Categories BudayaHinduSatyagraha

WEDAKARNA MINTA KERJASAMA LPD BUALU DI “KLIK LPD” DENGAN BNI DIJADIKAN CONTOH

SATYAGRAHA– Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III Bersama Panitia Soul Of Nusa Dua dan Pengurus LPD Desa Bualu, Kabupaten Badung

SENATOR HADIRI ACARA SOUL OF NUSA DUA KARYA PEMUDA BUALU

Senator DPD RI Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III, hadir memenuhi undangan dari para pemuda Bualu, di Kuta Selatan Badung dalam acara Soul Of Nusa Dua yang dilaksanakan di Lagoon Nusa Dua. Sebelum hadir dilokasi, Senator Arya Wedakarna ( AWK ) sempat menerima panitia Soul Of Nusa Dua di Istana Mancawarna Tampaksiring. Dan kehadiran Senator AWK langsung di Nusa Dua adalah sebagai wujud dukungan dari Senator Termuda asal Bali ini untuk kreatifitas anak anak muda Bali yang berasal dari Bualu. Demikian terekam dalam kunjungan di Lagoon. “Prestasi anak muda Bualu bisa mengorganisasi acara sebesar ini kita apresiasi. Orang Bali harus menguasai bidang MICE Business, bagaimana mengorganissi acara besar dengan memberdayakan potensi lokal. Tiang senang dengan acara yang digagas ini karena mereka memberikan kesempatan pada anak muda Bali untuk terlibat diusaha ekonomi satyagraha yang mandiri, disamping juga mereka menghargai musisi lokal dari berbagai segmen untuk tampil. Ini sangat pas dengan ajaran Bung Karno yakni berdikari dan berkepribadian. Dan ketika saya lihat langsung dilokasi, panitia benar benar profesional dan ini bagus untuk modal kesuksesan acara kedepan. Saya rasa STT dan Karang Taruna dari desa lain di Bali perlu studi banding ke Bualu untuk bisa mengadakan acara pemuda lokal tapi dengan nuansa internasional. “ungkap AWK. Selain menyambangan para pemuda, Senator AWK juga sempat bertemu dengan pengurus LPD Bualu yang memperkenalkan program program KLIK LPD ( kliklpd.co ) yang merupakan kerjasama dengan BNI. Diterima oleh I Made Astika ( Ketua LPD Bualu ) dan jajaran, Senator AWK mendapatkan penjelasan tentang kerjasama dimaksud. “Jujur saya sangat surprise ketika mendapat penjelasan bahwa LPD ini memiliki aset senilai Rp 416 Milyar. Sangat membanggakan nggih, bayangkan betapa hebatnya umat Hindu di Bali, satu desa punya aset hampir ½ Trilyun dan ini semua berkat rasa jengah semeton Bali. Apalagi dengan kerjasama BNI terkait program KlikLPD menandakan bahwa walau LPD bukan lembaga keuangan yang diawasi OJK, tapi dalam operasionalnya bisa bekerjasama dengan pihak berbankan, semua tujuannya baik yakni untuk melayani masyarakat, khususnya umat Hindu yang mayoritas di Bali. Saya akan dukung dan jika perlu kita bahas ditingkat nasional sebagai sebuah pencapain berarti. “ungkap Wedakarna. Terkait dengan perubahan nama LPD menjadi Lembaga Pancingkreman Desa ( LPD ) pihaknya merasa setuju, terlebih dengan disahkanya Perda Desa Adat beberapa waktu lalu.. “Tempo hari kita sudah sampaikan ke Gubernur Bali bahwa saya selaku anggota DPD RI utusan Bali mendukung penuh perubahan “nomenklatur” dari Desa Pekraman menjadi Desa Adat. Begitu juga perubahan nama LPD juga tiang dukung, apalagi nama baru lebih bernuansa Hindu dengan bahasa Sansekertanya. Sekarang tinggal DPRD Bali bersama Gubernur berubah kembali Perda LPD yang sudah terlanjur disahkan pada tahun 2018 silam. DPD meminta agar Perda Desa Adat selaras dengan Perda LPD dan juga nantinya akan selaras dengan RUU Provinsi Bali yang akan kita ajukan. Itu harapan kami, karena sinergi DPD RI, DPR RI, Gubenur, Bupati Walikota serta DPRD Bali sangat mutlak. Semoga Bali bisa memanfaatkan arus politik satu jalur ini. “ungkap AWK. Iapun berharap agar pemerintah Bali segera mendata LPD LPD di Bali yang dianggap bermasalah, sehingga pengayoman terhadap LPD menjadi maksimal. “DPD RI Bali sedang merancang 2 program untuk LPD, yakni Penilaian LPD Award dan serta bekerjasama dengan lembaga akademis untuk memberikan peringkat kepada LPD sehat atau tidak sehat, ya semacam akreditasi penilaian dari eksternal. DPD sebagai pengawas UU berhak untuk menjaga value dari LPD yang dikecualikan oleh UU No.1/2013 tentang LKM. Yang terbaik harus jadi contoh dan yang kurang sehat harus didampingi. “pungkas Arya Wedakarna, Doktor Pemerintahan yang mantan Rektor Universitas Mahendradatta ini. ( humas )

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *