Categories NasionalSatyagraha

WEDAKARNA MINTA KLARIFIKASI SEJUMLAH PROYEK PERUMAHAN YANG DIKAITKAN DENGAN INSTITUSI NEGARA

RAPAT KERJA – Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III Bersama Kapolres Tabanan, Inspektorat, Camat, Perbekel, Majelis Desa Adat dan Prajuru Desa Adat Buahan

RDP SENATOR TERKAIT IZIN PERUMAHAN DI DESA ADAT BUAHAN

Senator DPD RI asal Bali, Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III sebagai bagian dari Komite I Bidang Hukum menggelar Rapat Dengar Pendapat ( RDP ) di Kantor Polres Tabanan khususnya terkait dengan aspirasi dari Desa Adat Buahan Tabanan yang disampaikan saat kunjungan Senator Arya Wedakarna ( AWK ) kedesa beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh I Made Sinar Subawa, S. Ik ( Kapolres Tabanan ), I Made Sumantra ( Majelis Desa Pekraman Tabanan ), I Ketut Sukadana ( Perbekel Desa Buahan ), I Wayan Muliada ( Bendesa Desa Adat Buahan),serta pejabat dari Kecamatan dan Inspektorat Pemkab Tabanan. Dalam pertemuan tersebut, selain sebagai ajang silaturahmi, Senator AWK ingin mendapatkan informasi dua arah dan penjelasan dari pihak Polres Tabanan terkait dengan latar belakang kegiatan mediasi yang melibatkan investor dan juga Desa Adat Buahan tentang proses perijinan Perumahan Bersubsidi dikawasan Desa Adat Buahan. “DPD RI menanggapi aspirasi dari Desa Adat Buahan, meminta langsung keterangan dari Pemerintah Tabanan baik di Kabupaten, Kecamatan dan tingkat Desa tentang adanya program perumahan yang katanya diperuntukkan untuk anggota Polri. Begitu juga, adanya pemanggilan terhadap Bendesa Adat Buahan terkait dengan isi Murda Ciita ( Perarem ) Desa Adat terkait dengan kontribusi investor terhadap Desa Adat yang dianggap melanggar aturan dan masuk keranah pungli. Tadi sudah dijelaskan dan DPD RI bertugas meluruskan hal – hal sesuai tugas anggota DPD sebagai pengawas UU. Misalnya, kami sudah sampaikan bahwa sudah ada kesepakatan di DPRD Bali pada tahun 2018 bahwa Saber Pungli tidak akan masuk keranah desa adat terkait khususnya tentang penegakan perarem dan awig. Apalagi pada bulan April ini sudah ada keputusan Perda No.5 Tahun 2019 tentang Desa Adat yang memperkuat peran adat. Jadi kita sampaikan dimana posisi desa adat saat ini dihadapan hukum dan perundang – undangan. Jadi kami minta agar berhati hati menangani hal – hal seperti ini.”ungkap AWK. Ia juga berharap agar kedepan, semua pihak agar waspada dengan penawaran investor yang kerap mengatasnamakan pejabat atau dikaitkan dengan institusi tertentu. “Tadi saya sempat tanya ke pejabat pemerintah Tabanan, apakah ada atau tidak yang namanya perumahan Jokowi ? atau ada tidak perumahan yang katanya khusus untuk anggota Polri ? dan apakah sudah ada izin dan MOU nya ? setahu saya jika program resmi dari kementrian atau lembaga, maka skemanya sudah jelas, tapi akan jadi berbeda hasilnya jika ada pihak swasta yang mengatasnamakan pejabat atau institusi tertentu. Dan menurut keterangan dari Bendesa Adat tadi, bahwa perusahaan dimaksud sudah beberapa kali berganti PT, dan belum ada kejelasan tentang luas lahan dan tipe perumahan. Kita juga di rapat ini dapat info, bahwa ada keterangan berbeda terkait tipe perumahan yang awalnya bersubsidi kini menjadi perumahan elit. Artinya ada ketidakkonsistenan dari investor. Dan kepada pengembang, saya ingatkan, apapun program pembangunan yang dilakukan agar mematuhi aturan dan syarat dari bawah, jangan aturan yang dibuat pemerintah dilabrak, penuhi semua dan hormati kedaulatan desa. Jika warga desa tidak setuju ya harus diikuti, dan jika warga desa setuju, maka penuhi kewajiba adat. Itu nasihat saya. “ungkap AWK. Dan terkait dengan maraknya alih fungsi lahan di Tabanan terkait dengan pembukaan perumahan, pihak AWK menyampaikan keprihatinan mendalam, karena Tabanan dinilai sebagai daerah yang paling agresif dalam mengeluarkan izin izin perumahan. “Masalah tentang hal ini tentu akan kami bawa dalam pembahasan ke pusat. Saya perlu bicara juga dengan asosiasi real estate, begitu juga dengan Kementrian PUPR. Informasi harus jelas, jangan sampai investor kalau sudah mentok izin dan terkendala proses dibawah, mereka malah bawa bawa nama pejabat atau institusi negara. Temuan kasus di Buahan ini sangat menarik, dan nanti kita akan bahas di Senayan dengan Mabes, Kementrian dan juga pusat. Dan bagi Desa Adat di Bali, agar tegas dalam bersikap selain jaga kondusifitas agar masalah seperti ini tidak melebar. Tetap teguh manten dengan perarem, karena Desa Adat di Bali dilindungi oleh Pasal 18B UUD1945.”ungkap Gusti Wedakarna yang juga President The Sukarno Center Tampaksiring. ( humas )

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *