Categories BudayaHindu

WEDAKARNA MINTA PEJABAT DI BALI KURANGI HADIR DIACARA “NGENTEG LINGGIH” DEMI PELAYANAN PUBLIK

SATYAGRAHA – Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III Bersama Tokoh di Gadungan Tabanan dan Tembuku Bangli

AWK42 PANEN DUKUNGAN DI TABANAN DAN BANGLI

Pejabat eksekutif di Bali setingkat Gubernur, Bupati, Kepala Dinas dihimbau untuk tidak terlalu sering menghadiri upacara karya adat Hindu yang cukup banyak menyita waktu kerja birokrasi, mengingat banyak potensi pembangunan di Bali yang hilang begitu saja akibat banyaknya pejabat lebih sering ada di pura dibandingkan dikantor masing – masing. Hal ini dirasa cukup merugikan Bali dari segi persaingan dengan komunitas luar, khususnya jika dilihat dari parameter efisiensi waktu kerja orang Bali. Demikian diungkap Senator DPD RI Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III usa mengadakan kunjungan kerja di Tabanan dan Bangli. Ia mengkritisi bahwa saat ini, banyak energi terbuang sia – sia akibat para pejabat dikantor pemerintah lebih hobi tampil perlente dihadapan masyarakat, dibanding menghabiskan waktu untuk membela Bali. “Gini ya, hadir ditengah masyarakat itu penting, tapi jauh lebih penting jika seorang Gubernur, Bupati, Walikota dan pejabat setingkat kepala dinas itu untuk standby terus diruang pemerintahan. Dalam agama Hindu kan sudah disampaikan contoh bagaimana Panca Pandawa yang diminta untuk tetap menjadi Ksatria Warna dalam medan Bharatayuda, bukan sebaliknya berpura pura menjadi seorang rohaniawan ( brahmana ). Jadi biarkan tugas jadi upasaksi agung di Pura, mendem pedagingan, mulang pakelem menjadi tugas para penglingsir Puri, Griya dan Bendesa Adat. Pejabat publik cukup berdana punia kelokasi dan standby di kantor fokus pada pelayanan masyarakat. Logikanya menurut aturan, pejabat setingkat Gubenur ya tugasnya ya bersaing dengan Gubernur dari 33 Provinsi lainnya, begitu juga Bupati Walikota ya bertugas bagaimana bisa merebut anggaran di Jakarta agar bisa mendapatkan bagian dari Rp 2000 Trilyun dana APBN termasuk juga mempromosikan Bali keseluruh dunia. Dan pejabat SKPD setingkat kepala dinas atau eselon tinggi ya tugasnya bukan hadir dipura newakili pejabat, tapi diam dikantor dan memastikan pelayanan masyarakat bisa berjalan dengan baik. Saya kira Gubernur Bali harus membuatkan aturan baku tentang ini. Waktu kita sangat terbuang sia – sia saat pejabat ada diacara ritual apalagi dari pengalaman saya, upacara dipura sangat menyita waktu hingga berjam – jam. Sesekali boleh saja hadir dipura, tapi tidak bisa “tuman” menjadi kegiatan rutin “ungkap Arya Wedakarna ( AWK). Iapun beralasan bahwa selama ini daya saing pejabat Bali dipusat sangat tidak kompenten, terutama bagaimana pemimpin di Kabupaten / Kota lebih banyak jago kandang dari penilaian dirinya. “Selama 5 tahun saya ada di Jakarta, tiang tahu banyak tentang tingkah laku pejabat di Bali yang seperti Raja dan Ratu saat ada di Jakarta. Tidak ada sikap humble-nya sama sekali. Mereka hadir di Jakarta hanya sebatas seremonial dan perlente. Tapi ketika diminta berdebat, diminta meloby dan diminta untuk berbicara Bali, banyak yang masih belum berani.Padahal, secara UU, eksekutif itu yang tugasnya “mengeksekusi”, bukan hanya sibuk ada di Pura untuk ritual. Di Bali ini ada 100 hari raya pertahun, belum lagi undangan – undangan warga masyarakat yang tiap hari berdatangan. Tapi bukan berarti seluruh undangan dihadiri ya, tapi ada skala prioritas. Saya rasa jika kerja pejabat di Bali baik dalam hal pelayanan publik, tanpa kampanye saja akan sukses. “ungkap AWK. Iapun memberi contoh tentang kinerja Ahok. “ Mau contoh sukses ? mari kita lihat pak AHOK saat jadi Gubernur DKI Jakarta. Yang ia lakukan itu kerja kerja kerja, membuat kota bersih, membuat infrastruktur jalan, berkoordinasi dengan seluruh jajaran SKPD, memberantas korupsi. Dan saya rasa Ahok lebih banyak standy dikantor dibanding ikut acara seremonial. Toh saat ini nama beliau tetap harum. Jadi ini yang perlu dirubah mindsetnya. Mumpung tahun depan akan ada Pemilihan Bupati di Bali. Kita harus bersuara dari saat ini. Saya akan terus bicara tentang hal ini. “ungkap AWK. Selain itu AWK juga meminta agar Prajuru Adat di Bali, agar tidak sering sering mengundang pejabat, agar tidak membuat repot panitia. “Saya sering lho mendampingi Bupati kebeberapa pura. Dana Punianya tidak banyak seperti dulu, paling hanya 3 sampai 5 juta, karena dibatasi aturan. Kadang malah lebih banyak biaya seremoni dan sewa tenda dibanding punia pejabat. Kalau bisa saya himbau, Desa Adat stop undang pejabat dikarya ini dan itu, upacara agama bukan Balih Balih-an, itu sakral untuk internal desa. Biarkan pejabat di Bali fokus kerja menjaga Bali. Selektif saja. Jadi saling pengertian ya. “ungkap AWK yang juga Presiden The Hindu Center Of Indonesia ini ( humas ).

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *