Categories BudayaSatyagraha

WEDAKARNA MINTA PEMDA BALI EVALUASI SISTEM PPDB BALI CEGAH MONOPOLI SISWA

Foto – Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III, SE (MTRU), MSi Kunjungan ke SMA/SMK Swasta di Badung

SENATOR DPD RI ADAKAN KUNJUNGAN KE SEJUMLAH SMA/SMK SWASTA DI BADUNG

Polemik atas pemberlakuan sistem PPDB disejumlah daerah kini berimplikasi dengan persepsi dikotomi swasta dan negeri ditengah-tengah masyarakat yang berimbas sepinya minat siswa ke sekolah swasta , Hal ini terbukti saat Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Perwakilan Bali, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III, SE (MTRU), MSi mengunjungi sejumlah SMA/SMK Swasta di Bali salah satunya SMK TI Udayana. Didampingi Ir. I Putu Gede Witadharma (Kepala Sekolah SMK TI Udayana),dalam kunjungannya Dr. Wedakarna meninjau sejumlah ruangan siswa dan Sarana Prasarana siswa. Melalui Ir. I Putu Gede Witadharma, ia menyampaikan bahwa dirinya berterimakasih atas waktu yang disempatkan Dr. Wedakarna untuk meninjau langsung kondisi sekolah dan para siswa,. Ia juga menyampaikan bahwa saat ini kondisi SMA/SMK swasta sudah mulai sepi, yang mana hal tersebut disebabkan oleh banyaknya siswa yang mengejar kesekolah negeri, dan jika kita lihat lebih jauh dengan kondisi yang ada, tentu minimnya minat masyarakat/siswa yang ke swasta berdampak pada akomodasi pembiayaan honor tenaga pendidik yang tidak berimbang dengan kas sekolah, apalagi dengan minimnya perhatian pemerintah dengan sekolah swasta sehingga saat ini satu diantara puluhan sekolah swasta terancam tutup bahkan ada yang hanya tinggal nama/tutup.” Katanya

Menanggapi hal itu, Gusti Wedakarna sangat menyayangkan kondisi yang saat ini menghantam sekolah swasta. “ Saya menganggap antara swasta dan negeri tidak ada bedanya, hanya saja bagaimana sistem pengelolaannya. Akan tetapi tertanamnya mindset dikotomi antara swasta dan negeri ditengah-tengah masyarakat, tentu berimplikasi pada orientasi yang berbeda apalagi dengan diterapkan sistem zonasi PPDB sesuai dengan Permendikbud sehingga tidak mengherankan apabila sekolah swasta selalu mendapatkan sisa-sisa siswa yang bermasalah, baik secara akademik (nilai rendah) maupun kemampuan finansial lemah bahkan terancam tidak memiliki siswa sama sekali. Ia juga menambahkan bahwa ketidakseimbangan implementasi kebijakan juga mempengaruhi, salah satunya dengan kapasitas rombel yang dipaksakan. Tentu, hal itu tidak hanya mengakibatkan pada minimnya minat siswa akan tetapi jam mengajar para tenaga pendidik yang juga akan semakin bertambah. ” Kata Wedakarna

Tidak hanya itu, Dr. Wedakarna juga mendapatkan sejumlah informasi kepala-kepala sekolah swasta bahwa kondisi SMA/SMK swasta saat ini minim perhatian, salah satunya pencabutan Beasiswa Siswa Miskin (BSM) serta bantuan pengelolaan sarana prasarana sekolah. Melihat kondisi tersebut, tentu hal ini harus menjadi evaluasi kita bersama. Jangan lupa, jika sekolah-sekolah swasta di Bali juga merupakan aset dan bagian dari sejarah pendidikan di Bali. Saya harap ketegasan dan kepedulian pemerintah menjadi penting demi tetap menjaga keselarasan pendidikan sekolah negeri dan sekolah swasta yang kebanyakan lahir dari visi dan misi mencerdaskan anak bangsa tanpa memandang suku, ras, golongan, dan agama. Oleh karena itu, semestinya pemerintah kian peka akan nasib siswa, guru, dan sekolah swasta. Pemerintah juga harus berduka saat sekolah swasta terpaksa ditutup karena kehilangan potensi untuk mencerdaskan bangsa.Apalagi dalam konten pengelolaan penyelenggaraan pendidikan, walaupun ada aturan diatasnya tetapi Pemerintah Daerah memiliki kewenangan desentralisasi dalam mengokomodir terselenggaranya pendidikan sesuai dengan kondisi demografi didaerahnya.

Ia juga mengingatkan bahwa jangan sampai permasalahan PPDB menjadi polemik bekepanjangan yang tidak hanya bagi sekolah swasta akan tetapi juga bagi masyarakat, salah satunya seperti salah satu SMA negeri yang diboikot masyarakat akibat tidak masuknya sejumlah siswa yang berdomisili diareal sekolah beberapa waktu lalu. “ Permasalahan ini akan menjadi agenda perjuangan kita DPD RI, apalagi dengan kapasitas DPD RI pasca revisi UU MD3 yang memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi sejumlah aturan termasuk Perda. Saya akan segera merapatkan permasalahan ini. ” Tandasnya (humas)

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *