Categories Satyagraha

WEDAKARNA SAYANGKAN KASUS PERDEBATAN HUKUM ADAT OLEH DRIVER ONLINE DAN KECAM TINGGINYA PERBEDAAN TARIF DENGAN KONVENSIONAL

SATYAGRAHA – Senator DPD RI Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III menerima audiensi pengurus Sergap Gojol Bali Dewata dan Vice Presiden Grab dari Jakarta di Istana Mancawarna Tampaksiring

SENATOR TERIMA MANAJEMEN DAN ORGANISASI TRANSPOR ONLINE DI ISTANA MANCAWARNA

Sebagai pejabat Negara, anggota DPD RI dilarang menolak permohonan aspirasi dari pihak manapun mengingat sesuai amanat konsitusi UU MD3 Tahun 2018, setiap wakil rakyat adalah pengayom dan pembelaan demi tegakknya konstitusi dan aturan adalah mutlak. Hal ini juga disampaikan oleh Senator DPD RI Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III saat menerima dua komunitas transportasi online dikantor resmi Abhiseka Ratu yakni Istana Mancawarna Tampaksiring. Adapun tamu yang menghadap Senator RI adalah Nawa Pamungkas  (Government Relation Manager for Central Java,East Java & Bali Regional) dan Wahyuningtyas (Partner Engagement LEAD – Est Indonesia). Dalam pertemuan tersebut, Senator RI menghargai niat dari manajemen Grab di Jakarta dan Bali yang ingin berkomunikasi dengan DPD RI, khususnya membicarakan tentang kondisi transportasi online di Bali. “Kita akui bahwa sampai hari ini masih ada konflik dilapangan terhadap transportasi online vs konvensional di Bali. Disejumlah desa adat di Bali, banyak penolakan yang terhadap transportasi online, bahkan ada yang sampai keranah pidana. Saya memberikan pesan dan nasihat, agar pihak manajemen GRAB memberikan pembinaan dan seleksi ketat terhadap para driver online, salah satunya adanya beberapa kasus oknum driver yang berasal dari luar Bali ( tamiu ) yang berani melawan prajuru adat dan merendahkan awig awig desa adat terkait dengan larangan sejumlah desa adat terhadap taxin online. Kedepan jangan sampai ada siapapun yang melecehkan dresta adat dengan mempertentangkan UU. Jika ada Desa Adat yang menolak keberadaan transportasi online, itu sah saja karena eksistensi desa adat dilindungi oleh UUD 1945, UU Desa dan Perda Bali. “ungkap Gusti Wedakarna. Dalam kesempatan itu, Senator Wedakarna juga menyampaikan sebenarnya meluasnya penolakan transportasi online di Bali lebih karena pemerintah tidak tegas dalam mengeluarkan aturan disamping adanya kesenjangan terkait tariff yang sangat mencolok antara Taxi Konvensional dan Taxi Online. “Masalah tariff yang tidak adil, itu dirasakan benar oleh sopir konvensional. Ini harus diperbaiki dulu, dan saya anggap ini akar permasalahan yang sesungguhnya. JIka tariff sudah sejajar, maka persaingan akan berjalan dengan sehat. Disamping itu, saya juga sayangkan ada dugaan kendaran diluar plat Bali yang masuk ke Bali sehingga dianggap menyebabkan kemacetan, disamping sebagian driver online dirasa kurang memiliki wawasan tentang agama dan budaya orang Bali. Kita ingin hal – hal ini diselesaikan dengan segera dan semoga kedepan perusahaan kendaraan online bisa mulat sarira. “ungkap Gusti Wedakarna. Selain menerima audiensi dari Grab, Senator juga menerima audiensi dari Service Grup Aplikasi ( Sergap ) Ojol Dewata Bali pimpinan Wayan Inguh dengan anggotanya. Dalam audiensi itu, Ojol Dewata menyatakan bahwa kini sudah ada organisasi pengemudi ojek online yang 100 % terdiri dari krama asli Bali dan umat Hindu. Terhadap hal ini Senator Wedakarna memberikan pendapatnya, “Saya menghargai usaha dari semeton karma Bali untuk membentuk organisasi Ojol Dewata Bali. Ini bagus asal tujuannya untuk memupuk solidaritas krama Bali yang bekerja sebagai ojek online. Dan jumlah nya cukup banyak. Saya akan berikan nasihat agar organisasi ini berjalan dengan legal, dan sah dimata hokum. Kita juga akan beri rekomendasi resmi. SUksme sampun jengah dan ikut dalam gerakan satyagraha ini. Tiang dukung, asal Krama Bali dimanapun bekerja, baik online atau konvensional, semua adalah bersaudara. “ungkap Gusti Wedakarna. Dalam kesempatan itu, Senator AWK menanggapi terkait masukan adanya rencana Kredit Rumah bagi pengemudi,  aklhirnya memberikan sinyal untuk mempertimbangkan dan jika perlu menolak program Sejuta Rumah ( Rumah Murah ) yang rencana disponsori oleh salah satu perusahaan transportasi online besar  yang disinyalir akan merebut tanah tanah di Bali dengan program perbankan yang bernuansa kelompok tertentu jika dianggap tidak Pancasilais. (humas)

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *