Categories BudayaHinduSatyagraha

WEDAKARNA YAKINKAN PERJUANGAN RUU PROVINSI BALI SEBAGAI PENGGANTI “OTSUS” AKAN BERHASIL ASAL SOLID

SATYAGRAHA – Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III Bersama Masyarakat Di Tribhuwana Karangasem dan Di Tembuku Bangli.

“AWK42” PANEN DUKUNGAN DI KABUPATEN BANGLI DAN KARANGASEM

Sejarah mencatat, ditahun 1999 saat harga diri Bali dilecehkan oleh seorang Menteri dibawah Presiden Habibie, masyarakat Bali mulai menggelorakan gerakan Bali Merdeka yang bermakna Bali menuntut kesejajaran dalam hak sebagai bagian dari NKRI, dan hingga terjadi Bom Bali ditahun 2002 dan 2005 yang akhirnya memunculkan gerakan “ajeg Bali”, Provinsi Bali masih belum mendapatkan perhatian seimbang. Cita cita para aktivis Bali hingga kini juga belum mencapai hasil maksimal. Pergantian kepemimpinan rezim pemerintahan baik Presiden demi Presiden ditingkt nasional, hingga Gubernur demi Gubernur, tidak mampu memberikan solusi bijak terkait keinginan rakyat Bali agar Provinsi Bali mendapatkan status khusus. Diawal tahun 2009-2014, perjuangan Bali untuk memperjuangkan Otsus hampir berhasil dengan keputusan aklamasi secara politik di Gedung DPD RI Senayan Jakarta, namun sayang, pengajuan Draft Otsus Bali untuk diundangkan terkendala karena faktor X. Dan kini diawal tahun 2019, perjuangan untuk mengganti UU lama Provinsi Bali peninggalan tahun 1958 semakin menguat kembali dan memerlukan kerjasama dari seluruh stakeholder politik baik dari nasional hingga daerah. Dan sikap optimisme akan berhasilnya perjuangan RUU Provinsi Bali disampaikan oleh Senator DPD RI Utusan Bali Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III dihadarapan masyarakat saat kampanye Pemilu 2019 di Bangli dan Karangasem.”Pemimpin yang baik adalah mereka yang mampu untuk menebarkan rasa optimisme, bukan sebaliknya. Dan untuk skup Bali, perjuangan tertunda, apa yang disebut Bung Karno sebagai revolusi yang belum selesai harus dihidupkan semangatnya. Dan apapun yang diinginkan oleh Bali harus diperjuangkan secara politik, dan Hindu Dharma memiliki politik suci dan itu dinamakan sebagai politik Satyagraha.”ungkap Arya Wedakarna ( AWK ). Ia menyampaikan bahwa saat ini adalah momentum yang tepat agar perjuangan Bali sebagai pulau khusus yang dibangun dengan nilai nilai adat dan budaya Hindu secara politik dan undang undang dapat diwujudkan. “Pengesahan Perda Desa Adat Bali minggu lalu adalah satu sinyal baik, karena Perda Desa Adat tentu harus selaras dengan RUU Provinsi Bali. Dari sisi geopolitik, posisi partai partai pendukung pemerintah pusat juga sangat solid baik di Jakarta dan di Bali. Ini tentu sangat banyak membantu dan saya akui “Jokowi Effect” sangat mempengaruhi pergerakan Bali saat ini. Dan jika momentun ini dijaga dan hasil Pemilu nanti kekuatan ini bersatu padu dan menang lagi, maka Bali akan sangat mudah untuk meminta bagian perhatian dari pusat, baik perhatian dari politik kebijakan atau dari politik anggaran.”ungkap AWK. Terlepas dari momentum politik, Senator AWK masih tetap optinis disisa masa kerja parlemen baik DPR RI, DPD RI dan juga masa jabatan Presiden RI hingga Oktober 2019, perjuangan Bali dilegislasi ini akan berhasil. “Kita harus optimis, tidak ada yang tidak mungkin. Dengan restu Ida Sang Hyang Widhi Wasa, dan jika sudah karmanya Bali Berdaulat secara Tri Sakti, maka Bali akan mendapatkan hak- haknya. Semua perlu usaha, dan perlu kebersatuan. Terakhir kali saat DPD RI, DPR RI, Gubernur, DPRD, Bupati / Walikota bertemu di Kantor Gubernur Bali untuk hal ini, semua dalam suasana yang sangat bersatu. Tiang yakin, dan ngiring semeton percaya dengan Guru Wisesa ( Pemerintah ). “ungkap AWK yang meraih nomer urut 42 di Pemilu 2019 ini. Dari pantauan, saat melaksanakan kegiatan simakrama dan roadshow di Bangli dan Karangasem, setiap acara yang dikunjungi AWK selalu mendapatkan perhatian positif dari masyarakat, hal ini ditandai dengan membludaknya antusiasme masyarakat dilokasi acara ( humas )

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *