Categories BudayaNasional

WEDAKARNA TEGASKAN PELANGGARAN TERHADAP SEMPADAN PANTAI BERPOTENSI PIDANA

MARHAENIS –  Senator DPD RI, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III Saat Inspeksi Dugaan Pelanggaran Sempadan Pantai di Benoa dan Canggu

SENATOR SAMBANGI FINNS CLUB CANGGU DAN HOTEL BALI TROPIC

Senator DPD RI Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III, dimasa sidang reses awal tahun 2019 ini melakukan inspeksi ke dua tempat di Kabupaten Badung yakni di Hotel Bali  Tropic di Benoa Kuta Selatan dan Finns VIP Club di Canggu Kuta Utara  terkait dengan dugaan pelanggaran UU yakni pembangunan bangunan panggung di sempadan  pantai Saat di Benoa,  Senator Arya Wedakarna ditempani oleh I Made Widiana ( Plt. Camat Kuta Selatan ), Rudiantra ( Lurah Benoa ), Gunawan Tutama dan I Ketut Sukada (Manajemen Bali Tropic ). Sedangkan saat hadir di Canggu, Senator AWK ditemani oleh Made Kamajaya,SE ( Perbekel Tibubeneng ), I Wayan Warsa ( Bendesa Adat ), Nengah Suarta  ( Kasi Trantib Nengah Suarta ) dan  Wayan Wiryawan ( Owner Finns Club ). Saat sidak, Senator AWK secara langsung menemukan sejumlah bangunan semi permanen yang telah didirikan oleh manajemen, dan atas hal itu Senator kembali mengingatkan bahwa ada potensi pidana terhadap pelanggaran sepadan pantai menurut UU. “Dalam UUD 1945, UU terkait seperti UU No.27 / 2007 ttg Pengelolaan Pesisir, Perda Bali no.16 Tahun 2009 tentang RTRW semua diatur dengan jelas. Prinsipnya pantai adalah wilayah publik, dan harus dipergunakan untuk kepentingan publik. Pantai bukanlah property hotel dan tidak bisa dipergunakan untuk permanen. Kalau dua kasus ini dibiarkan, maka bisa jadi preseden buruk, bisa bisa seluruh hotel di Bali yang terletak dipinggir pantai akan meminta hal yang sama. Disinilah gunanya kepemimpinan tegas di Kabupaten Badung.”ungkap Gusti Wedakarna. Ia juga menambahkan bahwa sesungguhnya pihak DPD bangga akan adanya perusahaan di Bali yang dimiliki oleh pengusahan lokal, dan sudah sepatutnya didukung. “Tadi sudah dijelaskan bahwa dua perusahaan ini adalah milik dari pengusaha lokal Bali. Tiang malah mendukung perusahaan jasa pariwisata ini agar eksis karena pengusaha Bali ini sudah memberikan contoh yang baik termasuk mayoritas pekerjannya adalah semeton Bali. Alangkah lebih baik jika kedepan, hal hal kecil seperti pembuatan panggung ( stage ) di atas pantai ini tidak menjadi masalah besar. Ngiring jaga nama baik perusahaan dan jadilah warga negara taat hukum.  Dan semoga menjadi momen instrospeksi diri dihadapan pejabat Pemkab Badung hingga dijajaran desa, kelurahan dan klian dinas, termasuk juga Desa Adat, agar kedepan lebih tegas kepada semua investor nakal. Jangan hanya tajam pada pengusahan lokal Bali, tapi perusahaan besar yang melanggar dibiarkan. Apalagi Tiang dapat  laporan, bahwa banyak hotel di Bali ini juga melanggar sempadan pantai, dan ngiring kita komit dengan Pancasila Sila ke-5, keadilan sosial. Lainnya, dengan laporan masyarakat, Dunia birokrasi harus siap menghadapi kekritisan masyarakat saat ini dan itu salah satu parameter good governance.”ungkap Gusti Wedakarna. Terkait penyelesaian masalah di Canggu dan Tanjung Benoa, pihak Senator Arya Wedakarna meminta kepada Kecamatan, Perbekel, Lurah, Satpol PP dan Desa Adat untuk bisa menangani hal secara teknis, khususnya terkait pembongkaran panggung dimaksud. “Prinsip selesaikan ditingkata birokrasi, jika ada perusahaan melanggar, baru proses ke hukum atau pengadilan. Yang pasti Saya sudah memberikan solusi jika nanti saat tahun baru dibuat seperti ini, silahkan saja ajukan surat permakluman kepada Desa dan Desa Adat, tapi syaratnya hanya temporary dan jika pinjam pantai 1 atau 2 hari ya silahkan saja. Intinya jangan pakai bahan bahan permanen. Pakai saja sistem knock down dan ada teknologi untuk itu tapi jangan terlalu sering juga memakai pantai karena rakyat dan kaum marhaen perlu memanfaatkan pantai sehari hari.  Saya akan monitor dan kita tunggu keseriusan Pemkab menuntaskan masalah ini. Apalagi di UU MD 3 2018, ini anggota DPD RI bisa memberikan masukan dan mengevaluasi kebijakan pemerintahan daerah termasuk peratuan bupati walikota, gubernur bahkan perda. Kita jadikan case di Badung ini sebagai bentuk sinergi positif antar pusat dan daerah. “ungkap Gusti Wedakarna ( humas )

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *