Categories BudayaHindu

SENATOR WEDAKARNA PAHAMI SIKAP GUBERNUR KOSTER TERKAIT “DESA ADAT” DAN “LABDA PACINGKREMAN DESA”

RUU Bali –  Senator Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III disaksikan Gubernur Bali, Ketua DPRD Bali, Wagub Bali, Ketua MUDP saat Deklarasi RUU Bali di Kantor Gubernur

TEGASKAN UU LKM, UU BALI, PERDA ADAT DAN LPD HARUS SELARAS

Sikap negarawan dan solidaritas satu jalur ditunjukkan oleh Dr Shri I Gusti  Ngurah Arya Wedakarna MWS III yang juga seorang wakil rakyat Bali di DPD RI terkait dengan penguatan peran dan fungsi Desa Adat serta LPD di Bali khususnya yang  berhubungan dengan perjuangan Bali untuk menggolkan RUU Provinsi Bali sebagai pengganti UU No.64 Tahun 1958 serta rencana pengajuan Perda Desa Adat dalam waktu dekat. Dukungan   politik pun diberikan oleh Senator Arya Wedakarna tentang usulan Gubernur Bali, Dr. Wayan Koster terkait dengan nomenklatur dan judul Perda yakni “Desa Adat” dan juga perubahan nama LPD menjadi Labda Pacingkreman Desa ( LPD ). Adapun alasan Senator Arya Wedakarna sangat logis, karena nantinya eksekutiflah yang akan menjalankan amanat UU serta produk turunannya. “Saya sudah mengamati proses ini perjalanan draft Perda Desa Adat, dan ini sangat positif. Tapi sayang sekali, banyak pihak di Bali yang tidak paham akan masalah, tapi berbicara terlalu banyak. Saya tegaskan perubahan nomenklatur Desa Pekraman ke Desa Adat itu penting, karena selaras dengan UU terkait hukum dan hak adat, termasuk UUD 1945. Begitu banyak ada produk UU yang menggunakan nomenklatur adat termasuk di Pemajuan Kebudayaan, Cagar Budaya, Hukum Perdata, LKM, Hak Ulayat Adat, Agraria dan lain sebagainya. Dengan bahasa sederhana, dalam produk UU republik sama sekali tida ada kata “pekraman”. Jadi jangan berkutat dimasalah terminologi apakah adat itu berasal dari bahasa arab atau bukan, yang penting manfaatnya dan ada payung hukum. Saya minta Gubernur Koster maju terus terkait denga nomenklatur “adat”, dan beliau Pak Koster adalah orang yang sudah berpengalaman di DPR RI terkait UU. Banyak perjuangan beliau yang sukses melindungi misi kebudayaan. He is a right man on the right place. “ungkap Gusti Wedakarna. Selain itu, terkait dengan perubahan pengertian LPD menjadi Labda Pacingkreman Desa ( LPD ) menurutnya juga sudah sesuai. “LPD yang sekarang kan murni menggunakan terminologi bahasa Indonesia, dan kedepan bisa bias, apalagi nanti kalau ada pihak luar yang menggugat UU tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM ) , bisa kalah debat kita disidang MK. Tapi jika ada bahasa dengan nuansa Bali ( Labda Pacingkreman Desa), ini akan memperkuat argumentasi kita. Apalagi sudah ada pernjelasan dari OJK dan lembaga yang lain bahwa itu aman. Jadi percayakanlah kepada pemerintah, kepada kami dan jangan ragukan komitmen dari pemerintah Joko Widodo terhadap Bali. Ini murni kerja politik, silahkan menerima aspirasi dari manapun, tapi finalnya tetap harus lewat proses politik di DPRD Bali, fokus saja kesana.  “ungkap Gusti Wedakarna yang juga mantan Rektor Universitas Mahendradatta ( d/h Marhaen ) ini. Terlepas dari semua itu, Arya Wedakarna justru menyayangkan sikap sejumlah bawahan dari Gubernur yang terkesan membiarkan dinamika ini berjalan sendiri. “Secara etika politik, seharusnya Gubenur Koster yang juga Ketua Partai Berkuasa harus menginstruksikan bawahannya di DPD, DPC, PAC, Ranting termasuk Fraksi di DPRD Prov dan Kab/ Kota agar membantu meluruskan hal ini. Begitu juga Wakil Gubernur dan para SKPD agar bergerak sebagai sebuah kesatuan sistem.. Kalau seperti ini, saya jadi simpati karena terkesan sekali Gubernur Koster berjuang sendiri dan hanya didukung rakyat. Saya minta pada pak Gubernur akan mengamankan ide ini secara politik, karena mumpung satu jalur dan momentumnya tepat sekali. Disinilah bukti kalau Tri Sakti Kepribadian Budaya diuji apakah sebatas retorika atau aksi nyata. Dan jika ini berhasil, maka nama Wayan Koster akan harum seperti nama Ida Bagus Mantra (alm) dan tidak masalah jika generasi yang hidup sekarang punya kualitas lebih dari leluhur. Ingat pesan Bung Karno, setiap zaman akan melahirkan anak zaman dan secara politik, saya berikan dukungan penuh untuk Gubernur Bali Wayan Koster. Lanjut saja, yang penting bagaimana pemerintah pusat bisa membantu Bali baik dari segi anggaran dan kebijakan publik. Sudah ya, jangan gaduh, saatnya manusia Bali bersatu.  “pungkas Shri Arya Wedakarna yang juga Penasihat di Garda Jokowi Bali ini. (humas)

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *