Categories Budaya

SHRI ARYA WEDAKARNA MINTA SEGEL KLENTENG OLEH PEMKOT DIBUKA SEBELUM HARI IMLEK

SIDAK  –  Senator DPD RI, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III Saat Sidak Klenteng di Kawasan Denpasar Selatan

SENATOR RI TURUNKAN REKOMENDASI PERSETUJUAN IZIN KLENTENG

Senator DPD RI Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III kembali hadir di Kelurahan Sesetan, Denpasar Selatan terkait dengan masalah penyegelan tempat ibadah Klenteng milik umat Konghucu yang telah selesai dibangun. Hal ini sesuai dengan tupoksi masa reses selaras dengan amanat UU MD3 2018. Dalam kunjungan kerja tersebut hadir I Wayan Budha ( Camt Densel ), Dewa Sayoga ( Kasatpol PP Denpasar ), Ketut Sri Karyawati ( Lurah Sesetan ), JS Adinata ( Matakin Bali ), Putu Santiro ( Makin Kota ), I Ketut Sudiarta ( Kaling Br Pegok ), IGN Mandala Pura ( Plt DPMPTSP Kota ), Darwis ( Pihak Yayasan Kelenteng dari Jakarta ), I Ketut Suparjaya ( Bendesa Adat ) dan utusan dari Kemenag Prov Bali, Kota dan FKUB. Dalam kesempatan itu, Senator Arya Wedakarna meminta informasi dua arah terkait dengan kronologis dibangunnya Klenteng dan juga terbitnya keputusan penyegalan dari Pemkot Denpasar sehingga akhirnya masalah ini tersiar dipublik. “Tadi kita tanyakan langsung kepada Kepala Satpol PP tentang alasannya dan saya memahami beliau  beliau ini menjalankan tugas menegakkan Perda. Tapi yang mungkin perlu diperhatikan adalah prinsip kehati – hatian dalam mengeksekusi masalah, apalagi berkaitan dengan SARA. Saya kira di Denpasar ini cukup banyak tempat ibadah yang belum memiliki izin prinsip, lalu pertanyaannya apakah Pemkot Denpasar apakah berani menyegel tempat ibadah selain umat Konghuchu ? Jadi seharusnya  tidak ada standar ganda. Ada prinsip keadilan sosial yang belum dijalankan disini. Disatu sisi, tadi saya juga sudah memberikan nasihat kepada pihak yayasan miliki umat Konghucu bahwa tindakan mendirikan bangunan tanpa izin itu salah. Sebagai warga negara yang berkedudukan sama didepan hukum, sepatutnya semua urusan izin bisa diproses lebih awal untuk menghindari masalah. Selain itu agar pihak Kelenteng juga lebih aktif berkomunikasi dengan pihak aparat dibawah, sehingga semuanya lancar. Saya periksa, izin 60 KK sudah lengkap, permakluman juga sudah berjalan dan tinggal menunggu Surat Rekomendasi dari FKUB dan Kemenag Denpasar. Kebetulan pejabatnya ada disini, ya saya minta keluarkan segera. “ungkap Gusti Wedakarna. Selain itu Senator Wedakarna juga menyampaikan bahwa sesungguhnya keberadaan umat Hindu sebagai mayoritas di Bali sangat dekat dengan umat Buddha dan umat Konghucu, sehingga seharusnya tidak ada lagi sekat sekat pemisah. “Hindu, Buddha dan Konghucu punya akar yang sama, jadi sesama minoritas di Indonesia harus saling bantu. Kita sadar bahwa minoritas di Indonesia sudah mengalami banyak diskriminasi dan tantangan eksistensi minoritas akan dihancurkan oleh gerakan radikalisme yang tidak senang terhadap kebhinnekaan di Indonesia. Lagi pula  tidak patut jika sampai tempat  Tuhan disegel, sangat tidak etis, ini akibat pejabat dibawah terlalu kaku dalam menerjemahkan peraturan. Semoga ini menjadi pelajaran berharga. “ungkap Wedakarna yang juga Duta Besar Perdamaian UPF PBB ini. Selanjutnya setelah sidak, Senator Wedakarna meminta agar segel tempat ibadah Kelenteng segera dibuka, dengan catatan pihak Yayasan segera menyerahkan syarat dan tanda daftar ke Pemkot dan berharap pelaksaan ibadah harian berjalan dengan baik. “Minggu ini, segel sudah harus dibuka. Saya paham didalam Klenteng ada Dewa dan Pratima yang harus disembahyangkan. Saya minta aparat dibawah jangan mempersulit, karena pemkot bisa digugat ke PTUN dan jika ada oknum dibawah bermain tentang izin, bisa dipidana dan dijerat pungli. Sebagai anggota DPD saya wajib mengingatkan hal ini. Semoga pelaksanaan Imlek 5 Februari 2019 bisa perlangsung lancar. ‘pungkas Arya Wedakarna yang juga mantan Rektor Universitas Mahendradatta ini. ( humas )

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *