicara ( deaf ) adalah komunitas yang sangat rawan menjadi sasaran kekerasan seksual. Maka dari itu UU PKS ini perlu, karena UU punya daya paksa. Tapi perjuanga kaum aktivis tidak hanya terbatas pada UU, ini karena setelah UU disahkan, harus menunggu PP, Peraturan Menteri  termasuk aturan turunan di Provinsi / Kab / Kota. Khusus untuk di Bali, masih perlu yang dibenahi, apalagi sebagai tujuan wisata dunia, pasti dampak sosial terkait kekerasan seksual ini akan terasa. “pungkas Senator Wedakarna yang juga mantan Rektor Universitas Mahendradatta ini ( humas )

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *