Categories BudayaHindu

PERDA DESA ADAT DISAHKAN, BERHARAP ADAT ATUR PENDUDUK PENDATANG DAN AMAN DARI SABER PUNGLI

KUNKER – Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III Bersama Masyarakat Sebatu Gianyar dan Masyarakat Buahan Tabanan

ARYA WEDAKARNA PANEN DUKUNGAN DI GIANYAR DAN TABANAN

Perjuangan pemerintah Bali dibawah kepemimpinan Dr. Ir. Wayan Koster yang berhasil menggolkan Ranperda Desa Adat menjadi Perda Desa Adat No.5/2019 menuai pujian dari Senator DPD RI utusan Provinsi Bali, Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa. Ditemui usai kunjungan kerja ke Kabupaten Tabanan dan Gianyar, Arya Wedakarna ( AWK ) menyatakan bahwa Perda Desa Adat ini diperlukan sebagai bagian dari penguatan dari sistem desa adat yang dijiwai oleh nilai nilai agama Hindu dan maka dari itu, perlu payung hukum yang jelas, agar Desa Adat menjadi berdaulat. Demikian diungkap AWK. “Salah satu dampak dari tidak didaftarkannya nomenklatur Desa Adat di Bali sesuai UU No.6 Tahun 2014, adalah lemahnya peran Desa Adat di Bali. Selama bertahun tahun, adat Bali kehilangan banyak potensi dan kewibawaan dihadapan hukum, dan dengan adanya Perda Desa Adat, diharapkan Bali semakin berdaulat dalam bidang politik, berdikari secara ekonomi dan juga berkepribadian terhadap budaya Hindu. Terus terang Im Happy dengan keputusan ini. Desa adat telah kembali mendapatkan rohnya. Dan ini memang perlu inisiatif pemimpin eksekutif sekelas Gubernur Bali. Siapa sangka, justru dibawah kepemimpinan Bapak Wayan Koster, Bali bisa memiliki Perda Adat yang hebat. Terimakasih. “ungkap AWK. Ditanya langkah selanjutnya, AWK menyatakan bahwa sebagai anggota DPD RI aktif, apalagi yang membidangi Komite 1 bidang hukum dan hubungan antar pusat daerah, AWK terus mendorong aga Bali memiliki UU mandiri tentang Provinsi Bali. “UU Bali tahun 1958 saat ini sangat sederhana dan perlu diganti. Dan sejak periode 2009 – 2014 justru ide Otsus dimulai oleh senior anggota DPD RI. Dan diperiode kami saat ini 2014 – 2019 justru ide RUU Bali masuk prolegnas melalui DPD RI. Walau masih long list tapi kita optimis Bali bisa berhasil. Semoga di Pemilu 2019 ini kita bisa mendapatkan Presiden yang baik, anggota DPD RI yang paham tentang kebutuhan adat Bali dan juga anggota DPR RI yang berani bersuara. Masyarakat Bali jangan sampai salah memilih pemimpin, karena bisa mempengaruhi proses legislasi politik kita. Sekarang tugas DPD adalah mengawal sampai ke Mendagri agar Perda tadi tidak masalah.“ungkap AWK yang juga duduk di Panitia Perancang UU. Ia gembira karena dengan Perda Desa Adat yang baru ini maka Desa Adat akan dapat mengawasi penduduk pendatang dengan sistem adat yang baik, termasuk membebaskan Desa Adat dari jangkauan Saber Pungli dan kriminalisasi Bendesa dan Prajuru Adat. Iapun menyampaikan agar Gubernur Bali tetap bekerja dengan baik agar produk produk aturan bisa terus dilahirkan. “Saya sepenuhnya setuju dengan ide Gubernur Koster. Ide penggantian nama LPD menjadi Labda Pancingkreman Desa yang bernuansa Hindu sangat baik, Pergub Tulisan Bali, Pergub Pakaian Adat Bali, ide mendirikan Minimarket berbasis adat, pelestarian KB Bali 4 anak itu sedikit contoh dari program program yang selama ini ada dalam cita cita kami sebagai aktivis Hindu. Intinya secara politik, Gubernur Koster mendapatkan dukungan saya. Sekarang yang penting bagaimana agar partai penguasa solid dan mengesampingkan kepentingan faksi. Kita tunjukan kepada masyarakat dan juga kepada anak muda, bahwa politik itu suci, politik dharma itu bisa dijalankan dengan baik dan politik Bali kedepan adalah politik kebersatuan. Masih banyak PR yang harus diselesaikanSaya dan pendukung saya di Bali siap mengamakan keputusan pemerintah provinsi.. Dan ini adalah bagian dari Satyagraha. “pungkas AWK yang meraih suara tertinggi di PemiluDPD RI tahun 2014 silam ( humas )

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *