Categories BudayaNasional

ANCAM TANAH BALI, DR.WEDAKARNA TOLAK PROGRAM CICILAN RUMAH DRIVER ONLINE

MARHAEN – Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III Bersama Putu Alit Shandi (Ketua Umum Wenara Petak Trans), I Gusti Oka Gede Mulyawan (Pendiri Wenara Petak Trans) Saat Hadir di HUT Wenara Petak Trans Bali Ubud dan utusan DPD, I Wayan Supiarta,SH,MH di HUT Local Bali Driver.

SENATOR APRESIASI WENARA PETAK TRANS BALI & LOCAL BALI DRIVER

Senator DPD RI Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III akhirnya bersuara lantang terkait dengan rencana dari sejumlah perusahaan kendaraan online untuk memberikan kemudahan cicilan kredit rumah murah terhadap driver online di Bali. Hal ini menurut Arya Wedakarna ( AWK ) dinilai tidak adil dalam persaingan pasar transportasi di Bali saat ini termasuk dikhawatirkan mengancam eksistensi tanah di Bali khususnya dengan membludaknya kaum pendatang yang tidak selektif. Demikian disampaikan disela sela menghadiri acara ulang tahun organisasi Wenara Petak Trans Bali dikawasan Batu Bulan Gianyar. Disambut oleh I Gusti Oka Gede Mulyawan ( Pendiri Wenara Petak Trans Ubud ), Putu Alit Shandi (Ketua Umum Wenara Petak Trans Ubud) dan Jro Nyoman Suwendra ( Ketua Bali Transport Bersatu ), Senator AWK tetap mendukung eksistensi para driver konvensional ( tradisional ) di Bali, khususnya perjuangan ribuan Driver Konvensional untuk tetap bisa mencari hidup ditanah mereka sendiri. “Saya menolak adanya program rumah murah di Bali khusus untuk driver transporasi online. Apalagi mereka bisa mencicil setiap hari. Itu kebijakan mbalelo, karena tanah tanah di Bali bisa habis jika diobral sembarangan. Disatu sisi pendatang di Bali bisa seenaknya membeli tanah dengan bantuan jaringan mereka, tapi orang Bali harus membagi gaji dan penghasilannya untuk berupacara, beragama dan berbudaya. Selama sistem ini tidak adil, saya akan menolak. Ini tindakan yang anti Pancasilais. Segera saya koordinasi dengan seluruh desa adat di Bali dan juga pemerintah agar memperketat izin pendirian rumah rumah bersubsidi. Jika tidak diproteksi Bali hanya akan menjadi penonton. “ungkap AWK. Ia juga mengingatkan sindikasi perbankan temasuk pengembang untuk semakin berhati hati menyetujui kredit perumahan di Bali, dan meminta masyarakat Bali mewaspadai oknum oknum yang ingin menjalankan program “Bali Dalam Genggaman” yakni penguasaan tanah tanah Bali melalui penguasaan ekonomi agama tertentu demi menghancurkan sendi sendi ekonomi orang Bali. Terkait dengan perjuangan ribuan driver konvensional, AWK bersikap “Begini ya, Bali ini dibangun dengan sistem kekeluargaan dan punya sejarah panjang untuk mendorong pariwisata hingga bisa menjadi seperti ini. Saya berpikir simpel saja, bahwa perjuangan driver konvensional harus diayomi dan dijaga, karena mereka sudah puluhan tahun bekerja demi Bali. Tapi akhir akhir ini, eksistensi mereka diganggu oleh sistem online yang merajalela. Disatu sisi, pemimpinan Bali belum mampu memproteksi kaum marhaen ini. Sebenarnya kuncinya ada diregulasi, ada dikebijakan politik pemerintah dan itu tugas Gubernur Bali untuk mencari cara bagaimana agar rakyat Bali tidak kalah saing. Itu saja, kita berpikir simple. Bali tidak anti online, tapi mari beri solusi dan beri perlindungan prioritas pada warga lokal. Saya kira semangatnya disana ya dan mari jadi pemimpin Bali ini yang konsisten dengan JAS MERAH BUNG KARNO “ungkap Gusti Wedakarna. Iapun memberikan pesan kepada ribuan Driver di Bali agar bersabar menunggu solusi yang diberikan oleh Gubernur Bali sebagaimana janji pada saat pertemuan ribuan driver di Kantor Gubernur Bali beberapa waktu lalu. “Saya minta semua driver bersabar. Kita tunggu janji Gubernur, mungkin habis pemilu lah. Sekarang jaga situasi kondusif agar bangsa kita sukses dulu di Pemilu 2019 dan jangan sampai ada rusuh. Setelah itu, ya kita sama – sama minta komitmen Provinsi, yang penting Sopir Taxi Konvensional akan selalu mendapatkan dukungan dari lembaga DPD RI khususnya saya. Kita lihat kedepan. “ungkap AWK. Dan eksistensi komunitas atau organisasi driver Bali yang memiliki anggota semeton Hindu diapresiasi oleh Senator AWK. “Umat Hindu punya hak direpublik ini, dan hak berkumpul bersyarikat dilindungi oleh UU. Saya prihatian sekali, nasib driver konvensional tidak pernah mendapatkan respon baik dari pemerintah di Bali. Rakyat dibiarkan berhadapan dengan masalahnya sendiri. Semoga eksekutif tercerahkan. Saya akan kawal terus. Ini perjuangan Satyagraha. “ungkap Gusti Wedakarna yang kini jadi bagian di Panitia Perancang UU di DPD RI ( humas ).

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *