Categories HinduNasional

DR. ARYA WEDAKARNA TEGASKAN PERAN DPD RI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

FOTO – DR. SHRI I GUSTI  NGURAH ARYA WEDAKARNA MWS III DALAM DENGAR PENDAPAT DENGAN MASYARAKAT DI KANTOR DPD RI PROVINSI BALI

SENATOR RI LAKSANAKAN DENGAR PENDAPAT MASYARAKAT TENTANG “SISTEM KETATANEGARAAN DAN PELAKSANAAN UUD NRI TAHUN 1945”

Senator DPD / MPR RI utusan provinsi Bali B. 65 yaitu Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III, SE, (M. Tru), M. Si sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Undang-Undang melaksanakan Dengar Pendapat Dengan Masyarakat MPR RI yang bertemakan “Sistem Ketatanegaraan Repulik Indonesia dan Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 bertempat di Ruang Pancasila Kantor DPD RI Provinsi Bali yang beralamat di Jalan Cok Agung Tresna Renon Denpasar. Hadir pula dalam acara tersebut narasumber yang berasal dari akademisi yakni I Dewa Nyoman Usadha, SE., MM dan Ni Luh Ketut Ayu Sudha Sucandrawati, SH., MH keduanya merupakan akademisi dari Universitas Mahendradatta Bali. Dalam pelaksanaan Dengar Pendapat Dengan Masyarakat MPR yang dihadiri oleh sejumlah masyarakat, mahasiswa dan siswa sekolah tersebut diharapkan dapat merefleksikan kembali ingatan masyarakat serta kalangan intelektual sebagai generasi penerus bangsa serta merangsang masyarakat untuk dapat memberikan masukan dan ide sebagai upaya untuk menyempurnakan sistem ketatanegaraan yang saat ini masih memiliki kekurangan terutama dalam hal kedudukan dan kewenangan MPR. Saat ini anggota MPR RI terdiri dari anggota DPR RI dan DPD RI yang kedudukan dan kewenangannya sama dengan Lembaga Tinggi Negara lainnya. Dalam kesempatan tersebut Dr. Arya Wedakarna menyampaikan,” Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, saat amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945 yang disahkan pada tanggal 10 Agustus Tahun 2002 merupakan momentum hadirnya DPD RI yang terdapat pada perubahan pasal 2 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum yang dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang”. DPD RI sebagai representatif daerah / wilayah diharapkan mampu memberikan masukan dan memperjuangkan potensi daerah demi kesejahateran masyarakat serta melaksanakan pengawasan terhadap Undang-Undang didaerah untuk memastikan berjalannya pemerintahan yang baik dan bersih”, jelasnya. Setiap anggota DPD RI yang berasala dari daerahnya mampu menyuarakan kepentingang daerahnya sesuai kewenangan DPD RI. Kewenangan DPD RI yakni mengajukan RUU tentang Otonom Daerah, hubungan pusat dengan daerah, Pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA, ekonomi, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah serta kewenangan untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan terhadap UU”, Tegas Dr. Arya Wedakarna. (humas)

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *