Categories BudayaHinduSatyagraha

PEKERJA HINDU DI BALI TERANCAM MENJADI GENERASI “KOS-KOSAN” AKIBAT TAK MAMPU KREDIT RUMAH

MARHAENIS – Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MW Suyasa III Bersama Masyarakat Mendoyo dan Melayan Saat Simakrama di Jembrana

SENATOR RI SAMBANGANI KRAMA ADAT DI MENDOYO DAN MELAYA

Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat Bali adalah tersedianya perumahan ( housing ) yang layak dan hal ini tidak dapat dipenuhi oleh generasi muda Hindu di Bali khususnya sejak era reformasi. Gaji UMR yang masih kecil, banyaknya beban adat dan upacara agama serta sulitnya akses untuk mendapatkan kredit perumahan dari perbankan di Bali menyebabkan ratusan ribu anak – anak muda Bali khususnya yang bekerja dikota – kota besar menjadi “generasi kos – kosan” yang akhirnya mengancam eksistensi dari kualitas manusia Bali. Demikian diungkap oleh Senator DPD RI asal Jembrana Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III saat hadir dalam kunjungan kerja DPD RI di Yeh Mecebur Mendoyo dan Sarikuning Tukadaya Melaya di Jembrana. “Permasalahan krusial saat ini yang dihadapi oleh anak muda Hindu adalah mereka tidak memiliki akses untuk memiliki perumahan yang terjangkau. Bagaimana mungkin seorang anak muda Bali dengan UMR yang cuma 2,5 – 2,7 Juta di Bali bisa mencicil rumah ? Sedangkan uang sekian harus dibagi menjadi banyak kebutuhan termasuk upacara agama, peturunan didesa adat, memelihara pura Tri Khayangan Desa dan dadia, belum lagi kebutuhan anak dan istri. Sedangkan pendatang di Bali kenyataannya tidak ada beban tanggung jawab sebagaimana manusia Bali memelihara jagad. Ketimpangan ini akan menjadi bom waktu suatu saat, dan disatu sisi pemerintah kita baik di Provinsi dan Kab/Kota belum ada kepedulian terkait dengan hal ini khususnya perumahan bagi program perumahan krama Bali. Didesa – desa, kini pekarangan rumah pribadi sudah penuh sesak seiring lahirnya terus purusa purusa disetiap keluarga dan mereka secara alamiah harus membagi diri. Bagi keluarga yang masih memiliki duwe tanah ya tidak masalah, lalu bagiaman dengan keluarga Bali yang sudah terlanjur tanah pekarangannya dijual ? Perlu dicarikan solusi dan tugas saya mengingatkan. “ungkap Arya Wedakarna yang akrab disebut AWK. Iapun berpendapat bahwa generasi kos – kosan akan mengancam eksistensi kualitas manusia Bali, baik dari karakter maupun kesehatan. “Saya kasi contoh, jika ada keluarga muda di Bali mereka membesarkan anak anak mereka dikos-kosan, maka kemungkinan kesehatan dan mental mereka akan berbeda dengan generasi sebelumnya yang dibesarkan dalam lingkungan yang sehat. Solusinya anak muda Bali harus diberi akses kemudahan kredit perumahan, dan pihak perbankan tidak boleh diskriminasi terhadap orang Bali, karena saya banyak dapat laporan ada gerakan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat ekonomi tertentu, yang dimana mereka memiliki jaringan beraliran radikal, yang justru memiliki agenda memprioritaskan kaum pendatang ( tamiu ) untuk memiliki perumahan perumahan di Bali serta menguasai tanah Bali. Saya perlu ingatkan kepada sindikasi perbankan, agar jangan sekali kali diskriminasi terhadap rakyat Bali. Jika itu terjadi, maka mereka akan berhadapan dengan saya karena tidak profesional. Dan saya minta bantuan kepada semeton Bali yang ada diperbankan, agar benar benar memberikan jalan kepada semeton Hindu Bali dalam mencari kredit perumahan.”ungkap Gusti Wedakarna. Iapun memberikan contoh, bagaimana orang ( Hindu ) Bali cenderung memiliki tingkat kepatuhan dalam mencari kredit perumahan dibanding yang lain. “Orang Bali itu kan pasti warga adat ya, dari lahir sampai mati dia akan ada di Banjar Adat itu. Alamat mereka jelas, aset mereka jelas, dan jaminan sosial dikampung sudah ada. Kemungkinan orang Bali untuk kabur dari tanggung jawab kecil ya. Ini kan bisa jadi bahan pertimbangan pihak Bank untuk bisa menyetujui kredit bagi pasangan muda dan mudi orang Bali ya. Jika syarat sudah dianggap penuh, kenapa tidak bantu. Nanti saya selaku anggota DPD RI akan datangi bank bank itu satu persatu. Sekalian saya minta laporan tentang hal ini sesuai fungsi pengawasan UU. Aspirasi masyarakat lokal tidak bisa diabaikan. “ungkap Arya Wedakarna yang kini duduk di Panitia Perancang UU DPD RI ( humas )

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *