Categories Nasional

WEDAKARNA SIAP REKOMENDASI MUTASI PEJABAT JIKA DITEMUKAN PUNGLI DAN ANTREAN PANJANG

SATYAGRAHA – Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III Bersama Kanwil Hukum HAM RI Prov Bali bersama ASITA, PHRI, Polda Bali, Polsek Airport dan Petugas Imigrasi saat RDP

RDP DPD RI TERKAIT PEMERASAN WISMAN ASAL NEPAL DI IMIGRASI

Masalah dugaan pungli oleh oknum imigrasi di Airport Ngurah Rai kepada 10 wisatawan Nepal yang sempat viral didalam dan diluar negeri, membuat kecewa Senator DPD RI utusan Bali,Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III. Bagaimana mungkin, usaha yang dilakukan oleh parlemen khususnya DPD RI untuk membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo agar target wisatawan manca negara ke Indonesia akhirnya tercederai dengan dugaan tindakan yang tidak patut dari oknum imigrasi khususnya di airport Ngurah Rai, apalagi ditahun sebelumnya sudah pernah terjadi oknum imigrasi yang telah dihukum pidana oleh kepolisian terkait pemukulan turis china yang juga sempat ditangani oleh DPD RI Bali. Demikian yang terekam dalam acara Pertemuan di Kanwil Kementrian Hukum dan HAM RI Provinsi Bali yang diadakan oleh Komite I DPD RI Bidang Hukum Senator Arya Wedakarna ( AWK ). Tampak hadir Sutrisno ( Kakanwil Hukum dan HAM RI Bali ), Amran Aris S.Sos ( Imigrasi ), Hajar Aswad ( Airport ), Putu Subada Kusuma SH ( PHRI Bali ), I Ketut Ardana ( ASITA Bali ), Saparini, SH. MM ( Polda Bali ), A.A Made Suantara SH ( Polsek Airport ). “Tadi saya sudah diklarifikasi dari imigrasi memang benar ada proses pemisahan 10 orang wisman Nepal dari counter imigrasi yang umum ke tempat khusus. Saya sudah tanya apa maksud dan tujuan memisahkan ? Apalagi kan ini turis grup, pasti sudah rapi organizenya, dan ada operator lokal. Lagian turis Nepal ini kan biasanya penganut Hindu yang datang ke Bali untuk hal spiritual selain leisure, jadi tindakan intrograsi ini itu berlebihan saya kira mengada-ada. Apalagi pakai tepuk tepuk bahu atau punggung wisatawan, yang nanti malah dikira penganiayaan. Jika ini terjadi jelas Bali rugi karena Indonesia sudah habis trilyunan rupiah untuk promosi pariwisata, tapi begitu turis tiba tapi dipersulit masuk. Saya akan bawa isu ini ke nasional. “ungkap Gusti Wedakarna. Hal lain yang jadi sorotan adalah bagaimana seringnya ada counter kosong disaat jam – jam sibuk, khususnya tengah malam, sehingga DPD menerima aspirasi adanya antrean sampai 2 hingga 3 jam wisatawan untuk proses stempel pasport. “Ya saya rasa memalukan saja hal – hal teknis seperti ini sampai masuk ke DPD RI, tapi sudahlah, tugas kami sebagai pengawas UU jelas memiliki kewenangan. Tadi Kepala Kanwil sudah memberikan instruksi ke anak buah beliau, agar mulai hari ini tidak ada lagi counter kosong dijam jam sibuk. Termasuk jika ada petugas imigrasi menjalankan ibadah, agar digantikan dengan petugas lain yang available di counter. DPD juga berpesan agar bisa menempatkan petugas imigrasi yang ramah, murah senyum tapi tetap tegas. Ini Bali, pulau Dewata, orang datang untuk berlibur bukan melihat muka cemberut. Dan kalau ada oknum imigrasi yang kebetulan bukan putra daerah alias pendatang, yang mungkin belum paham akan konsepsi Tri Hita Karana Bali, ya saya minta dari Kementrian dan Share Holder Pariwisata untuk bantu briefing, this is Bali, berbeda dengan daerah wilayah lainnya. “ungkap Senator AWK. Lalu apa yang akan dilakukan DPD RI untuk menindaklanjuti hal ini, mengingat masalah yang melibatkan imigrasi ini sudah cukup sering terjadi. “Sesuai dengan kewenangan baru menurut UU MD3 Tahun 2018, DPD RI kini bisa mengevaluasi kinerja aparat didaerah berdasarkan pengaduan masyarakat. Secara politik saya selaku legislatif boleh dong merekomendasikan pejabat dan petugas untuk bisa dipertahankan atau malah dimutasi keluar Bali. Zaman sekarang sangat mudah masyarakat merekam tindak tanduk dari ASN. Lainnya, tadi sudah saya minta kepada ASITA dan PHRI agar menghimbau pada anggotanya untuk merekam ( capture ) foto jika ada layanan airport khususnya imigrasi yang tidak maksimal. Misalnya banyak counter kosong, ya silahkan kirim saja bukti foto ke Instagram @aryawedakarna atau ke DPD RI. Saya akan sidak langsung, termasuk jika ada pengaduan dari agen asing. Jangan sampai Presiden Kerja kerja kerja, Menteri Hukum juga komitmen akan Bali, tapi ada aparat imigrasi yang tidak sepaham dengan visi Tri Sakti. Saya beri waktu untuk memperbaiki hal ini. This is Satyagraha “ungkap Gusti Wedakarna. Selain terkait dengan SDM Imigrasi, Senator AWK juga menyetujui pembangunan counter supervisor diarea kedatangan internasional agar kedepan penanganan kasus ringan terkait dokumen bisa dilaksanakan ditempat terbuka ( open counter ), tidak didalam ruangan tertutup, sehingga menghindari dugaan pungli seperti yang dituduhkan. ( humas )

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *