Categories NasionalSatyagraha

WEDAKARNA INGATKAN MASYARAKAT WASPADAI RUMAH MURAH YANG CATUT NAMA “JOKOWI”

Satyagraha Bali – Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III saat menerima Audiensi Desa Adat Buahan di Istana Mancawara Tampaksiring dan saat hadir di Desa Tunjuk Tabanan untuk inspeksi perumahan.

SENATOR RI INSPEKSI PROYEK PERUM DI DESA TUNJUK DAN BUAHAN

Sesuai harapan masyarakat, akhirnya Senator DPD RI utusan Provinsi Bali, Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III benar benar tedun ke lapangan khususnya di Desa Tunjuk dan Desa Buahan di Tabanan sehubungan dengan adanya asprasi terkait dengan keberadaan perumahan yang meresahkan masyarakat. Yang pertama adanya investor pengembang yang saat ini sedang dalam proses meminta persetujuan Desa Adat Buahan terkait rencana pembangunan perumahan murah yang konon diperuntukkan untuk anggota Polri namun secara aklamasi warga Desa Adat telah menolak melalui parum adat. Yang kedua adalah kasus di Desa Adat Tunjuk yang dimana proyek perumahan yang awalnya pihak pengembang menggunakan nama “Jokowi”, sehingga pihak Desa Adat terlanjur memberikan izin kepada pengembang, namun belakangan setelah proyek berjalan, diketahui bahwa ada perbedaan nama perumahan dengan sosialisasi awal yakni perumahan Jokowi, sehingga diduga ada dugaan pencatutan nama pejabat negara termasuk dugaan melakukan kebohongan terhadap Bendesa Adat, sehingga desa adat memutuskan untuk tidak memberikan izin untuk pembangunan perumahan apapun. Dan terkait itulah, dengan menggandeng Dinas Kabupaten Tabanan, Camat, Kepala Desa, Polsek dan juga Prajuru Adat serta menghadirkan investor, pihak Senator Arya Wedakarna ( AWK ) langsung hadir dilapangan untuk mencari informasi dua arah sebelum terjadinya masalah yang lebih besar. “Kehadiran tiang di Desa Tunjuk dan pertemuan dengan Desa Buahan, adalah tindaklanjut dari pertemuan DPD RI Bali di Kantor Polres Tabanan dan audiensi Prajuru Adat Buahan di Istana Mancawarna Tampaksiring beberapa waktu lalu. Dan dengan hadir langsung dilokasi saya jadi paham akar masalahnya. Yang saya periksa saat ini apakah ada pencatutan nama pejabat negara yakni JOKOWI dalam setiap sosialisasi dan juga pemarapan program ? selain itu mengetahui apa benar ada investor yang membohongi prajuru desa adat terkait dengan proses perizinan. Seperti kasus di Desa Tunjuk misalkan, pihak Desa Adat, walau tidak punya perarem terkait perumahan alias melarang pengembang masuk kewilayahnya, tapi karena yakin dengan nama “Jokowi” akhirnya memberikan restu. Tapi setelah berjalan, ternyata ada proses wanprestasi, yakni tiba – tiba nama perumahan berubah, dan juga komitmen bahwa rumah murah itu dijual kepada warga Desa akhirnya diingkari karena ada warga pendatang ( tamiu ) yang lolos bisa membeli rumah disana. Selain itu, ada permintaan dari Desa Buahan tentang harapan agar jalan yang melarang akses jalan diwilayahnya. Kita carikan solusi”ungkap Gusti Wedakarna. Terkait hal ini, saya minta agar pihak pengembang berhati hati dalam mengklaim nama pejabat negara termasuk nama “Jokowi” dalam setiap proses proyeknya, agar tidak bermasalah dengan hukum kedepan. “Setahu saya, tidak pernah ada proyek pemerintah apapun yang menggunakan nomenklatur individu pejabat. Itu menyalahi aturan ya. Dan setahu saya bahwa perumahan murah ini memang benar adalah program dari pemerintahan Presiden Jokowi yang ditangani Kementrian PUPR, tapi bukan berarti nama perumahan itu boleh pakai nama Jokowi, itu nanti menghasilkan bias negatif, dikiranya pejabat negara berbisnis dan bisa dianggap mencemarkan nama baik. Jadi DPD meminta masyarakat waspada akan klaim semacam ini, termasuk pejabat di Kabupaten agar tidak memproses izin pengembang yang bermasalah dengan Desa Adat. “ungkap AWK. Sejumlah rekomendasi diberikan oleh AWK terkait masalah Tunjuk dan Buahan yakni 1) Meminta pengembang mengikuti proses perijinan dari desa dan taat pada aturan Desa Adat 2) DPD menghargai keputusan Paruman Desa Adat Buahan yang menolak apapun bentuk perumahan diwilayahnya 3) DPD meminta kepada pengembang yang sudah terlanjur memiliki izin perumahan seluas 1,6 hektar di Desa Tunjuk untuk menghormati keputusan Perarem Desa Adat Tunjuk yang meminta pengembang tidak melanjutkan kembali pengerjaan perumahan di 80 are lainnya. Desa Adat berhak meminta Dinas Perizinan Tabanan merubah izin dimaksud 4) DPD akan segera merapatkan hal ini dengan Asosiasi Pengembang dan Perumahan termasuk dengan pihak BTN yang ditunjuk memberikan kredit murah 5) DPD akan membahas penyalahgunaan nama Jokowi ini dengan Kementrian PUPR di Jakarta, termasuk meminta pemerintah pusat “memoratorium” sementara perumahan murah di Bali sebelum adanya penghargaan terhadap Desa Adat. ( humas )

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *