Categories NasionalSatyagraha

PERDA LPD DISAHKAN, WEDAKARNA INGIN LPD LEBIH KUAT DARI PADA BANK KONVENSIONAL

SATYAGRAHA –  Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III Bersama Wakil Gubernur Bali, Wakil Ketua DPRD Bali, Ketua OJK Pusat dan Ketua OJK Bali Nusra di Gedung OJK Bali

DORONG OJK WUJUDKAN “BALI CENTER SUSTAINABLE FINANCE”

Tidak banyak yang tahu bahwa sesungguhnya negara telah memberikan keistimewaan pada provinsi Bali terkait dengan ekonomi mikro yakni dengan adanya UU No.1 Tahun 2013 terkait LKM. Bali dikecualikan dengan Sumbar menjadi titik balik dari kebangkitan ekonomi asli Nusantara. Kini lembaga keuangan tradisional seperti LPD ini mengalami banyak tantangan, khususnya dari serbuan bank konvensional dan bank bernuansa syariah termasuk keberadaan BPR. Namun yang mengejutkan bahwa aset LPD yang sebagian besar berasal dari 1400-an Desa Adat di Bali, ternyata melebihi aset perbankan khususnya BPR. Dan harapan agar kedepan LPD lebih hebat dari bank konvensional disampaikan oleh Senator DPD RI utusan Bali , Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III usai menghadiri peresmian Gedung OJK Wilayah Bali, NTB dan NTT. “Kita beruntung bahwa UU KLM telah membebaskan LPD dari pengawasan OJK. Ini harus dimanfaatkan benar, karena aset yang dikelola sekitar Rp 16,5 Trilyun dari dana umat Hindu didesa pekraman. Apalagi dengan suksesnya DPRD Bali mengesahkan Perda LPD ditahun 2017, ini sesungguhnya kemenangan ekonomi Hindu. Sudah saatnya jengah agar ekonomi orang Bali bisa maju dan berdaulat seperti Tri Sakti Bung Karno, Berdikari Di Bidang Ekonomi.”ungkap Gusti Wedakarna. Iapun, dihadapan Muliaman D. Hadad, PhD ( Ketua Dewan Komisioner OJK Pusat ) sudah menyampaikan sejumlah aspirasi rakyat Bali terkait KUR dan moratorium Bank Syariah di Bali. “Tadi saat acara sudah saya sampaikan ke Ketua OJK Pusat, terkait moratorium izin Bank Syariah di Bali. Prinsip Bali meminta dukungan pusat  agar diberi kesempatan membesarkan BPR di Bali dan juga membesarkan LPD, kan ini ada UU nya. Termasuk mentertibkan sejumlah lembaga keuangan yang bermasalah di Bali. Selaku anggota DPD Bali tentu akan ikut mengawasi UU dan saya minta pusat juga harus mengerti sosio kultur Bali. Bahwa Bali berbeda dengan wilayah lain di Indonesia. ”ungkap Gusti Wedakarna. Terkait dengan sejumlah tantangan didunia keuangan, Gusti Wedakarna minta agar para Sarjana Ekonomi di Bali mulai jengah untuk menguasai dunia keuangan. “Dunia keuangan ini patokannya bukan hanya perbankan, tapi bisa dikoperasi, sekuritas, lembaga konsultan keuangan termasuk membesarkan LPD.  Saya ingin anak muda Bali terjun langsung khususnya para Sarjana Ekonoi dan Master Ekonomi. Jangan berkutat hanya menjadi pegawai, dan orang tua pun harus mendorong anaknya kuliah diperguruan tinggi. Dunia keuangan yang sarat dengan syarat pendidikan tinggi hanya bisa diurus oleh orang pintar jebolan kampus. Makanya saya dukung Sistem Nasional Ekonomi Inklusi yang ditetapkan Presiden dan juga rencana pendirian Bali Center Sustainable Finance. Bali harus menjadi HUB dari pusat ekonomi dunia dimasa depan. Adat, kultur, agama, keamanan dan nama baik Bali sudah teruji. “ungkap Gusti Wedakarna yang mantan Rektor Universitas Mahendradatta Bali ini.

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *