Categories BudayaNasional

DR. WEDAKARNA MINTA WAGUB SUSUN “SISTEM DAN BLUE PRINT” PARIWISATA BALI

SATYAGRAHA – Senator RI Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS IIIS Di Acara Alumni STP Nusa Dua dan Acara Suksma Bali bersama Insan Pariwisata.

SENATOR RI HADIR DI INDONESIA TOURISM OUTLOOK DAN SUKSMA BALI

Ada hal yang menarik disampaikan oleh Senator DPD RI, Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III saat menjadi narasumber di acara Symposium Suksma Bali yang digelar di Kantor Gubernur Bali tempo hari, bahwa sebab musabab sengkarutnya sistem pariwisata di Bali ini adalah karena tidak ada pemimpin di Bali yang mau membangun sistem yang terintegrasi terkait pariwisata, dan kini saatnya rakyat Bali yang sudah mempercayakan posisi Wakil Gubernur Bali kepada Cok Ace yang merupakan tokoh pariwisata, untuk segera merealisasikan reformasi bidang pariwisata termasuk membangun sistem atau cetak biru ( Blue Print ) dalam pembangunan Bali. “Saya kira momentum 100 hari pemerintahan Koster Ace sudah mulai ada hasil yang menggembirakan, walau sebenarnya bisa lebih maksimal. Saya kira, kita berharap agar Wagub Bali bisa memimpin langsung penyusunan “Blue Print” dan “Check List” terkait dunia pariwisata di Bali. Dalam bahasa mudahnya, semua masalah pariwisata dari hulu hingga hilir harus dicheck list, didata dan diinventaris dahulu, setelah data dan informasi lengkap baru pakai regulasi yang ada untuk memperbaiki ini semua dengan semua stakeholder Bali. Ini bukan pekerjaan yang sulit, kalau mau, pasti bisa selesai. Kunci dari reformasi pariwisata adalah kepatuhan dan penegakan terhadap regulasi aturan dan hukum. Saya minta Wakil Gubernur Bali bisa memimpin hal ini, “ungkap Gusti Wedakarna.  Selain itu, Senator termuda dari Bali ini pun menganggap bahwa kepemimpinan Bali saat ini harus berani menggebrak status quo yang ada di Bali, termasuk birokrasi dan juga mengatur kepemimpinan ditingkat Kabupaten / Kota. “Bagaimana kita mau bicara tentang one island management, jika Gubernur Bali yang memerintahkan tutup toko illegal dari China, tapi bawahannya tidak menindaklanjuti. Disini letak kewibawaan seorang Gubernur dan Wagub dipertaruhkan, jangan sampai ada Bupati / Walikota yang melawan kebijakan Gubernur. Ini kan  terjadi dimasa lalu, dan gejala itu kan sudah ada khususnya dibidang pariwisata. Maka dari itu saya minta, Gubernur Bali tegas, berikan wewenang ke Wagub untuk membuktikan dirinya sebagai ahli pariwisata dan bukti itu ya berupa cetak biru, blue print dan design. Sehingga konsep pengelolaan pariwisata jelas. Setelah konsep jelas baru kita bicara pengembangan, politik anggaran dan juga kebijakan strategis. Termasuk saya minta Gubernur benar benar memilih pejabat yang tepat sebagai Kepala Dinas atau pimpinan SKPD SKPD saat mutasi jabatan nanti. Masyarakat harus ikut memberikan masukan. “ungkap Senator Arya Wedakarna. Dalam Symposium diatas, Senator Wedakarna juga memberi nasihat bahwa dunia pariwisata di Bali tidak akan  bisa maju selama masih SDM yang ada tidak bersatu, salah satunya bagaimana membawa organisasi pariwisata Bali yang anti KKN dan Feodal. “Organisasi pariwisata bukanlah organisasi keluarga, bukan bisa diturunkan dari ayah ke anak atau satu klan ke klan yang lain. Saya tidak setuju, jika organisasi pariwisata Bali dibawa kearah sana maka akan menjadi organisasi dinasti.Dan saya amati  sudah ada gejala status quo ini. Kita harus tiru Presiden Joko Widodo yang sangat anti KKN walau sebagai penguasa, harus ada revolusi mental.  Lainnya, dan mulai sekarang sudahi kegiatan kegiatan pariwisata yang kurang efektif di Bali, misalnya serahkan kegiatan festival pariwisata ke desa dan desa adat dan pemerintah tidak usah ikut serta promosi kesana kesini, cukup berikan pada anak anak muda. Organisasi Pariwisata fokus pada penguatan institusi,  SDM dan  advokasi serta bantu pemerintah memikirkan cetak biru. Disis lain pemerintah harus fokus pada pembangunan infrastruktur. Kawasan wisata perlu jalan raya baru, perlu pengaturan sistem lalu lintas, pengolahan sampah dan juga traffic management. Disini perlu kepemimpinan yang kuat dan tegas dan DPD akan terus mengingatkan sesuai dengan fungsi kami di UU MD3. Ini Satyagraha Bali. ”pungkas Senator Arya Wedakarna ( humas )

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *