Categories Satyagraha

HARUS BUAT KEPUTUSAN POLITIK AGAR BISA SEJAJARKAN UPAH PETUGAS KEBERSIHAN

SATYAGRAHA– Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III Saat Menerima Perwakilan Petugas Kebersihan di Kantor DPD dan pada saat RDP di Lumintang

PERWAKILAN PETUGAS DINAS KEBERSIHAN KOTA MESADU KE SENATOR PEMKOT DENPASAR

Menanggapi pengaduan sejumlah perwakilan staf dan petugas kebersihan termasuk sopir truk dibawah naungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ( DLHK ) Kota Denpasar, Senator DPD RI Dr Shri I Gusti Arya Wedakarna Mahendradatatta Wedasteraputra Suyasa III menggelar rapat terbatas bersama jajaran Pemkot. Difasilitasi oleh I Ketut Wisada,SE,M.Si ( Kepala DLHK Kota Denpasar ) pertemuan digelar di Ruang Sewaka Dharma kawasan Lumintang. Tampak hadir IB Putra ( Sekrketaris DLHK Kota Denpasar ), AAN Oka Wiranata ( Inspektorat Kota Denpasar ), BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan serta jajaran terkait. Dalam kesempatan itu, Senator Arya Wedakarna ( AWK ) menyampaikan bahwa sejumlah wakil dari petugas kebersihan dan sopir truk sampah sempat hadir di Kantor DPD RI Provinsi Bali untuk mengadukan nasib mereka khususnya mengenai hak hak dari tenaga kebersihan yang belum didapatkan secara maksimal, termasuk masalah pemotongan kupon uang bensin secara sepihak, pengaturan jadwal libur yang tidak adil khususnya bagi penganut Hindu dan juga minimnya upah tenaga kebersihan dibandingkan beban kerja yang didapat. Terkait hal ini, Senator AWK mengaku kaget, bahwa kota Denpasar yang selama ini dianggap sebagai kota teladan, serta memiliki visi good governane yang baik, tapi masih memiliki tenaga dibawah dinas dengan upah kecil dan ini tentu memantik kekecewaan DPD RI. “Dari kasus ini, dari pandangan saya sebagai wakil rakyat di Senayan, bahwa konsep Sewaka Dharma ini perlu dipertanyakan, jangan sampai konsep yang bagus ini ternyata tidak berpihak pada kaum Marhaen. Ini harus diperbaiki dan saya minta kepada Pemkot Denpasar untuk evaluasi aparat dibawahnya, coba diperiksa apakah ada oknum yang korupsi dan cari tahu ke petugas kebersihan apa yang kurang dari hak mereka dan sesekali undang dialog dari hati ke hati. Kalau sudah seperti ini, mereka langsung mengadu ke Kantor DPD RI kan malu ya ? artinya ada saluran yang tersumbat ditingkat birokrasi, apalagi tadi saat saya rapat saya tanya ada info ada pejabat yang menduduki posisi strategis sampai 12 tahun. Ini tidak sehat dan lamanya kekuasaan bisa membuat kepekaan seperti ini tidak berjalan. Jadi segera selesaikan, sebelum nanti terkena masalah hukum. “ungkap Gusti Wedakarna.. Ia meminta Walikota Denpasar untuk mencontoh kepemimpinan Walikota Surabaya Tri Rismaharini , atau saat Walikota Solo dipegang Jokowi dan saat Walikota Bandung dipimpin Ridwan Kamil, yang menurutnya bisa merubah tata kota menjadi baik dan bersih. “Boleh ya saya bandingkan dengan kota kota hebat di Indonesia yang punya inovasi tapi humanis.Kesejahteraan petugas kebersihan disana terjamin dan semangat kerjanya muncul karena pemimpinnya bersih sehingga ada rasa memiliki. Denpasar dan Kabupaten di Bali harus meniru yang baik, dan kesejahteraan tenaga kebersihan adalah mutlak. “ungkap Gusti Wedakarna. Sejumlah rekomendasi disampaikan oleh Senator AWK untuk kasus ini yakni 1) Sebelum rapat terjadi Senator menduga adanya pengkondisian terhadap tenaga kebersihan yang kritis, dan jika itu terjadi menandakan adanya kepemimpinan yang kurang sehat ditingkatan bawah dan menjadi catatan buruk. Termasuk informasi detail terhadap kondisi internal diduga dilakukan oleh orang dalam yang tidak loyal pada atasan 2) Meminta Pemkot bersama DPRD Kota untuk segera mengeluarkan aturan yang menjadi payung hukum agar seluruh tenaga dan SDM dilingkungan Pemkot Denpasar untuk dapat disetarakan UMR Kota Tahun 2019 yakni Rp 2.553.000 baik untuk tenaga teknis atau administrasi. 3) Mengevaluasi kinerja dari jajaran DLHK agar tidak menjadi bom waktu 4) DPD RI memonitor kasus ditahannya seorang supir truk sampah karena masalah kecelakaan yang saat ini sedang diproses hukum di Kejaksaan Denpasar. 5) Senator akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Pusat, BPK serta Kemendagri terkait hal ini. “Prinsipnya, saya ingin ribuan tenaga kebersihan di Kota Denpasar mendapatkan UMR yang layak apapun sistemnya. Kalau Kota kurang uang, ya harus berani minta ke Gubernur dan Presiden. Saya akan kasi rekomendasi resmi. Itu gunanya pemimpin, harus meloby agar rakyat sejahtera. Saya monitor kasus ini sebagai fungsi DPD RI menurut UU MD3 Tahun 2018. “ungkap Senator AWK yang bagian dari Komite I Bidang Hukum dan Hubungan Pusat Daerah di DPD RI. ( humas ).

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *