Categories Nasional

BALI MENOLAK PEMBEBASAN NARAPIDANA TERORIS, DAN MINTA JOKOWI WASPADAI MANUVER AKTOR POLITIK 

NEGARAWAN – Senator RI Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III bersama Presiden RI Joko Widodo

WEDAKARNA DUKUNG SYARAT JOKOWI TERKAIT PEMBEBASAN BA’ASYIR

Tokoh PNI Bali yang juga sekaligus pimpinan lembaga The Sukarno Center  Tampaksiring, Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III, meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mewaspadai manuver dari orang orang disekitarnya, khususnya kepada tokoh politik yang dirasa tidak melakukan koordinasi khususnya terkait dengan rencana pembebasan Abu Bakar Ba’asyir ( ABB ). Hal ini diingatkan oleh Shri Arya Wedakarna mengingat aksi aksi akrobat politik menjelang pilpres ini justru berpotensi menggerus suara Jokowi khususnya dikalangan minoritas. “Dari pengamatan saya, sebenarnya ada aktor politik di Jakarta yang coba menjebak Presiden terkait dengan masalah ini. Dan syukurlah Jokowi bisa menangani dengan sikap tenang. Saya dan lembaga The Sukarno Center mendukung sikap dari Presiden dan juga Menkopolhukam yang tidak ingin melabrak hukum terhadap penanganan narapidana terorisme. Syarat yang diajukan tentang kesetiaan pada Pancasila dan NKRI adalah mutlak, dan sebenarnya biasa biasa saja. Jadi mari kita bawa kasus ini murni masalah hukum bukan keranah politik. Selain itu saya mita agar Jokowi waspada dari manuver tokoh tokoh politik yang tiba tiba datang memberikan dukungan padahal dulunya mereka adalah lawan politik Jokowi, perlu diperiksa dengan baik apakah dukungan itu tulus atau sebaliknya ada kepentingan tertentu.Intinya jangan grasa grusu mengekspose seseorang yang punya track record tidak baik dalam kehidupan berbangsa ini khususnya sejumlah gerakan yang mendukung radikalisme, dan tiba tiba mereka jadi pendukung Presiden tapi kenyataannnya sekarang blunder. Jokowi  harus ingat pesan Bung Karno yakni JAS MERAH dan dalam ajaran Marhaenisme tidak ada sikap abu – abu, yang ada sikap hitam atau putih, sikap dukung atau tidak. “ungkap Gusti Wedakarna yang mantan Ketua PNI Marhaenisme Bali Periode 2007 – 2014 ini. Terkait dengan adanya rencana pembebasan narapidana teroris diatas, Arya Wedakarna menyatakan bahwa pemerintah pusat harus menghargai perasaaan rakyat Bali yang pernah menjadi korban Bom Bali 2002 dan janganlah keputusan politik di Jakarta hanya melihat kepentingan mayoritas. “Sebagai anak ideologis Bung Karno dan wakil rakyat di DPD RI saya menolak pembebasan narapidana terorisme apapun itu. Ini sudah kejahatan ektraordinary crime ,apalagi ada pihak korban dari mancanegara. Tapi kita akui secara UU masih lemah, karena narapidana terorisme belum dikecualikan, jadi masih dipakai aturan yang umum. Kedepan pemerintah dan DPR RI  harus merumuskan pasal pasal baru terkait dengan narapidana terorisme. Seharusnya kalau sudah narapidana teroris ya pilihannya hanya hukuman mati atau penjara seumur hidup tanpa embel embel keringanan hukuman. Ini juga bisa diterapkan bagi pelaku korupsi misalkan. Terkait masalah si ABB ini,saya minta Jokowi dan jajarannya jangan lagi menggunakan frase kata “kemanusiaan” yang jadi alasan pembebasan itu. Hargai perasaan rakyat Bali dan keluarga korban. Saya rasa korban Bom Bali dan pelakunya juga “dimanusiakan” juga ya. Nama baik Jokowi akan dipertaruhkan disini. “ungkap Gusti Wedakarna yang juga Duta Besar Perdamaian UPF PBB. Lalu bagaimana sebaiknya sikap rakyat Bali yang kadung kecewa dengan keputusan pemerintah ? “Saya minta rakyat Bali jangan memahami berita sepotong sepotong. Apapun keputusan pemerintah pusat, kita harus memahami dalam konteks utuh. Ada design yang lebih besar demi keamanan pemilu misalkan hingga sampai ada rencana itu. Tapi jika sekarang ditunda oleh pusat, ya itu artinya suara dari Bali dipertimbangkan. Dan terkait dengan sikap Australia dan beberapa negara yang bersikap atas rencana pembebasan ABB, saya rasa itu bukan intervensi asing, itu adalah sikap solidaritas dan etika bergaul di internasional. Saya menolak jika sampai ada rakyat  Bali yang akan GOLPUT jika itu terealisasi, justru kalau Golput akan berbahaya untuk demokrasi.Lainnya saya prihatin bahwa komunikasi politik organisasi pendukung Jokowi di Bali khususnya belum maksimal dalam meluruskan isu ini, sehingga diakui suara Jokowi di Bali juga bisa terancam dengan kasus pembebasan ABB ini. Seharusnya mereka yang mengaku pendukung Jokowi harus bantu meluruskan, bersikap resmi dan jadi tameng, bukan malah menghindar. Semoga semua mulat sarira.”ungkap Gusti Wedakarna yang salah satu Penasihat Garda Jokowi di Bali ini. ( humas )

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *